Dalam postur anggaran negara yang sudah diketok pada September lalu, pemerintah misalnya memangkas anggaran kesehatan menjadi Rp 169,7 triliun, atau turun dari Rp 212,5 triliun di 2020. Di sisi lain, anggaran infrastruktrur mengalami kenaikan mencapai Rp 414 triliun dari sebelumnya Rp 281,1 triliun di 2020.
Dari anggaran tersebut, maka menjadi nyata bahwa kesehatan berada di urutan kedua, setelah pembangunan infrastruktur. Hal ini berbeda dengan yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo untuk sama-sama membangun perekonomian dan kesehatan.
Ekonom Senior Dr Rizal Ramli mengatakan, tidak ada prioritas – yang terlihat dari politik anggaran – dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Karena itu, katanya, Indonesia akan sulit keluar dari krisis akibat pandemi Covid-19 saat ini.
“Benar sekali. Tidak ada priroritas. Anggaran covid dikurangi, infrastuktur digenjot. Tidak punya prioritas, sulit utk keluar cepat dari kritis. Walaupun penggunaan rendah. Bancakan (mark up) infrastruktur 10-20% sangat menggiurkan ! @bpkri kok diem aja ??,” tuit Rizal Ramli dalam akun Twitternya, kemarin, Minggu (28/2).
Mantan Menko Perekonomian itu mengatakan, sebelumnya dia memahami kebijakan pemerintah untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur. Namun, setelah Indonesia dilanda pandemi, maka kebijakan pembangunan infrastrutkur, katanya, harusnya disisihkan.
Namun, mantan Kepala Bulog itu kemudian menjadi paham mengapa anggaran pembangunan infrastruktur itu menjadi bertambah besar.
“Semula, saya paham investasi infrastruktur. Tapi ternyata kebanyakan 3O (oversupply, overprice, overloan) yg semakin merugikan. Oh ternyata krn bancakannya 10-20%, pantes semangat, sehingga budget covid dipotong dari 212T jadi 169T, infrastrukur naik. 281T ke 414T. Kalian rakus,” ujar Rizal Ramli.
Sebelumnya, ekonom Faisal Basri membongkar jomplangnya anggaran kesehatan dengan infrastruktur.
Dalam webinar bertajuk “Health Outlook 2021: Membangun Kembali Sektor Kesehatan Indonesia” pada Jumat (18/12/2020) Faisal Barsi menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Salah satunya soal klaim pemerintah yang akan mengutamakan kesehatan dalam menghadapi pandemi.
“Jadi kesehatan memang nomor dua,” ujarnya.
Menurut dia, keputusan itu diambil di tengah kondisi layanan kesehatan yang masih babak belur. “Sadarlah bahwa kita kikir terhadap anggaran kesehatan,” kata Faisal.
Faisal menyebut, anggaran kesehatan hanya 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut hanya sedikit lebih baik dari Laos. Namun, masih jauh di bawah negara lain di kawasan Asia Tenggara seperti Myanmar dan Filipina yang ada di kisaran 4,4 persen.
Faisal mengatakan, pemotongan anggaran kesehatan itu menunjukkan pemerintah tak punya komitmen dalam menangani masalah kesehatan. Padahal, pandemi Covid-19 masih belum berakhir.
Di sisi lain, ia menyoroti kenaikan anggaran untuk infrastruktrur yang mencapai Rp 414 triliun dari sebelumnya Rp 281,1 triliun di 2020.
Kurangnya anggaran kesehatan, katanya, berdampak pada kehidupan masyarakat. Rakyat jadi harus merogoh kocek cukup dalam untuk kesehatan.
Berdasarkan data yang dikumpulkan, masyarakat harus menyisihkan sekitar 35 persen untuk kesehatan. Negara lain sudah jauh lebih baik. Di Thailand, pengeluaran rakyat untuk kesehatan hanya 11 persen. Afrika Selatan 7,8 persen. Jadi, pendapatan bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Uni Eropa di bawah 20 persen. “Indonesia sudah miskin, rakyatnya harus bayar pengeluaran lebih banyak,” ujar Faisal.
Menurutnya, akar permasalahan resesi ekonomi adalah kesehatan. Tapi, anggaran penanganan Covid-19 dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor kesehatan, justru turun. “Kalau mau sembuhkan ekonomi, sembuhkan lah dulu manusianya, bukan kebalikannya,” pungkasnya.
