"Pernyataan yang telah disampaikan Hary Tanoe itu ngawur dan membuat resah masyarakat Tionghoa," kata Jusuf kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/5/2023).
Kata Jusuf, masyarakat Tionghoa tersebar di berbagai partai politik, sehingga tidak mungkin diwakili oleh satu orang.
Ia mencontohkan dirinya sendiri. Sebagai orang Tionghoa, Jusuf menegaskan tak pernah memberikan kuasa untuk mengatakan bahwa masyarakat Tionghoa diwakili oleh seseorang untuk mendukung capres tertentu.
Selain itu, Jusuf mengklaim telah berbincang via telepon dengan Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Wilianto Tanta untuk mengklarifikasi klaim yang telah disampaikan Hary Tanoe.
Hary Tanoe mewakili Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) saat mengklaim suara warga Tionghoa mengikuti arahan Presiden Jokowi.
Jusuf pun mengungkap isi percakapannya dengan Ketua PSMITI Wilianto Tanta. Dalam percakapan yang berlangsung selama sekitar 15 menit 7 detik itu, Jusuf mengatakan Wilianto mengaku tak pernah memberikan kuasa kepada Hary Tanoe untuk mengeluarkan pernyataan atas nama PSMTI.
"Saya marahi ketua PSMTI 'Kamu jangan pakai-pakai nama warga Tionghoa'. Dia (Wilianto) minta-minta maaf, bukan dia, dan dia tidak juga pernah memberikan wewenang kepada Hary Tanoe untuk bicara atas nama PSMTI walaupun dia (Hary) penasehat," ujar Jusuf.
"Jadi, statement apapun harus dari ketua umum. Kedua, organisasi PSMTI bukan organisasi politik, ini organisasi sosial dan tidak dibenarkan untuk membicarakan politik atau cawe-cawe di politik," tambah Jusuf.
Jusuf menegaskan tetap menghormati Jokowi. Kendati demikian, tidak benar bahwa masyarakat Tionghoa pasti mengikuti pilihan Jokowi di Pilpres 2024.
"Pak Jokowi orang baik. Tapi bukan berarti pilihan pak Jokowi harus diikuti oleh masyarakat Tionghoa, ini salah kaprah kalau begini dan menjerumuskan orang-orang Tionghoa yang tidak tahu apa-apa, yang cuma diklaim seolah-olah Hary Tanoe mewakili orang-orang Tionghoa," sambung dia.
Lebih jauh Jusuf Hamka meminta agar politikus-politikus Tionghoa tidak mengklaim ataupun menyeret masyarakat Tionghoa dalam kegiatan politik. Ia kembali menegaskan bahwa politik merupakan hak individu masing-masing.
"Janganlah menyeret-nyeret suku Tionghoa demi keuntungan pribadi di dalam berpolitik. Berpolitiklah dengan elegan dan santun tanpa mengklaim," tutur dia.
(Sumber: CNNIndonesia)
