Selalu Ada Luhut di Isu Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi

[PORTAL-ISLAM.ID]  Keterlibatan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, dalam usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode semakin terang benderang.

Terbaru, kehadiran Luhut dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Desa 2022 yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) dipertanyakan. Terlebih, organisasi tersebut secara gamblang menyebutkan dukungan Jokowi 3 periode.

Sejauh apa keterlibatan Luhut dalam isu ini? Berikut rangkumannya:

Ada Luhut di Silatnas Kepala Desa yang Dorong Jokowi 3 Periode

Luhut diundang sebagai keynote speaker di di acara Silatnas Desa 2022 yang diselenggarakan Apdesi di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3). Di depan ribuan pejabat dan perangkat desa, ia menyampaikan pidato bertema "Capaian Pembangunan Nasional Khususnya Investasi dalam Percepatan Pembangunan Indonesia."

Acara itu pun dihadiri Presiden Jokowi, Mensesneg Pratikno, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi, hingga Wakil Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

Dalam acara yang sama, para hadirin terpantau menyuarakan dukungan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.

Salah satunya disebutkan perwakilan pemerintah desa asal Aceh bernama Muslim. Ia menyampaikan dukungannya tersebut saat sesi tanya jawab dengan Luhut usai menyampaikan keynote speaker.

"Tolong sebagai permintaan kami kepada Bapak. Saya yakin Bapak bisa mengabulkannya," kata Muslim.

"Jokowi tiga periode. Setuju?" lanjut dia.

Mendengar itu, Luhut hanya senyum-senyum saja.

Luhut Ketua Dewan Pembina DPP Apdesi Pendukung Jokowi 3 Periode

Sekjen Apdesi, Anwar Sadat, membenarkan bahwa Luhut adalah salah satu pembina DPP Apdesi.

“Bapak Luhut Binsar Pandjaitan adalah Dewan Pembina DPP Apdesi,” kata Anwar dalam keterangannya, Kamis (31/3).

Bahkan, Ketua MPO Apdesi, Muhammad Asri Anas, menyebutkan bahwa organisasinya memang kerap bertemu dan berdialog dengan Luhut.

“Intens dan resmi [bertemu Luhut]. Silakan dicek, surat audiens kita resmi. Kalau mau ketemu beliau, surat audiensi kita resmi. Kalau ada by phone kan biasa, namanya minta petunjuk dan itu kita lakukan untuk yang lain,” kata Anas kepada wartawan. 

Namun, ia membantah bahwa dukungan presiden 3 periode yang sempat disuarakan perwakilan desa saat acara Silatnas Desa 2022 merupakan arahan dari Luhut.

“Isu tiga periode tidak ada arahan dari Pak Luhut. Bahkan, kemarin rata-rata ingin berteriak tiga periode, hanya yang melarang kita adalah Pak Luhut dan Mendagri,” jelas dia.

Luhut: Pemilu Kenapa Mesti Buru-buru? Kami Capek Dengar Istilah Kadrun

Luhut juga pernah mengatakan berdasarkan pengamatannya, banyak masyarakat yang ingin agar anggaran pemerintah difokuskan untuk COVID-19, bukan pemilu. Menurut dia, ada dampak negatif jika pemilu digelar pada 2024. 

"Kalau saya melihat di bawah, saya sudah sampaikan, kok, banyak rakyat nanya yang saya ungkap ini, ya, saya boleh benar, boleh enggak benar. Sekarang kita tenang-tenang kok. Kedua, kenapa duit begitu besar itu, kan, banyak mengenai pilpres mau dihabiskan sekarang," kata Luhut dalam acara DEWG G20 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (16/3).

"Mbok nanti, lho, kita masih sibuk dengan COVID, keadaan masih begini dan seterusnya, dan seterusnya. Itu pertanyaan kenapa mesti kita buru-buru. Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun, apa istilahnya dulu itu," lanjutnya.

Klaim Luhut soal Big Data 110 Juta Masyarakat Dukung Tunda Pemilu 2024

Begitu pula soal Luhut yang pernah mengeklaim bahwa terdapat 110 juta masyarakat mendukung penundaan Pemilu 2024. Klaim itu disampaikan berdasarkan big data media sosial yang dimilikinya.

Luhut pun didesak untuk mengungkap big data yang menyatakan jutaan masyarakat Indonesia ingin Pemilu 2024 ditunda. Ia pun hanya memastikan klaimnya tak bohong, namun enggan memberikan keterangan lebih rinci.

"Ya, pasti adalah [big datanya], masa bohong. Janganlah [diungkap ke publik]," kata Luhut dalam acara DEWG G20 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (16/3).

Belakangan, klaim Luhut ini dipertanyakan oleh pakar media sosial. Mulai dari Drone Emprit hingga LAB-45. Menurut dua lembaga pemerhati media sosial ini, mustahil jika ada 110 juta percakapan, apalagi orang yang mendukung penundaan pemilu. [kumparan]