Nawacita Swasembada Pangan, Yang Terjadi Malah Banjir Impor


[PORTAL-ISLAM.ID] Kedaulatan pangan menjadi satu dari sembilan program prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tertuang dalam Nawacita. Pada awal kepemimpinannya, ia menargetkan kedaulatan pangan lewat swasembada bisa terlaksana dalam tiga tahun.

Jauh panggang dari api. Alih-alih swasembada pangan, komoditas pangan impor malah membanjiri Indonesia. Beras, misalnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2014, impor beras tembus 844 ribu ton. Setahun setelah pemerintahan berjalan, impor beras naik 861 ribu ton.

Kemudian, pemerintah kembali mengimpor beras sebanyak 1,28 juta ton pada 2016, dan sempat turun menjadi hanya 305 ribu ton pada 2017. Tahun 2018 lalu, impor beras kembali meroket hampir mencapai tujuh kali lipat tahun sebelumnya menjadi 2,25 juta ton.

"Volume impor beras Januari-November 2018 terbesar ketiga sejak Orde Baru," papar ekonom senior Faisal Basri 910/1/2019).

Komoditas lain yang juga diimpor, yaitu gula. Impor gula dilakukan setiap tahun, diikuti dengan penambahan jumlah impor gula. Tahun 2014, impor gula tercatat 2,96 juta ton. Sementara, akhir tahun 2018 lalu, angkanya sudah meroket mencapai 5,02 juta ton.

Impor gula ini pun tak terbebas dari kritik. Apalagi, Gula Kristal Rafinasi (GKR) bocor ke pasar, sehingga berakibat pada produksi petani yang tak terserap sempurna.

'Menjelang pemilu, tiba-tiba Indonesia menjadi pengimpor gula terbesar di Dunia. Praktek rente gila-gilaan seperti ini berkontribusi memperburuk defisit perdagangan," kritik ekonom senior Faisal Basri (9/1/2019).

Selain itu, komoditas garam industri juga diimpor setiap tahun. Tahun 2014 impor garam terpantau sebesar 2,26 juta ton. Sempat ditekan pada 2015 menjadi 1,86 juta ton. Namun, kembali melonjak pada 2016 menjadi 2,14 juta ton. Impor garam kembali bertambah menjadi 2,55 juta ton pada 2017 dan sebesar 2,83 juta ton pada 2018.

Pengamat pertanian dan pangan yang juga anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan Khudori menekankan agar pemerintah kembali menyusun tata kelola impor. Menurutnya, impor hendaknya didasarkan pada kebutuhan riil, terutama pada empat komoditas pangan strategis, yaitu gula, garam, beras, dan daging.

Memang, saat ini keputusan impor telah melalui persetujuan rapat koordinasi untuk mengantongi persetujuan kementerian teknis. Namun, setelah izin impor dikantongi, sebaiknya masuknya barang impor juga tepat waktu.

"Kecenderungan dalam empat tahun terakhir impor tidak terkendali malah cenderung obral impor. Jadi impor sepertinya semaunya, sehingga dampaknya keempat komoditas ini kan diusahakan petani domestik jadi yang terpukul adalah petani dalam negeri," tukas Khudori, seperti dilansir CNNIndonesia, Jumat (15/2/2019).

Baca juga :