Aktivis Papua Tolak Pemekaran Papua: Ini Tanah Leluhur Kami! Bukan Kampung Halaman Jokowi dan Megawati

[PORTAL-ISLAM.ID]  Seorang aktivis Papua Ambrosius Mulait melontarkan pernyataan sikap terhadap rencana pemekaran Papua. 

Ambrosius Mulait menyatakan menolak pemekaran Papua melalui akun Twitternya yang diunggah pada Senin 27 Juni 2022. 

Ambrosius dalam tulisannya dengan tegas juga menyerukan untuk melawan terhadap rencana pemekaran Papua. 

“Hanya satu kata tolak dan lawan!” tulis Ambrosius Mulait. 

Menurut Ambrosius, Papua bukan sebuah wilayah dengan tanah yang kosong. 

Bahkan dalam tulisannya, Ambrosius mengatakan bahwa Papua bukan tanah, dusun dan kampung halaman Presiden Jokowi dan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. 

Selain itu, Ambrosius juga menyebut beberapa nama lain seperti Hendropiyono, Tito Karnavian, Mahfud MD, sampai Puan Maharani. 

“Papua bukan tanah Kosong. Papua bukan tanah, dusun, dan Kapung Halamannya Jokowi, Megawati, Hendropriyono, Tito Karnavian, Mahmud MD, Puan Maharani Cs,” ujar Ambrosius. 

Lebih lanjut, Ambrosius menegaskan bahwa tanah Papua adalah tanah leluhurnya. 

“Ini tanah leluhur kami!” tegasnya.

Dalam tulisannya, Ambrosius juga melampirkan sebuah tangkapan layar dari sebuah judul pemberitaan. 

Gambar tersebut bertuliskan, “Pemekaran Sebagai Siasat Pemerintah Indonesia Demi Suksesi Migrasi Pendudukan Tanah dan Manusia Papua”.

Judul artikel tersebut merupakan tulisan Direktur ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) Markus Haluk. 

Markus Haluk dalam tulisannya, dikutip dari suarapapua.com diunggah pada 4 Februari 2022, menyoroti tiga hal utama, di antaranya:

1. “Jumlah Migrasi penduduk Papua telah meningkat pasca pemerintah Indonesia mengambil tanggung jawab administrasi Papua (Irian Barat, Irian Jaya) dari tangan PBB pada Mei 1963,” tulis Markus Haluk. 

“Hingga memasuki 58 tahun ini (1963-2021), beberapa Kabupaten/Kota di Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Merauke, Kabupaten Timika dan Kota Sorong, orang Papua telah menjadi minoritas akibar migrasi penduduk luar Papua,” jelasnya. 

2. “Masalah Tanah, Pelanggaran HAM masih terjadi di Papua akibat konflik sejarah politik yang belum terselesaikan secara menyeluruh dan konferhensip,” 

“Pada saat yang sama eksploitasi sumber daya alam kian menyata di hampir seluruh tanah Papua,” ungkapnya. 

3. “Rencana pemekaran baru beberapa provinsi di Tanah Papua oleh pemerintah Indonesia merupakan sebagai siasat untuk mempercepat pendudukan Indonesia di tanah Papua yang berakibat terjadinya genosida, etnosida dan ekosida bagi Papua,” lanjutnya. 

Bahkan Markus Haluk menyatakan dengan tegas bahwa hanya orang tak waras yang akan mendukung rencana pemekaran Papua. 

Selain itu, Markus juga menyebut pemerintah Indonesia sebagai pemerintah kolonial. 

“Hanya orang tak waras yang mendukung rencana jahat pemerintah kolonial ini,” pungkasnya. [terkini]