Presiden Jokowi, Antara Kambing Hitam dan Endorse Capres

Presiden Jokowi, Antara Kambing Hitam dan Endorse Capres

Oleh: Eko Suprihatno

Ketika bicara di depan para pengurus dan kader Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura pada 21 Desember 2022, Presiden Joko Widodo seolah menumpahkan keresahan hatinya.

Suasana menjelang Pemilu 2024 tak bisa dipungkiri memang membuat suhu mulai ada peningkatan. Menurut Presiden, ketika ada partai politik (parpol) yang tidak lolos verifikasi, Istana kerap menjadi pihak yang dikambinghitamkan, padahal itu merupakan urusan KPU.

Urusan lolos atau tidaknya menjadi peserta Pemilu, itu kan urusan KPU. Tapi yang dituduh-tuduh, langsung ditunjuk-tunjuk, itu Istana. Dibilang ikut campur, kekuatan besar intervensi. Begitu kata Presiden seperti dilansir mediaindonesia.com.

Masih belum selesai, gerutuan Presiden masih berlanjut. Jokowi menilai langkah mengambinghitamkan Istana dan Presiden memang hal yang paling mudah. Dalam hal ini jika suatu kelompok mengalami kegagalan, terutama dalam berpolitik.

Presiden pun sudah memprediksi akan ada pihak yang menyalahkan dirinya jika terdapat tokoh politik yang gagal maju sebagai calon presiden.

Mungkin nanti mungkin untuk pilpres, ada tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan, supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Presiden pun dituduh ikut-ikutan, Istana ikut-ikutan. Lhaaa urusannya dengan saya apa? Begitu kata Presiden.

Bapak Presiden mungkin lupa, menuding itu adalah bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan politik Indonesia. Enggak menuding dianggap enggak asik. Persoalan apakah tudingan itu benar atau salah, ya buktikan saja di pengadilan. Tapi rasanya tudingan-tudingan politik belum pernah sampai ke pengadilan karena hal itu lebih kepada untuk membuat bising suasana.

Arus kebisingan

Bapak Presiden mungkin juga sudah lupa bahwa ia juga membuat arus kebisingan. Simak saja bagaimana ia berpidato tentang ciri-ciri kandidat suksesornya kelak saat menghadiri acara relawan di Gelora Bung Karno, Sabtu 26 November 2022.

Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada kok itu. Kalau wajahnya cling, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Begitulah pernyataan Presiden.

Bukan kali itu saja Presiden melemparkan sinyal dukungan kepada calon Presiden sebagai pengganti dirinya. Pada 21 Mei 2022 saat rakernas relawan Pro-Jokowi di Magelang, Jawa tengah, ia juga pernah memberi sinyal dukungannya.

Ketua Dewan Pembina Relawan Projo ini meminta para relawan tidak tergesa-gesa menjatuhkan pilihan terkait capres yang akan didukung. Nah kalimat berikutnya inilah yang membuat banyak pihak menilai Jokowi mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo,

Jangan terburu-buru sekalipun mungkin yang mereka dukung hadir di tengah-tengah rakernas. Mudah ditebak kalau kalimat itu ditujukan kepada Ganjar yang memang hadir di acara tersebut.

Atau kemudian pada 2 November 2022 ketika menghadiri Indo Defence Expo and Forum 2022 di Jakarta. Jokowi menyatakan sejak lama mendukung Prabowo Subianto dan kembali ditegaskan pada perayaan HUT Partai Perindo bahwa Pilpres 2024 akan jadi jatah Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Kalau sudah begini, jangan kemudian malah menyalahkan ada pihak yang  sedikit-sedikit menuding Istana atau Presiden mengatur, atau bahkan menjadi arsitek penghadangan tokoh yang akan berkontestasi di Pilpres 2024.

Presiden itu walau berasal dari partai politik, posisinya harus menjadi negarawan bukan malah ikut-ikutan jadi politikus. Dukung mendukung kandidat itu adalah tugas parpol dan para politikus. Rasanya ketika para Presiden yang lalu akan mengakhiri jabatannya, tidak lantas cawe-cawe menyiapkan suksesornya. Ada apa sih dengan Pak Jokowi kok malah ikut sibuk meng-endorse kandidat untuk menjadi penggantinya.

Bukankah Presiden itu sesuai konstitusi dipilih langsung oleh rakyat. Presiden adalah jabatan yang menaungi semua pihak, bukan cuma orang yang disukainya saja. Ketika kontestasi sudah usai, tak lagi ada polarisasi yang tajam kembali.

Kalau untuk Prabowo subianto yang notabene kompetitornya saat dua pilpres saja bisa direkrut masuk kabinet, masak sih harus meng-endorse orang lain untuk menggantikan dirinya. Tidak ada larangan secara aturan perundangan, tapi ini masalah etika berpolitik yang harus dipegang semua pihak.

Jadi, kalau memang mau mendukung, dukung sajalah putra-putra terbaik bangsa, bukan cuma teman separtai.

(Sumber: MediaIndonesia)