"Kasus Raja Ampat ini hanyalah puncak gunung es. Rekayasa Jokowi untuk memasukkan tambang ini di bawah agar lepas dari pengawasan, itu izinnya bukan dari Menteri Pertambangan. Puncak rekayasa tambang untuk mengambil alih tambang, untuk menyerahkan tambang ke Cina, itu Marowali (kabupaten Marowali, Sulawesi Tengah). Supaya publik paham..
Jadi saat itu, Marowali itu izinnya lewat Kementerian Perindustrian. Dengan alasan hilirisasi sehingga tidak melalui Sudirman Said (Menteri ESDM saat itu) dan Said Didu. Itu yang dilakukan oleh Menteri yang sangat berkuasa tadi (Airlangga Hartarto?).
Dan lihat, pejabat-pejabat kawasan industri Marowali itu adalah bekas Dirjen Perindustrian.
Setelah itu, Menteri yang sangat berkuasa itu (Airlangga?), merekayasa semua aturan, maka itu bebas pajak, bebas bea, dibikin kawasan industri, dan perhitungan royaltinya hanya kepada pemilik IUP.
Jadi, Cina yang ada di Morowali itu sama sekali bebas dari pajak, tidak ada pajak apapun. Ingat, dikasihnya itu 30 tahun loh, oleh menteri yang sangat berkuasa. Sampai sekarang masih ada di dalam (masih menjabat di pemerintahan Prabowo). Nah, rekayasanya dia semua.
Nah, ini harus dibuka semua.
Itulah kenapa Almarhum Faisal Basri menyatakan tidak sampai 10% yang tersisa di Indonesia. 95% itu ke Cina semua. Nah, itulah rekayasa Jokowi..."
SIMAK SELENGKAPNYA VIDEO
[VIDEO]
Penyebab masalah tambang dan solusinya bisa diuraikan kurang dari 3 menit pic.twitter.com/3S1AVEAgr6
โ Muhammad Said Didu (@msaid_didu) June 12, 2025
