[PORTAL-ISLAM.ID] Turki belum mundur dari misi Mediterania Timurnya dan kapal eksplorasi seismiknya Oruç Reis berlabuh di lepas pantai Antalya untuk pemeliharaan rutin, kata Menteri Luar Negeri Mevlüt Çavuşoğlu, Senin (14/9/2020).
Berbicara selama siaran langsung di NTV, Cavusoglu mengatakan kapal bor Yavuz dan Barbaros akan terus melakukan pekerjaan mereka di daerah tersebut sementara Oruç Reis menjalani perawatan.
Cavusoglu juga mengatakan Turki tidak mengharapkan Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi atas perselisihan Mediterania Timur dengan Yunani, tetapi dia mencatat bahwa blok tersebut akan memilih untuk mendukung Athena dan pemerintahan Siprus Yunani atas Ankara mengenai masalah tersebut.
"Prancis, Yunani, dan Siprus Yunani menginginkan sanksi. Blok tersebut mungkin membuat keputusan pada 24 September atau 25 September untuk menjatuhkan sanksi, yang tidak saya perkirakan, tetapi bisa juga terjadi. Hal serupa telah terjadi di masa lalu," Kata Çavuşoğlu.
Mengkritik Presiden Prancis Emmanuel Macron karena tidak jujur, menteri luar negeri Turki mengatakan presiden Prancis di luar kendali, dan negara-negara anggota UE mulai menyadari validitas argumen Turki.
Çavuşoğlu juga mengkritik Yunani atas posisinya, saat ia mendesak Athena untuk mengubah pendiriannya.
"Yunani perlu mundur dari posisi maksimalisnya di Mediterania Timur, sementara orang Siprus Yunani perlu mengakui hak-hak pihak Turki," kata Cavusoglu, seraya menambahkan bahwa ketegangan tidak akan berakhir jika Athena tidak melepaskan desakannya pada "peta Seville".
Sebuah perjanjian yang ditandatangani antara Turki dan Libya menentukan wilayah kedaulatan, berdasarkan hukum internasional, seluas 186.000 kilometer persegi (71.815 mil persegi). Dengan demikian, kemungkinan Yunani dan Mesir dan Yunani serta pemerintahan Siprus Yunani membuat perjanjian zona ekonomi eksklusif telah dihilangkan. Draf kesepakatan yang diantisipasi antara pihak-pihak yang disebutkan di atas dikenal sebagai "peta Seville." Peta ini membatasi wilayah kedaulatan Mediterania Ankara menjadi 41.000 kilometer persegi dan membatasi Turki ke garis pantainya.
Cavusoglu mencatat bahwa negara-negara yang memiliki kepercayaan pada argumen mereka akan duduk di meja perundingan tanpa prasyarat, tetapi dia memperingatkan bahwa jika Yunani terus bersikeras pada tuntutan tersebut, Turki juga akan memiliki persyaratan sebelum berdebat. Dia melanjutkan dengan menggambarkan seruan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis untuk pembicaraan "langkah positif, moderat" menuju membangun dialog.
"Jika kami melihat tanda-tanda de-eskalasi dalam praktiknya ... saya akan menjadi orang pertama yang duduk di meja perundingan," kata perdana menteri Yunani pada sebuah forum di Thessaloniki, Minggu.
Menteri luar negeri Turki juga mengkritik AS karena mencabut embargo senjata pada pemerintahan Siprus Yunani dan gagal mengunjungi pihak Turki selama kunjungan resmi ke Turki selama akhir pekan. Dia mencatat bahwa Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo seharusnya mengunjungi Republik Turki Siprus Utara (TRNC) untuk menanyakan pandangan mereka tentang masalah ini.
Ankara secara konsisten menentang upaya Athena untuk mendeklarasikan zona ekonomi eksklusif berdasarkan pulau-pulau kecil Yunani di dekat pantai Turki, melanggar kepentingan Turki, negara dengan garis pantai terpanjang di Mediterania.
Ankara juga mengatakan sumber energi di dekat pulau Siprus harus dibagi secara adil antara TRNC dan pemerintahan Siprus Yunani.
Sumber: Daily Sabah
