Jokowi ditengarai meminta Golkar dan PAN mendukung koalisi Prabowo Subianto. Kans Gibran menjadi calon wakil presiden membesar.
SEDARI pagi Melchias Markus Mekeng menunggu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Ahad, 13 Agustus lalu. Di tengah penantiannya, Wakil Ketua Umum Golkar tersebut mendengar kabar dari koleganya bahwa hari itu partai beringin akan mendeklarasikan bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto.
Mekeng tak percaya. Sehari sebelumnya, Airlangga menelepon dari Bali dan hanya mengajak dia berjumpa dengan pengurus Partai Gerindra serta PKB. Di bandara, sejumlah elite Golkar hadir, yaitu Sekretaris Jenderal Lodewijk F. Paulus, Bendahara Umum Dito Ganinduto, dan Ketua Umum Kesatuan Perempuan Golkar Airin Rachmi Diany.
Selepas pesawat Airlangga mendarat, Mekeng menanyakan kesahihan kabar deklarasi itu kepada bosnya. Airlangga membenarkan tanpa membeberkan alasan tiba-tiba menyokong Prabowo. “Saya pamit enggak ikut deklarasi,” kata Mekeng kepada Tempo di Menara Imperium, Jakarta Selatan, pada Selasa, 15 Agustus lalu.
Mekeng ogah hadir karena ia menjadi juru runding Golkar dengan PDIP. Kedua partai berancang-ancang berkoalisi dalam pemilihan presiden 2024. PDIP mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. “Saya nanti dianggap tak berkomitmen,” ucap anggota Komisi Keuangan DPR ini.
Di partai banteng, Mekeng berkomunikasi dengan Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey. Mereka sudah membahas peta kekuatan partai untuk memenangi pemilihan presiden mendatang. Sejumlah politikus Golkar dan PDIP yang ditemui Tempo sepanjang pekan lalu menyebutkan kedua partai bahkan tinggal meneken dokumen kerja sama.
Setelah Golkar berbelok arah, Mekeng mengirim pesan permintaan maaf kepada Olly. “Bro, sorry sudah ada keputusan ke Prabowo dan saya enggak punya kuasa,” ujarnya. Dimintai konfirmasi pada Jumat, 18 Agustus lalu, Olly menyebutkan komunikasi dengan Golkar terus berlanjut meski partai beringin sudah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo.
Olly menduga Golkar lebih nyaman ikut koalisi besar. Tambahan dukungan dari Golkar dan PAN membuat Prabowo disokong koalisi yang mengantongi 57,96 juta suara pada Pemilihan Umum 2019 atau 265 kursi DPR. Menurut Olly, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpeluang bertemu dengan Airlangga bila Golkar belum bergabung ke koalisi Prabowo.
Pada hari Airlangga Hartarto melawat ke Bali, Megawati juga berada di Pulau Dewata. Olly mengaku sempat meyakinkan Megawati agar mau berjumpa dengan Airlangga di Bali untuk memfinalkan koalisi. “Saya mengusulkan bertemu kalau kesepakatan kerja samanya sudah oke,” kata Gubernur Sulawesi Utara ini lewat pesan WhatsApp.
Airlangga dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Airlangga mengatakan Golkar menyokong bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu karena ia bisa memajukan perekonomian Indonesia. “Bapak Prabowo Subianto sangat tepat,” tuturnya.
Peran Jokowi
Sepuluh petinggi partai pendukung pemerintah yang mengetahui cerita di balik deklarasi mengatakan dukungan Golkar dan PAN tak lepas dari peran Presiden Joko Widodo. Orang dekat Prabowo di Gerindra bercerita, Menteri Pertahanan itu menemui Airlangga dan Zulkifli secara terpisah sebelum deklarasi. Prabowo menyebutkan koalisi terbentuk karena arahan Jokowi.
Pada pekan pertama Agustus atau seminggu sebelum deklarasi, Airlangga menemui Prabowo. Adik Prabowo yang menjadi pengusaha, Hashim Djojohadikusumo, bercerita bahwa pertemuan itu berlangsung cair dan Golkar mengutarakan rencana mengusung Prabowo. “Mereka mau mendukung atas seizin dan restu Pak Jokowi,” ujar bos Arsari Group itu.
Peran Jokowi juga terungkap saat Airlangga mengumpulkan sejumlah tokoh senior Golkar di Restoran Plataran, Menteng, pada 2 Agustus lalu. Politikus Golkar yang mengetahui isi persamuhan itu bercerita, Airlangga menyebutkan keputusan berkoalisi dengan Prabowo merupakan amanat Presiden.
Di PAN, keputusan partai itu mendukung Prabowo hanya diketahui segelintir pengurus. Sekitar sepekan sebelum deklarasi, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan orang-orang dekatnya dan menyatakan akan mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo. Narasumber yang mengetahui pertemuan tersebut bercerita, Zulkifli menyatakan deklarasi itu instruksi langsung Jokowi.
