Menko Polhukam Mahfud MD juga juga tak mendukung gagasan yang berbahaya itu, baik lantaran berpotensi melanggar konstitusi maupun keos sosial. Dalam obrolannya dengan Mahfud pada 1 Januarin lalu, pakar hukum naranegara dari UGM, Zainal Arifin Mochtar, menyatakan Mahfud mengaku tidak tahu apakah pilpres jadi dilaksanakan tahun depan.
Pernyataan ini mengisyaratkan, ada usaha pihak istana untuk menunda pilpres. Pada 2 Maret, sekonyong-konyong PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU terkait proses verifikasi parpol di mana Prima dicoret dari peserta peserta karena tak memenuhi persyaratan administratif.
PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda pemilu hingga dua tahun empat bulan ke depan. Periode ini sama dengan usulan awal tiga ketua umum parpol, termasuk Ketum PKB Muhaimin Iskandar.
Bagaimanapun, keputusan pengadilan itu kontroversial. Karena itu, nyaris semua pakar hukum tatanegara, termasuk Mahfud yang merupakan profesor hukum tatanegara, melihat keputusan PN itu salah kamar, melanggar wewenangnya.
Seharusnya isu ini ditangani Bawaslu atau badan yang terkait dengan pemilu, bukan pengadilan umum. Publik, pakar, bahkan juga SBY mencurigai ada tangan istana di baliknya untuk menjustifikasi penundaan pemilu.
Isu ini menjadi isu panas dan ramai diperbincangkan semua kalangan, yang mengganggu stabilitas politik karena pilpres menjadi tidak pasti. Pada 7 Maret, Mahfud melakukan konferensi pers yang menyatakan bahwa tengah malam tadi Mega menelponnya dengan marah-marah terkait kasus Partai Prima yang dicurigai sebagai manuver Jokowi-Luhut untuk membatalkan pilpres.
Kecurigaan ini masuk akal karena baik Luhut maupun Jokowi memperlihatkan gelagat ingin berkuasa lebih lama. Gagasan ini kemudian disuruh diorkestrasi oleh relawan, kepala desa, menteri, parpol, bahkan Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua MPR Lanyalla Mahmud Mattalitti.
Menurut Yusril Ihza Mahendra yang diketahui dekat dengan kekuasaan, perpanjangan masa jabatan presiden bisa dilakukan oleh MPR. Tentu ini mengkhawatirkan Mega.
Sehari setelah konferensi pers tentang marah-marahnya Mega, Mahfud membongkar skandal kementerian keuangan yang melibatkan dana jumbo bernilai Rp 300 triliun ketika ia bicara di UGM dan UII. Skandal ini melibatkan 400-an pegawai Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan dan berlangsung setidaknya sejak 2009.
Menurut Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), kasus ini telah ia laporkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) selama paling kurang 200 kali. Namun, tak digubris.
Ajaib, Jokowi yang sering menyerukan para pembantunya untuk berhemat, buta terhadap korupsi dan pencucian uang di kementerian keuangan yang begitu telanjang. Padahal, selaku presiden, Jokowi harus bertanggung jawab terhadap skandal ini. Bukan mustahil skandal ini melibatkan orang dalam. Toh, beberapa waktu lalu, Luhut memprotes KPK yang masih juga melakukan OTT. Tidak baik untuk citra negara, katanya.
Pada era pemerintahan SBY (2004-2009), SMI adalah Menteri Keuangan dan pada era ini juga terjadi skandal BLBI dan Bank Century. Hubungan Mega-SBY tak harmonis sejak SBY mengalahkannya dalam pilpres 2004.
Maka, sepanjang dua periode presidensi SBY, PDI-P menjadi partai oposisi yang sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah, ternasuk kasus BLBI dan Bank Century yang ditangani SMI.
Sehari setelah skandal kementerian keuangan meledak, Jokowi dan SMI “kabur” ke Solo. Aneh, peristiwa terjadi di Jakarta, sementara presiden dan menterinya menyidak kantor pajak di Solo.
Tujuannya memberi pesan ke publik bahwa mereka “peduli” pada kasus itu. SMI bilang ia tak tahu apa-apa tentang transaksi yang mencurigakan itu. Tapi drama di Solo dan pengakuan SMI justru menguatkan dugaan ada tangan-tangan kekuasaan dalam kasus skandal itu. Terlebih, Jokowi tidak marah pada menteri kesayangannya itu. Padahal, Jokowi terbiasa melempar tanggung jawab kepada pembantunya untuk menjaga citranya sebagai pemimpin sederhana, bersih, dan kerakyatan.
Sekembali dari Solo, SMI tak dapat menyembunyikan kekecewaannya pada Mahfud. Sementara Jokowi, terlebih Luhut yang biasa tampil di depan seperti pendekar sakti tiap kali pemerintah menghadapi kesulitan, justru diam seribu bahasa.
