[PORTAL-ISLAM.ID] Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekesalannya lantaran investasi yang masuk ke Indonesia kalah dari negara tetangga. Banyak perusahaan yang pindah dari China larinya bukan ke Indonesia.
Hal itu dia sampaikan saat membuka rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta Pusat. Ratas membahas antisipasi perkembangan perekonomian dunia.
“Catatan yang kemarin disampaikan Bank Dunia kepada kita, dua bulan yang lalu, ada 33 perusahaan di Tiongkok keluar (di relokasi ke negara lain),” kata Jokowi, Rabu (4/9/2019).
Dari 33 perusahaan itu, Jokowi menekankan bahwa 23 memilih pindah ke Vietnam, dan 10 sisanya pindah ke beberapa negara mulai dari Malaysia Thailand, dan Kamboja. Bahkan Jokowi sampai mengulangi data itu untuk memberi penekanan.
“Dari 33 tadi, sekali lagi, 33 perusahaan di Tiongkok yang keluar, kita ulang, 23 ke Vietnam, 10 ke Kamboja, Thailand, dan Malaysia, tidak ada yang ke Indonesia,” ujar Jokowi.
Jokowi juga memberi contoh lain, yaitu pada 2017 sejumlah perusahaan di relokasi dari Jepang. Lagi-lagi yang menikmati buahnya negara lain, sedangkan Indonesia hanya kecipratan sedikit.
“Kemudian kalau 2017, 73 perusahaan Jepang memilih relokasi tapi relokasinya kemana? coba kita lihat, 73 perusahaan, 43 ke Vietnam, 11 ke Thailand, dan Filipina, baru yang berikutnya 10 ke Indonesia,” terangnya.
Menurut Jokowi ada permasalahan yang terjadi di internal Indonesia. Penyebabnya bukan karena faktor eksternal. Dia mencontohkan, perusahaan yang pindah dari China hanya butuh waktu dua bulan untuk bisa pindah ke Vietnam.
“Tolong ini digarisbawahi, hati-hati berarti kita memiliki persoalan yang harus kita selesaikan. Dan setelah dilihat lebih detail kalau mau pindah ke Vietnam itu hanya butuh waktu 2 bulan rampung semuanya, kita bisa bertahun-tahun,” tambah Jokowi.
Kejadian ini seharusnya tidak terjadi, sebab, Pemerintahan Jokowi sudah mengundang dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada asing terutama China untuk berinvestasi di Indonesia.
RI sudah memberikan kemudahan-kemudahan aturan, sudah menghapus ketentuan-ketentuan yang memberatkan, sudah membuka keran bahan baku, peralatan, dan tenaga kerja dan, bahkan melarang aparat I, TK, dan B, untuk mengawasi dengan ketat apalagi merecoki mereka. Namun kebijakan Jokowi itu tidak juga membawa hasil.
Sumber: Detik
