GAGAL MENDIDIK MASSA, APALAGI MENGELOLA BANGSA?


GAGAL MENDIDIK MASSA, APALAGI MENGELOLA BANGSA?

Oleh: Nasrudin Joha*

Penulis merasa sangat prihatin, mendengar kabar Serka Setyo Budi Haryanto, anggota Korem 072 Pamungkas, menjadi korban pengeroyokan yang terjadi di Jalan Wates, Sentolo, Kabupaten Kulon Progo (7/4/2019). Pengeroyok diduga oknum dari konvoi massa yang menghadiri acara kampanye Pilpres 2019 Pro Jokowi di Alun-alun Wates.

Serka Budi dikeroyok massa hingga mengalami luka-luka cukup serius di bagian kepala dan lengan. Bahkan Budi harus menerima jahitan dari tim medis. Kepalanya dijahit tujuh jahitan. Kemudian tangan kiri ada lima jahitan.

Rupanya bukan hanya anggota TNI yang menjadi korban keganasan massa pro Jokowi. Anggota Panwaslu Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, Janarta, juga turut menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok massa saat melintasi Jalan Wates di Kecamatan Sentolo.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Rahayu Werdiningsih menerangkan akibat insiden ini Janarta mengalami luka di bagian kepala. Kepalanya (Janarta) terluka dan dijahit lima jahitan.

Memang benar kejadian ini tidak terjadi di lokasi kampanye, bukan juga atas arahan Timses atau partai peserta kampanye. Namun, kejadian ini menujukan betapa Timses dan Partai 'GAGAL MENDIDIK MASSA' agar berperilaku santun, menghormati perbedaan serta berbesar hati atas setiap pilihan.

Kronologi menyebutkan di sekitar lokasi kejadian disebut ada rumah caleg PPP atas nama Sukarja, dan ada beberapa atribut PPP yang kemudian oleh massa 01 dicabut sehingga menimbulkan suasana tidak kondusif. Massa PPP Jogja memang memiliki preferensi politik berbeda dengan PPP pusat yang mendukung pasangan 01. PPP Jogja lebih condong memilih pasangan capres cawapres 02.

Jelas, massa pro Jokowi tak memiliki jiwa besar untuk menyikapi perbedaan. Pilpres adalah ajang untuk mengaktualisasikan aspirasi, tetapi bukan memaksakan pilihan. Setiap warga negara, berhak memiliki pilihan politik berbeda. Dan, tentu saja tak boleh ada intervensi, intimidasi apalagi melakukan penganiayaan kepada individu atau elemen anak bangsa, dengan alasan apapun.


Jika kondisi ini terus dibiarkan, rakyat tidak bisa menikmati pesta Pilpres dengan penuh kegembiraan. Tentara saja bisa menjadi korban, apalagi rakyat jelata?

Apalagi, yang paling penting bagi Timses dan partai tidak hanya mengumpulkan massa. Tetapi juga mengedukasi massa agar berperilaku santun, menghormati perbedaan serta berbesar hati atas setiap pilihan. Bukan hanya saat kampanye, bahkan sebelum, setelah, dan sampai kapanpun.

Yang menjadi keprihatinan penulis, jika partai gagal mendidik masa apalagi mendapat amanah untuk mengelola bangsa? Menyikapi perbedaan kecil saja tidak bisa, apalagi pergumulan politik yang lebih besar untuk mengelola sebuah negara? Padahal, dalam mengelola bangsa, pemikiran, ide-ide, berdialektika untuk mencari yang terbaik untuk bangsa.

Perilaku itu seharusnya dikikis sejak saat kampanye dengan mendidik massa. Jika massa dididik partai dengan kampanye joget-joget, miskin pemikiran politik, bahkan memberikan 'pembenaran' pada sejumlah tindakan anarkis dengan dalih membela jagoannya, bagaimana negeri ini bisa adil dan tenteram?

Partai memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik kader dan massanya. Jika mengelola massa saja tidak bisa, apalagi mengelola bangsa? Apa iya, bangsa ini mau dikelola ala preman sebagaimana partai terbiasa mengelola massa?

Sekali lagi, insiden di Jogja ini wajib memantik keprihatinan segenap elemen anak bangsa. Kita ingin bangsa ini menjadi bangsa maju dan beradab, bukan bangsa bar-bar yang menyelesaikan problem berbangsa dengan pemaksaan dan kekerasan. []

Sumber: fb penulis

Baca juga :