Tito & Bobby Salah Cari Lawan
🔥 "Empat Pulau Bisa Dipindah di Atas Peta, Tapi Aceh Tidak Bisa Dipindah dari Sejarah" (Gubernur Aceh Muzakir Manaf)
Pemerintah pusat kembali mencoba mengatur Aceh dari balik meja Jakarta. Lewat tangan Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, dan dengan bayang-bayang manuver politik Bobby Nasution, pusat mencoba menggeser batas Aceh secara administratif.
Empat pulau — Panjang, Lipan, Mangkir Besar, dan Mangkir Kecil — dipindahkan statusnya ke Sumatera Utara melalui Kepmendagri 2022 dan 2025.
Namun, yang mereka lupakan:
Aceh bukan sekadar kertas administrasi. Aceh adalah sejarah darah.
Kesalahan Membaca Aceh
Jakarta masih mengira Aceh bisa diperlakukan seperti provinsi lain:
📍Cukup dengan revisi peta
📍 Cukup dengan rapat birokrasi
📍 Cukup dengan kompromi elite
Mereka gagal membaca bahwa Aceh punya memori panjang tentang bagaimana Jakarta dulu memperlakukan mereka.
Muzakir Manaf bukan kepala daerah biasa. Dia adalah mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), pemimpin kombatan terakhir yang ikut mengawal lahirnya kesepakatan damai Helsinki 2005.
✅Ia lahir dari perang panjang.
✅Ia berdamai tanpa kalah.
✅Ia berdiri bukan atas dasar kekuasaan Jakarta, tapi mandat sejarah Aceh.
Muzakir Manaf berdiri atas kehormatan, bukan sekadar jabatan.
Baginya, empat pulau itu bukan sebidang daratan, tapi bagian dari harga diri Aceh.
Mengusik wilayah itu sama saja mengusik kehormatan Helsinki.
Empat Pulau: Bukan Sekadar Daratan
Empat pulau yang dicabut dari peta Aceh lewat Kepmendagri:
1️⃣ Pulau Panjang
2️⃣ Pulau Lipan
3️⃣ Pulau Mangkir Besar
4️⃣ Pulau Mangkir Kecil
🍦Bagi birokrat Jakarta:
"Hanya soal batas administrasi."
🔥Bagi Aceh:
"Ini pelecehan terhadap perjanjian Helsinki."
🤝MoU Helsinki:
Bukan Sekadar Damai
Ketika konflik berdarah selama 29 tahun diakhiri pada 15 Agustus 2005, dunia menyaksikan:
🪖 GAM Aceh meletakkan senjata
🫡 Jakarta mengakui otonomi khusus Aceh secara penuh
Inti MoU Helsinki:
"Aceh berhak mengatur pemerintahan sendiri, termasuk pengelolaan wilayah, tanah, dan hasil alam, berdasarkan batas administratif per 1 Juli 1956.
Artinya:
Perbatasan Aceh tidak bisa seenaknya dikutak-katik oleh Kepmendagri tanpa melanggar ruh kesepakatan Helsinki.
Jusuf Kalla Angkat Bicara
Jusuf Kalla (JK), sosok kunci yang memediasi perjanjian damai Helsinki 2005, memberikan peringatan keras:
"Kepmendagri itu cacat formil. MoU Helsinki memakai rujukan batas administrasi 1 Juli 1956, dan itu sudah diakui dunia. Tidak bisa seenaknya diubah lewat keputusan menteri."
Pernyataan JK bukan sekadar opini, melainkan alarm politik — bahwa pusat sedang membuka luka lama yang bisa mengguncang stabilitas Aceh.
Tito & Bobby Salah Membaca Aceh
❌Tito Karnavian:
Sebagai mantan Kapolri, Tito paham Aceh secara keamanan.
Namun kini, Tito memperlakukan Aceh layaknya distrik administratif.
❌Bobby Nasution:
Dengan membawa ambisi politik nasional, Bobby mengira Aceh bisa didekati melalui kompromi birokrasi dan patronase politik.
Kesalahan mereka?
Mereka membaca Aceh seperti membaca kabupaten Sumatera lain.
Padahal Aceh bukan sekadar wilayah otonomi. Aceh adalah hasil kompromi darah.
"Jakarta boleh menang di kertas. Tapi Aceh punya memori darah.
Tito & Bobby salah orang bila mengira Muzakir Manaf bisa diperdaya dengan administrasi."
Jika pusat terus gegabah, bukan tidak mungkin roh Helsinki kembali bangkit, bukan lewat senjata, tapi lewat perlawanan politik yang Jakarta tak siap menanggung.
©️ AMIN JABBAR POST INVESTIGASI 2025