Anehnya, mereka tak menegur, apalagi menghentikan Mahfud, yang terus saja memperlebar kasus ini. Tak berkutiknya Jokowi dan Luhut hanya mungkin terjadi karena ada beking Mega terhadap Mahfud.
Penolakan Jokowi terhadap reshuffle kabinet, yang berarti mencopot Mahfud dan SMI, nampaknya berdasarkan pada pertimbangan berikut. Pertama, tak mau bermasalah lebih jauh dengan Mega yang akan semakin menghancurkan basis pendukung Jokowi.
Kedua, Mahfud punya banyak info sensitif terkait kebobrokan pemmerintahan Jokowi. Ketiga, pemecatan akan membuat populeritas Mahfud kian melejit, yang memang diharapkan PDI-P untuk keperluan pilpres mendatang. Nampaknya, Mahfud akan dipasangkan dengan Puan Maharani sebagai bakal capres.
Terkait SMI, mestinya Jokowi memecat menteri keuangan itu untuk mencuci tangan dan mengembalikan kepercayaan publik. Fakta bahwa ia tidak melakukan itu mungkin karena SMI hanya menjalankan apa yang diminta istana. Memecatnya sama artinya membuka kotak pandora istana.
Dus, skandal ini merupakan upaya Mega-Mahfud untuk menghancurkan skenario penundaan pemilu. Dan nampaknya mereka berhasil. Tidak mungkin lagi pemerintahan Jokowi yang telah kehilangan keteladanan, bisa mewujudkan wacana itu.
Kehendak memperpanjang masa jabatan presiden didasarkan pada pertimbangan berikut. Bila pilpres diselenggarakan secara jujur dan adil, serta sesuai jadwal, maka Anies Baswedan sebagai antitesa Jokowi berpeluang untuk menang. Ia kini telah menjadi ikon pro-perubahan.
Bakal capres yang dianggap sebagai kompetitor serius Anies hanyalah Ganjar Pranowo. Sayangnya, Mega tak bakal mengusungnya, meskipun dia adalah kader PDI-P, karena hanya dilihat sebagai pion istana.
Luhut adalah musuh besar Mega. Kendati tak berjasa bagi kemenangan Jokowi dalam dua pilpres, kekuasaan Luhut di pemerintahan sungguh luar biasa. Jokowi bahkan terlihat hanya sebagai bonekanya. Maka bila ambisi memperpanjang kekuasaan pemerintahan Jokowi terwujud, sama artinya dengan memperpanjang kekuasaan Luhut. Sementara PDI-P akan dikecam publik karena mendukung skenario Luhut.
Karena gagasan itu kini terkubur, sementara istana ingin program pembangunannya dilanjutkan pemerintahan berikut — serta juga kebobrokan pemerintahan Jokowi-Luhut tersimpan rapat dan kepentingan mereka terjaga — maka mereka membentuk bakal capres-cawapres baru. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dipasangkan dengan Ganjar sebagai bakal cawapres.
Maka kita menyaksikan manuver baru Jokowi untuk menjawab realitas politik yang berubah. Setelah di Solo, Jokowi membawa Prabowo dan Ganjar ke Kebumen untuk acara panen raya petani pada 9 Maret. Inilah untuk pertama kalinya Prabowo dan Ganjar tampil bersama. Di sana ketiga tokoh berfoto ria.
Sekembali dari Kebumen, Prabowo menyatakan membuka peluang berpasangan dengan Ganjar sebagai bakal cawapres. Untuk menegaskan kedekatan Prabowo dengan Jokowi, bobot Prabowo, dan memastikan Prabowo-Ganjar akan melanjutkan program pembangunan Jokowi-Luhut, Hashim Djojohadikysumo (Wakil Ketua Dewan Pembina sekaligus adik kandung Prabowo) menyatakan 99 persen program pembangunan pemerintahan Jokowi — yang sesungguhnya dirancang Luhut — sejak 2014 berasal dari Prabowo.
Pernyataan Hashim tentu saja tidak masuk akal. Tapi itu penting untuk menarik pemilih Jokowi-Ma’ruf Amin ke pasangan Prabowo Ganjar. Menurut hasil survey Litbang Kompas pada Januari lalu, pemilih Jokowi-Ma’ruf dlm pilpres 2019, sekitar 30 persen akan memberikan suaranya pada Ganjar, 15 persen pada Prabowo, dan 10 persen kepada Anies.
Indikasi kuat bahwa Jokowi mendukung Prabowo-Ganjar, terlihat dari deklarasi Jokowi Mania (Joman) mendukung Prabowo. Realitas ini menunjukkan Gerindra telah sampai pada kesimpulan bahwa berkoalisi dengan PDI-P dengan Prabowo sebagai bakal capres tidak akan terwujud.
Itu terlihat dari pernyataan terkini Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto bahwa partainya akan mengusung bakal capres dari kadernya sendiri. Tentu saja bukan Ganjar. Kalau tidak, tak mungkin Ganjar menerima tawaran Jokowi untuk menjadi bakal cawapres bagi Prabowo.
