Membaca di Balik Serangan Diplomatik Vanuatu Kepada Indonesia Dalam Sidang Umum PBB

Membaca di Balik Serangan Diplomatik Vanuatu Kepada Indonesia Dalam Sidang Umum PBB

Oleh: Adi Ketu

Di setiap negara, pemerintahan yang berkuasa selalu menggunakan cara membangkitkan nasionalisme rakyatnya. Bukan karena cinta tanah air yang oleh sebagian besar politisi hanya sekedar jargon kosong untuk popularitas.

Namun hanyalah sekedar untuk mengalihkan kegagalan ekonomi dalam negeri yang berpotensi menimbulkan gejolak politik yang pada gilirannya akan menurunkan kredibilitas pemimpin, dimana berakhir dengan kejatuhan.

Demikian juga kritik yang dilakukan negara kecil di pacific seperti Vanuatu.

Menggunakan cara-cara frontal menyerang Indonesia yang dilakukan di Sidang PBB tentang HAM Papua sebenarnya upaya pemerintahan Vanuatu untuk mengalihkan kegagalan pertumbuhan ekonominya dari minus 9,2% di tahun 2020, masih belum pulih hingga kini. Itu cara klasik. 

Dengan terjun bebasnya ekonomi Vanuatu ini maka banyak pengangguran yang perlu diatasi di dalam negerinya. 

Upaya penyerangan Indonesia di Sidang Umum PBB, hanya lah salah satu upaya Vanuatu agara diperhatikan dan syukur dapat dana dari negara donor dengan modus itu.  

Solidarity yang ditujukan kepada kelompok teroris di Papua, sekedar untuk memunculkan rasa solidaritas di dalam negeri dan mengemis kepada negara donor atas nama HAM akibat kelesuan ekonomi Vanuatu. 

Sejak beberapa tahun terakhir ini memang ketergantungan ekonomi Vanuatu demikian besar kepada China. 

Kepentingan China mendekati negara kecil di pasifik sebenarnya untuk menghambat eksistensi Taiwan di Pacifik. Mengubah persepsi negara pacific dari pro Taiwan dan Australia menjadi Pro China. 

Sebagai negara miskin yang terpencil yang mengandalkan ekonominya dari pariwisata dan pertanian semata maka bagaimanapun sikap negara ini sama halnya dengan Samoa, Tonga, Fiji, membela siapa yang bayar, mendukung negara mana yang kasih uang.

Mereka juga bahkan mungkin saja berharap Indonesia membungkam suara miring ini dengan uang yang cukup, agar kredibiltas Indonesia terjaga.  

Penyerangan Vanuatu dengan isu HAM Papua juga bisa dikaitkan dengan agenda China, sebagai negara donor Vauatu. Pesan tidak langsung China kepada Indonesia adalah, jangan ungkit isu HAM di Xinjiang, Rasis African di China, rasisme kepada budha dan nasrani di China atau kami ungkap terus HAM Papua.

Disinilah titik temu antara kepentingan China dan Vanuatu dan upaya mengemis Vanuatu unuk rakyatnya.

Bukankah serangan frontal Vanuatu ke Indonesia dimulai sejak tahun 2016, seiring dengan makin besarnya utang dana dan proyek China oleh Vanuatu?

Australia sudah sangat paham dan berpengalaman terhadap isu dan kondisi yang dilontarkan Vanuatu. Karena sebelum China masuk, Australia lah pendonor utama negara pasific disamping Taiwan. 

Australia sampai hari ini mendukung garis kebijakan Indonesia berdasarkan Traktat Lombok 2006 yang ditandatangani Menlu Indonesia kala itu Hasan Wirayuda dan Menlu Australia kala itu Alexander Downer. 

Apa yang dilakukan Indonesia selanjutnya? Langkah diplomat Indonesia dengan mengcounter suara negara Vanuatu dengan mengemukakan kekejaman teroris di Papua yang menyerang warga sipil, nakes dan guru adalah langkah tepat.

Pesan yang dilontarkan oleh diplomat junior, dengan jabatan sekertaris dalam mengcounter itu menjadi pesan balik, bahwa Vanuatu, ga level lah loe mau serang Indonesia dengan isu basi.. gitulah kira kira.

Mengapa kau, hei Vanuatu diam dan tidak protes ketika guru yang mencerdaskan rakyat Papua dibunuh? 

Mengapa kau, para petinggi Vanuatu tidak protes keras di sidang PBB ketika Tenaga Medis Indonesia yang harus dilindungi di wilayah konflik yang termuat di dalam Konvensi PBB di  Jenewa 12 Agustus 1949 (diratifikasi Indonesia melalui UU no 59 tah 1958 ) dan Hukum Humaniter Internasional dibunuh dengan keji oleh teroris di Papua?

Konvensi Jenewa telah lahir 31 tahun lebih dulu tinimbang berdirinya negara Vanuatu sendiri (1980) dan bahkan lebih dulu dari kelahiran negara Republik Rakyat China (1 Okt 1949). 

Jadi sudah seharusnyalah Vanuatu dan China menghargai hukum dan kesepakatan internasional yang berlaku sebelum negara mereka sendiri lahir. 

Vanuatu lebih baik konsentrasi untuk memulihkan ekonominya, bukan mencari cari pembenaran sendiri sekedar cari perhatian dan upaya cari dana dengan jualan isu HAM negara lain.(*)