Majalah TEMPO: Jokowi Turun Gunung Karena Elektabilitas Prabowo-Gibran Tak Kunjung Tembus 50 Persen. Menang Satu Putaran Bisa Buyar

[PORTAL-ISLAM.ID] Headline MAJALAH TEMPO terbaru (14/1/2024) "ANGAN-ANGAN SATU PUTARAN".
 
Jokowi Turun Gunung Karena Elektabilitas Prabowo-Gibran Tak Kunjung Tembus 50 Persen. Menang Satu Putaran Bisa Buyar

MENGINGINKAN pemilihan presiden satu putaran saja, Presiden Jokowi mengkonsolidasikan kekuatan utama pengusung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka. 

Tiga hari beruntun Jokowi bersantap dengan ketua umum partai politik penyokong pasangan itu. 

- Pada 5 Januari 2024, Jokowi makan malam dengan calon presiden dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

- Sehari setelah menjamu Prabowo di Menteng, Jakarta Pusat, Presiden makan bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. 

- Terakhir, pada 7 Januari 2024, Jokowi bersantap siang dengan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, di Medja Restaurant, Kota Bogor, Jawa Barat.

Tiga politikus yang mengetahui isi pertemuan para ketua umum dengan Jokowi bercerita, Presiden mendiskusikan hasil sejumlah lembaga survei. 

Menurut para narasumber, Jokowi menyampaikan kekesalannya soal elektabilitas Prabowo-Gibran. Jokowi, kata lima narasumber yang ditemui Tempo, mengeluh kepada seorang pejabat di Istana bahwa elektabilitas Prabowo tak kunjung tembus 50 persen. Ia khawatir pemilihan berlangsung dalam dua putaran dan menipiskan kans Menteri Pertahanan itu menang.

Jokowi lantas menyarankan Prabowo agar lebih banyak tersenyum saat kampanye.

Narasumber yang sama mengatakan Presiden juga mempertanyakan kinerja partai pengusung Prabowo-Gibran. Soalnya, Jokowi tak melihat baliho untuk pasangan itu di berbagai daerah dan kampanye di media sosial yang masif. Karena itu Presiden bertemu dengan para petinggi partai dan Prabowo agar berupaya lebih keras memenangkan anak buah dan putra sulungnya tersebut.

Presiden Jokowi ditengarai bermanuver untuk membantu pemenangan Prabowo-Gibran agar pemilihan presiden cukup satu putaran. 

Seorang pejabat di Istana bercerita, Jokowi 'membuntuti' calon presiden yang didukung PDIP, Ganjar Pranowo. 

Pada 25-26 Oktober 2023, misalnya, Ganjar berkunjung ke Lampung. Pada hari terakhir safari Ganjar, Jokowi juga blusukan ke daerah itu. Dua bulan berikutnya atau pada 2 Desember 2023, Ganjar menyambangi Kupang, Nusa Tenggara Timur. Presiden Jokowi lantas datang ke sana pada 5 Desember.

Mendekati akhir tahun lalu atau pada 27 Desember 2023, Jokowi mendatangi pabrik PT Maspion I di Sidoarjo, Jawa Timur. Ia makan siang bersama para karyawan. Lokasi pabrik itu pernah dikunjungi Ganjar pada pertengahan Oktober tahun lalu. Pemilik Maspion Group, Alim Markus, juga hadir dalam pertemuan Ganjar dengan ratusan pengusaha di Surabaya.

Seusai forum itu, menurut cerita sejumlah sumber kepada Tempo, petinggi lembaga penegak hukum meminta para pebisnis kondang membuat acara yang lebih megah untuk Prabowo Subianto. 

Menggunakan Bansos

Upaya memenangkan Prabowo-Gibran dalam satu putaran disinyalir juga menggunakan APBN, yaitu melalui penyaluran bantuan sosial (bansos). 

Empat narasumber yang mengetahui penyusunan program itu bercerita, bantuan sosial bertujuan menarik simpati pemilih menjelang hari pencoblosan 14 Februari 2024.

Program bansos ditengarai tak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini, yang paling bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan sosial. 

Dua narasumber, salah satunya pejabat teras Kementerian Sosial, mengatakan Risma—sapaan Tri Rismaharini—tak diundang dalam sejumlah rapat yang membahas bansos. Sama dengan Ganjar—juga Jokowi—Risma berasal dari PDIP.

Dalam penyaluran bantuan sosial, pemerintah tak menggunakan data versi Kementerian Sosial. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan jumlah penerima bantuan sebanyak 18,8 juta keluarga. Tapi Risma belakangan tak tahu asal-usul data yang disampaikan Airlangga.

Polemik itu membuat tim kampanye Ganjar-Mahfud mengusulkan pembagian bansos ditunda sampai pemilihan presiden 2024 selesai. 

Namun anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyebutkan penyaluran bansos merupakan kewenangan pemerintah. 

“Ke mana disalurkan, kepada siapa, dan kapan diberikan, itu keputusan pemerintah,” tutur politikus PAN tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim tak ada tendensi politik dalam pembagian bantuan sosial oleh Presiden Jokowi. Program bansos, kata bekas Panglima Tentara Nasional Indonesia itu, sudah ada sebelum anak Presiden, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil Prabowo. “Presiden melihat harga beras sekarang sangat tinggi,” ujarnya.

[Sumber: Majalah TEMPO, Minggu, 14 Januari 2024]
Baca juga :