Fahri Hamzah Ungkap Surat Mendagri Minta Bantuan Keuangan Daerah Bantu Gempa Lombok, Pusat Sudah Lempar Handuk?


[PORTAL-ISLAM.ID] Sampai detik ini, pemerintah Jokowi belum juga menetapkan gempa Lombok NTB sebagai Bencana Nasional.

Bahkan sekarang beredar Surat dari Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Kepala Daerah seluruh Indonesia untuk membantu keuangan penanganan gempa Lombok.

Hal ini diungkap oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

"Ada yang kirim ke saya dua buah surat dari @Kemendagri_RI meminta agar pemda-pemda membantu #BencanaNTB. Secara teknis takkan mudah sebab itu memakai APBD-P. Surat diteken hari ini tanggal 20 Agustus waktu Jakarta. Kasihan," tutur Fahri Hamzah melalui akun twitternya, Senin (20/8/2018).

"Kalau benar, Intinya: kementerian dalam negeri menginstruksikan kepada pemda seluruh Indonesia untuk membantu keuangan pemda NTB yang diambil dari sisa lebih (silpa) APBD setiap daerah.
Catatan: tiap daerah memiliki silpa yang berbeda-beda. Sehingga jumlah nominal bantuan tidak optimal."

"Bagi saya, ini nampaknya pemerintah pusat mau lepas tangan: karena surat itu belum tentu mendapat sambutan dari pemda lain karena kondisi keuangan pemda juga tidak merata bahkan tidak mampu. Selama ini pusat sudah terlalu membebani daerah dengan alokasi-alokasi anggaran operasional."

"Langkah mendagri ini mengisaratkan bahwa keuangan pusat sudah cukup tertekan (baca: bokek -red). Sehingga lagi-lagi harus "meminta ke daerah". Padahal anggaran daerah tidak leluasa karena alokasinya yang relatif kaku, baik DAU, DAK atau Dana Bagi Hasil. Inikah alasan sebenarnya (tidak ditetapkan Bencana Nasional -red)?"

"Kalau pemerintah pusat mau lempar handuk, lebih baik terbuka dan jujur. Biar kita sekalian galang sumberdaya masyarakat saja. Negara Gak usah ikut. Kalau memang nggak sanggup." 

Demikian disampaikan Fahri Hamzah.

Ada 2 buah surat Kemendagri yang diunggah Fahri Hamzah. Satu yang ditujukan kepada para Gubernur seluruh Indonesia, dan surat kedua yang ditujukan kepada Bupati/Walikoat seluruh Indonesia. Surat berisi "Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi NTB Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana".


Surat Kemendagri ini mendapat reaksi dari publik di sosial media.

"Kemana uang negara selama ini? dari hasil hutang, apbn dan investor asing semua uang negara menguap. Bahkan dana untuk bencana mengambil dari APBD. @KPK_RI  COBA CEK DANA NEGARA," komen warganet.

"Wah parah, kemarin ngasi THR pake APBD, skrg bencana alam Pemda lain suruh kasi silpa Daerah (APBD lagi), gitu mau maksa naikkan anggaran dana sosial 100% (Deket pemilu sich). Jujurlah pemerintah pusat, ada/tidak dananya? bukan naikkan status bencana nasional, malah ngajak urunan," komen yang lain.

"Bagaimana Pemda-pemda bisa menyalurkan dana? Bukankah akan menyalahi pertanggung jawaban anggaran daerah masing-masing? Karena anggaran yg disusun pemda ttt tdk ada pos “ dana bencana Lombok”. Apakah pemerintah pusat tdk ada dana ????"

"Dah bokek..habis buat bikin cinematic klip boneka terbang..."

Berikut twit Fahri Hamzah dan komen-komen warganet...