[PORTAL-ISLAM.ID] Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menyebut bahwa perlu adanya suatu kementerian atau badan khusus yang mengurus permasalahan di perkotaan.
Hal ini disampaikan Anies saat menjadi pembicara di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia (Apeksi) di Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis (13/7/2023).
Menurut Anies, kota harus memiliki porsi fiskal yang lebih besar sehingga bisa melayani kebutuhan warganya.
"Uniknya di pemerintah pusat sampai dengan hari ini, belum ada badan yang mengurus perkotaan. Pedesaan sudah, perkotaan tidak. Bahkan, kementerian ngurusin perkotaan pun tidak ada. Sudah saatnya perlu ada apapun namanya badan yang mengurus perkotaan sehingga kota-kota ini ada advokatnya di tingkat nasional," kata Anies di Rakernas Apeksi.
Anies mengatakan, badan atau kementerian tersebut nantinya bertugas mengurusi bidang pembangunan kota hingga pemberdayaan warga perkotaan.
Termasuk memberikan standar perkotaan, melayani kebutuhan dasar seperti air, kebutuhan rumah tangga, pasokan gas, hingga kesehatan.
"Kami melihat perlu ada sebuah badan, sebuah institusi di pusat, yang secara serius membantu kota-kota dari aspek tata ruang sampai mobilitas, sampai dengan pengelolaan sampah, pendidikan, dan lain-lain," ucap Anies.
Anies mengklaim, saat ini masih terjadi ketimpangan antara kota yang satu dengan kota lainnya. Sehingga, menurutnya, perlu ada suatu badan atau kementerian yang khusus menindaklanjuti permasalahan di perkotaan.
"Ada kota-kota yang perencanaan tata ruangnya baik, ada kota-kota yang perencaaan tata ruangnya kurang. Dan koordinasi hanya dari kementerian tata ruang, itu tidak akan pernah mencukupi," tambah Anies.
Aktivis Perkotaan Dukung Gagasan Anies
Aktivis perkotaan pendiri Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja mendukung gagasan Anies soal Kementerian Perkotaan.
Elisa menyebut beberapa negara juga memiliki Kementerian Perkotaan, seperti Amerika Serikat dan Jerman.
Di AS nama kementeriannya U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD)/
Departemen Perumahan dan Pembangunan Kota Amerika Serikat.
Di Jerman namanya Bundesministerium fΓΌr Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB)/ The Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building/Kementerian Federal untuk Perumahan, dan Pembangunan Perkotaan.
Awalnya Elisa menanggapi cuitan Buzzer pendukung Ganjar yang mentertawakan gagasan Anies soal Kementerian Perkotaan.
"Kementerian perkotaan? Trus gunanya wali kota apa pak? ππ
," kicau akun @narkosun buzzer pendukung Ganjar.
Elisa lalu menanggapi...
"Wa (saya -red) gak paham kenapa usulan yg levelnya teknokratik macam “pembentukan kementerian perkotaan” kok ya bisa ditanggapi rame betul? Dan walau pada “ajaib” sih tanggapannya - semodel di bawah π. Apa kata Amerika atau Jerman yg punya kementerian perkotaan (HUD / BMWSB) π€," balas Elisa.
"Sebetulnya banyak sih negara yg punya Kementerian Perkotaan (biasanya digandeng ke perumahan/permukiman). Contoh lain: India sampai Selandia Baru. Bahkan untuk populasi India masih lebih banyak di rural. Tapi laju urbanisasi & masalah perkotaannya kompleks, ya jadi ada tuh kementerian kota," ujar Elisa.
"Sebagai yg pernah advokasi dorong lahirnya UU Perkotaan (ke kemendagri - bingung kan loe kenapa ke Kemendagri?), memang masalah dan policy perkotaan berantakan bahkan tanpa arah. Bahkan di Bappenas, direktorat perkotaan berubah jadi perkim - dan yg lagi bikin RUU jadi kedeputian regional," lanjut Elisa.
"Tren ke depan, urbanisasi dalam rupa migrasi & perubahan tata guna lahan ya memang makin besar. Di satu sisi, suburbanisasi makin marak. Kita sdh lewat threshold populasi +62 jd sebagian besar tinggal di perkotaan. Tp gak jelas apa strategi dan konsep perkotaan kita ke depan."
"Lalu apakah dengan adanya Kementerian Perkotaan itu kota kita akan jadi lebih lestari dan adil. Ya belum tentu. Tapi minimal jika ada kementeriannya - sudah tahu siapa yg ngelead," ujar Elisa.
Elisa mendorong publik untuk mendiskusikan gagasan soal Kementerian Perkotaan yang telah dilontarkan Anies.
"Manfaatkan kesempatan ini untuk berdebat, refleksi atau mikir kenapa pengembangan kota kita kayak gak ada arah, gak sinkron, tumpang tindih, pro kendaraan pribadi bermotor hingga Sprawling gendut melebar kemana-mana...."
"Sesederhana gini. Kemacetan di 10 kawasan metropolitan itu bukan isu perhubungan/transportasi saja - tapi isunya mulai dari tata ruang, transportasi, insentif-disinsentif, serta lintas provinsi.."
"Ini kesalahan mendasar dari berdekade2 lalu … menempatkan isu perkotaan sebagai tidak strategis cukup eselon 2 dan bahkan cuma dilihat infrastruktur saja.
Padahal isu perkotaan juga menyangkut ekonomi hingga mobilitas. π€"
SIMAK SELENGKAPNYA TWIT ELISA ππ
