"Segala bentuk propaganda yang mengandung muatan yang bertentangan dengan Undang-undang tentu akan ditindak," kata Juru Bicara Kominfo, Dedy Permadi saat dihubungi, Sabtu (21/11/2020), dilansir detikcom.
Dedy menyebut penindakan terhadap konten-konten berbau propaganda di media sosial sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 hingga UU ITE. Dia mencontohkan propaganda yang mengandung unsur penghinaan hingga berita bohong pasti akan ditindak.
"Kominfo fokus ke penanganan konten negatif di internet yang tertuang dalam UU ITE dan PP 71. Segala bentuk muatan yang melanggar peraturan perundangan, akan ditindak sebagaimana mestinya, misal yang mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, mengabarkan berita bohong, dll pasti akan ditindak," ucapnya.
Seperti diketahui, Marsekal Hadi Tjahjanto berbicara mengenai sejumlah isu hangat di media sosial akhir-akhir ini. Hadi menyinggung narasi yang membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
"Isu-isu tersebut, bila kita lihat, membuat masyarakat menjadi terkotak-kotak, terpolarisasi, dan dibenturkan satu sama lain. Terdapat pula narasi yang membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah dan tidak percaya kepada berbagai upaya pemerintah untuk kepentingan rakyat," tandas Hadi.
Hadi mengatakan dunia maya memang telah berdampak positif bagi kehidupan manusia. Namun, di sisi lain, kata Hadi, dunia maya juga membawa sisi negatif yang perlu diantisipasi oleh semua pihak.
"Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengakui bahwa media sosial telah dapat dimanfaatkan sebagai media propaganda, media perang urat saraf," ujarnya.
"Sekarang kita mengenal hashtag, trending topic. Dahulu kita menyebutnya sebagai tema propaganda," sambung Hadi.
kemarin baliho sekarang tanda tagar, OPM KKB kapan, apakah cuma segitu nyali para petinggi keamanan negri ini, berani hanya dengan rakyat sipil 😔
— Dirgantara (@dirgaaldhafeer) November 21, 2020
Buzzer dulu boz yang diangkut tuh 🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🤔🤔🤔🤔
— subekti (@beks90) November 21, 2020
