JEBRET! Habis Kartu Kuning, Mahasiswa "TAMPAR" Jokowi Pakai Kartu MERAH


[PORTAL-ISLAM.ID]  Mahasiswa Riau kembali turun ke jalanan di Kota Pekanbaru memprotes naiknya harga bahan bakar pertalite di Riau Rp8.000 per liter sementara di Sumbar pertalite lebih murah Rp7.300 per liter.

Mahasiswa Riau mempertanyakan kenapa harga pertalite di Riau mahal sedangkan Riau penghasil dan penyumbang migas terbesar Nasional tapi kenapa rakyat Riau dijejali dengan harga pertalite yang mahal dan sulit mendapatkan premium.

Inilah yang disampaikan massa Himpunan mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas hukum Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru ke gedung DPRD Riau Jalan Sudirman Pekanbaru, Rabu 7 Februari 2018 siang.

Massa demonstran yang sudah marah besar dan kesal dengan permasalahan tersebut diterima di pintu gerbang DPRD Riau oleh anggota DPRD Riau Mansyur dari PKS, Suhardiman Amby dari Hanura, kemudian Adrian.

Dalam demo ini mahasiswa membawa berbagai spanduk yang mencerminkan kekesalan rakyat Riau sejak tiga bulan terkahir ini atas naiknya harga pertalite dan sulitnya masyarakat mendapatkan premium di sejumlah SPBU.

Mahasiswa juga mengkritik impor beras oleh pemerintah pusat. Adapun spanduk itu antara lain bertuliskan : “Save Petani, Delete Jokowi”, “Save Petani, Salam Satu Periode”.

Saat diterima anggota dewan itu massa juga mengacungkan kartu merah untuk Presiden dan Pemerintah yang membuat kebijakan impor beras saat petani panen beras pada Februari dan Maret 2018.

Dalam sambutannya di depan massa demonstran, anggota DPRD Riau Mansyur dari PKS menyatakan masalah impor beras 500 ribu ton oleh Pemerintah pusat hal ini menjadi keprihatinan.

Menurut Mansyur, 600 ribu ton kebutuhan beras Riau setiap tahun yang mampu diproduksi oleh Riau sendiri baru 32 persen oleh sebab itu perlu bantuan pasokan dari provinsi lain seperti dari Sumbar.

“Tanpa impor beraspun Riau tetap cukup beras. Ini menjadi perjuangan DPRD Riau. Permintaan impor beras Nasional Ini terjadi karena tidak sinkronnya data Departemen Perdagangan dengan Departemen Pertanian. Pada 2017 Pemerintah menyatakan 2018 tak ada impor beras tapi ternyata ada impor juga pada awal 2018. Bagaimanapun kita tetap menjaga ketahanan pangan,” tegas Mansyur.

Sementara Suhardiman Amby dari Hanura menurutnya DPRD Riau sedang membentuk pansus dua bulan ke depan akan bekerja keras membahas masalah naiknya pajak Pertalite sehingga harga pertalite mahal di Riau. Demikian juga masalah premium kenapa selalu menghilang di pasaran di Riau, ini akan dibahas DPRD Riau.

DPRD Riau menurut Suhardiman akan bekerja meninjau ulang Perda kenaikan pajak pertalite itu bagaimana agar turun.

Sementara mahasiswa demonstran yang sedang cuap-cuap emosi dan tensi tinggi ini meminta DPRD Riau masalah data kenapa premium menghilang susah didapat masyarakat Riau. Anehnya lagi sindir demonstran ini di SPBU di Riau premium yang lebih murah dari pertalite disediakan untuk pengendara mobil orang kaya, sementara pertalite yang mahal Rp8.000 per liter disediakan untuk pemotor orang susah.

“Ini aneh pemerintah ini,” pungkas demonstran.

Sumber: Swamedium

Baca juga :