Luhut berkali-kali menegaskan bahwa proyek kereta cepat tidak menggunakan uang negara atau murni bisnis alias mengadopsi skema business to business (B to B).
Melansir dari Kompas, Luhut menyebut bahwa Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan investasi jangka panjang, dan bukan jebakan utang China.
"Itu adalah utang produktif. Ada yang bilang hidden debt. Itu yang bilang hidden debt saya text, kau datang kemari tunjukin hidden debt-nya di mana," ucap Luhut.
"Wong saya yang nangani kok. Hidden debt kalau dibilang G to G, ini tidak ada. Itu B to B," lanjutnya.
Namun, ternyata proyek kereta cepat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutupi pembengkakan biaya.
Padahal di awal, pemerintah berjanji untuk tidak menggunakan APBN, tapi meskipun begitu proyek ini tetap dianggap masih memakai skema B to B.
Sementara itu, Anthony Budiawan menggaris bawahi judul berita dari Kompas ini, yaitu 'Ironi Kereta Cepat: Ngotot Diklaim B to B, Tapi Pakai Duit APBN'.
Ia menarik kesimpulan terkait dengan pernyataan Luhut yang tetap kukuh menganggap proyek kereta cepat memakai skema B to B, padahal menggunakan APBN
"Judul berita @kompascom menarik, dapat diartikan 'hentikanlah membodohi masyarakat: Kalau B to B, artinya tidak pakai duit APBN," ucapnya.
"Kalau pakai duit APBN, maka jangan ngotot klaim B to B.' Semakin membodohi masyarakat, semakin terlihat diri sendiri yg bodoh," tambahnya yang dikutip dari Twitter @AnthonyBudiawan, Selasa (18/10).[NW]
Judul berita @kompascom menarik, dapat diartikan “hentikanlah membodohi masyarakat: Kalau B to B, artinya tidak pakai duit APBN. Kalau pakai duit APBN, maka jangan ngotot klaim B to B.” Semakin membodohi masyarakat, semakin terlihat diri sendiri yg bodoh.https://t.co/9Ys2a6DM4v
— Anthony Budiawan (@AnthonyBudiawan) October 18, 2022
