Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan menghargai masukan tersebut. Namun, ia memastikan Kemendagri belum mengkaji sama sekali opsi perpanjangan masa jabatan kepala daerah.
"Itu bisa menjadi bahan diskusi, wacana yang dibahas bersama-sama. Hingga saat ini, di Kemendagri belum ada wacana untuk itu," kata Benni saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (23/9).
Benni menyampaikan menerima masukan dari berbagai pihak, terutama para pakar. Kemendagri juga mengkaji aturan-aturan yang ada dalam mempersiapkan Pilkada Serentak 2024.
Meski begitu, saat ini Kemendagri berpegang pada aturan peralihan kepemimpinan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Benni menyebut sistem peralihan kepemimpinan menggunakan penjabat kepala daerah sudah berhasil diterapkan saat penundaan Pilkada Serentak 2020.
"Berdasarkan pengalaman kita di 2020, untuk 270 kabupaten/kota dan provinsi sejauh ini bisa berjalan dengan baik," tuturnya.
Sebanyak 274 kepala daerah, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, akan menuntaskan masa jabatan pada 2022 dan 2023. Namun, UU Pilkada mengatur tidak ada pilkada sebelum November 2024.
Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada mengatakan daerah-daerah tersebut akan dijabat penjabat kepala daerah. Penjabat dipilih pemerintah pusat dari kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan mengatakan kepala daerah pilihan pemerintah pusat punya legitimasi rendah. Pasalnya, mereka menjabat tanpa lewat proses demokrasi pemilihan langsung.
Selain itu, penjabat kepala daerah juga punya kewenangan terbatas. Padahal, mereka akan menjabat sekitar 1-2 tahun.
"Sebaiknya diperpanjang saja masa jabatan kepala daerah dan wakilnya. Misalnya, habis 2022, siapa gubernur dan wakil gubernur di sana ditambah dua tahun sampai 2024. Kalau habisnya 2023, tambah satu tahunan," kata Djohermansyah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (22/9). [cnn]