Lalu, kalau bukan Ganjar, siapa bakal capres PDI-P? Tidak bisa lain kecuali putri Mega sendiri: Puan Maharani. Selain Mega telah persiapkannya sejak lama untuk menduduki kursi RI1 sekaligus calon penggantinya, tak ada lagi calon potensial PDI-P di luar Ganjar, kecuali Puan.
Karena PKB di bawah Ketum Muhaimin Iskandar tak memperlihatkan minat membangun koalisi dengan PDI-P kalau Puan sebagai bakal capres, sementara PDI-P butuh suara Nahdliyin, maka pilihan pada Mahfud sebagai bakal cawapres Puan masuk akal.
Dengan populeritasnya yang meningkat saat ini, Mahfud dapat berkontribusi pada peraihan suara Nahdliyin. Ia adalah tokoh Madura, basis suara Nahdliyin. Dia juga bagian dari Jaringan GusDurian Indonesia pimpinan Alissa Wahid, putri Gus Dur.
Yang juga penting, kendati berseberangan dengan Cak Imin, Mahfud dekat dengan Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, pengikut Gus Dur yang loyal, yang dikenal sebagai “musuh” Cak Imin. Menurut hasil survey Litbang Kompas tahun lalu, di luar PKB, mayoritas suara Nahdliyin akan diberikan kepada PDI-P.
Juga diketahui, elektabilitas PDI-P (satu-satunya parpol yang bisa mengusung capres-cawapres tanpa perlu berkoalisi) terus meningkat. Fakta ini dengan sendirinya meningkatkan kepercayaan diri PDI-P untuk mencapreskan Puan meskipun saat ini elektabilitasnya masih rendah. Di pihak kain, menurut hasil survey Libang Kompas Januari silam, sekutar 50 persen pemilih Prabowo-Sandi di pilpres 2019 mengalihkan suara mereka ke Anies.
Bagaimanapun, realitas baru ini memunculkan masalah di kubu Prabowo. Sekiranya pasangan Prabowo-Ganjar adalah harga mati, mungkinkah PKB mempertahankan koalisinya dengan Gerindra ketika Cak Imin tidak menjadi apa-apa? Sementara Munas PKB memutuskan Cak Imin sebagai bakal capres. Tentu saja bakal capres bukan harga mati, tp minimal sebagai bakal cawapres.
Apalagi posisi PKB adalah penentu pencapresan Prabowo. Tanpa PKB, tak mungkin pasangan bakal capres-cawapres Prabowo-Ganjar terwujud. Bahkan keinginan Prabowo menjadi bakal capres pun menjadi hal yang sia-sia karena Gerindra sendirian tak bisa mengusung bakal capres-cawapres. Tak heran, Hashim menyatakan pasangan Prabowo-Ganjar hanya mungkin kalau PKB menyetujuinya.
PKB sendiri tak punya banyak pilihan. “Fakta” bhw Mega memilih Mahfud, bukan Cak Imin, menunjukkan harapan PDI-P membangun koalisi bersama PKB dengan pasangan Puan-Cak Imin ditolak Cak Imin, kecuali posisi pasangan dibalik dengan Cak Imin sebagai bakal capres.
Karena tak mungkin PKB bergabung dengan Koalisi Perubahan yang telah mantap mengusung Anies, sementara bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar, PAN, PPP) tidak menjanjikan — belum tentu juga KIB bersedia kalau Cak Imin adalah bakal capresnya karena elektabilitas Cak Imin jeblok — maka cukup beralasan kalau kita berasumsi koalisi Gerindra-PKB hanya mungkin bertahan kalau Ganjar dibuang untuk digantikan Cak Imin.
Kalau demikian, Mega-Mahfud berhasil menaklukkan Jokowi-Luhut. Bagaimanapun, pasangan Prabowo-Cak Imin bukan pasangan yang bisa dipercaya untuk melanjutkan pembangunan Jokowi-Luhut sambil menjaga kepentingan dan keselamatan mereka.
Tetapi kemenangan Mega-Mahfud tak menjamin kemenangan pasangan Puan-Mahfud atas pasangan Anies dan pasangannya ataupun pasangan Prabowo-Cak Imin dalam pilpres mendatang.
Malah kubu Anies mendapat keuntungan dari skandal kementerian keuangan karena sedikit banyak menghancurkan kepercayaan rakyat pada kubu status quo, yang dalam hal ini diwakili oleh “Puan-Mahfud” dan “Prabowo-Muhaimin”.
Sementara Anies dan pasangannya mewakili kubu pro-perubahan yang saat ini didambakan publik untuk memulihkan keadaan negara yang porak poranda akibat KKN, utang menumpuk, dan salah urus pemerintahan Jokowi-Luhut. Wallahu’alam bissawab!
Tangsel, 15 Maret 2023