Mengusung Gibran
SELAIN menuruti instruksi Presiden Joko Widodo, merapatnya Partai Golkar dan PAN ke koalisi Prabowo Subianto disebut-sebut untuk mendukung Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Lima petinggi partai pendukung pemerintah yang mengetahui skenario itu bercerita, para ketua umum di koalisi Prabowo menganggap Gibran, putra Jokowi, sebagai titik temu.
Menurut lima politikus itu, Golkar, PAN, dan PKB memiliki jagoan masing-masing untuk berduet dengan Prabowo. PAN menjagokan Menteri BUMN Erick Thohir. Sedangkan PKB menyorongkan Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Adapun Golkar menginginkan Airlangga Hartarto menjadi calon wakil presiden.
Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor, yang berkoalisi dengan Prabowo, membenarkan jika nama Gibran disebut menguat di lingkup internal partai pendukung sebagai calon wakil presiden. Ia menilai partai-partai tak menentang jika Wali Kota Surakarta itu dipilih sebagai calon RI-2. “Kami bisa menerima karena rekam jejaknya bagus,” ucap Afriansyah.
Pun Prabowo, menurut orang dekatnya, ngebet menjadikan putra sulung Pak Lurah—julukan yang merujuk pada Jokowi—itu sebagai pendampingnya. Saat Gibran datang ke rumah Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Juni 2022, sahibulbait menyarankan tamunya itu tak menutup peluang berlaga dalam Pemilu 2024.
Peluang Gibran menjadi calon wakil presiden terbuka jika Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, dan dua kader Gerindra. Mereka meminta syarat usia calon presiden dan wakil presiden diturunkan dari 40 menjadi 35 tahun atau pernah menjadi pejabat negara. Usia Gibran saat ini 35 tahun.
Dua narasumber di lingkaran Istana bercerita, skenario koalisi Prabowo adalah mengusung Gibran jika Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu.
Ketua MK yang juga ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menyatakan tak mampu memprediksi jadwal pengucapan putusan. “Kita lihat saja perkembangan sidang,” tuturnya.
PDIP Masygul
DEKLARASI dukungan Partai Golkar dan PAN kepada Prabowo Subianto membuat PDIP masygul. Dua partai itu sebenarnya lebih dulu menjajaki peluang berkoalisi dengan partai banteng. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan bergabungnya Golkar dan PAN ke kubu Prabowo membuat partainya dan calon presiden Ganjar Pranowo dikepung.
Seperti menyerang Prabowo, Hasto kemudian mempersoalkan program lumbung pangan pada era Presiden Joko Widodo. Ia menilai program food estate itu sebagai kejahatan lingkungan dan ada konflik kepentingan karena dikelola orang partai. Belakangan, Ketua PDI Perjuangan Puan Maharani menilai pernyataan Hasto terlalu jauh.
Merespons kritik Hasto, Presiden Jokowi membela program food estate dan anak buahnya. Bekas Wali Kota Surakarta itu mengatakan program lumbung pangan dikerjakan sejumlah kementerian, bukan hanya Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo. “Membangun food estate tak semudah yang kita bayangkan,” kata Presiden.
Di lingkup internal PDIP, Jokowi dianggap makin condong mendukung Prabowo. Tiga narasumber, seorang di antaranya kolega Ganjar Pranowo, bercerita, tim pemenangan Ganjar sudah siap dengan skenario bahwa Jokowi tak gamblang mendukung Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP.
Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengatakan PDIP berharap Presiden tak cawe-cawe dalam Pemilu 2024. PDIP ingin Jokowi meninggalkan legasi praktik demokrasi yang baik. “Salah satunya dengan tak menggunakan instrumen kekuasaan untuk memenangkan salah satu calon,” ujar anggota Komisi Perdagangan DPR ini.
Kepada dua orang dekatnya, Jokowi memastikan tak akan mengumumkan secara terbuka calon presiden yang ia dukung.
Di PDIP, kalangan internal partai terus mengevaluasi performa Ganjar. Orang dekat Ganjar dan seorang politikus partai merah mengatakan petinggi PDIP mencermati elektabilitas Ganjar yang masih kalah oleh Prabowo. Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 18 Agustus lalu menunjukkan elektabilitas Ganjar 39,6 persen dan Prabowo 47 persen dalam simulasi dua nama (head to head).
Menurut narasumber yang sama, performa Ganjar dan arah dukungan Jokowi kepada Prabowo membuat PDIP membuka peluang bekerja sama dengan poros koalisi lain. Salah satunya dengan Partai NasDem. Bersama Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim membuka peluang partainya berkoalisi dengan PDIP. “NasDem siap mengorbankan kepentingannya,” tutur Hermawi kepada Tempo, Jumat, 18 Agustus lalu.
Sedangkan politikus PDIP, Deddy Sitorus, memastikan partainya tak menutup komunikasi dengan poros koalisi lain, termasuk koalisi Prabowo ataupun koalisi Anies Baswedan. “Apa yang tak mungkin kalau sudah membuka komunikasi dan akhirnya berkolaborasi,” ujarnya.
(SELENGKAPNYA: di Majalah Tempo, Minggu, 20 Agustus 2023)
