[PORTAL-ISLAM.ID] Perbincangan mengenai headline berita IndoPos edisi Senin, 12 Maret 2018 dengan judul "Otoriter Jangan Diukur dari Wajah" masih terus menghangat.
Pernyataan pengamat politik Karyono Wibowo yang menilai bahwa ukuran otoriter tidak dilihat dari wajah, melainkan kebijakan atau tindakan yang dilakukan penguasa.
Pernyataan Karyono ini merupakan tanggapan atas pernyataan Jokowi dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu 10 Maret 2018 lalu.
"Kalau tidak salah di bulan Agustus 2017 lalu di medsos disampaikan saya adalah pemimpin otoriter. Saya heran saja, saya ini nggak ada potongan sama sekali. Penampilan saya juga tak sangar, saya selalu tersenyum. Saya bukan pemimpin otoriter karena saya seorang demokrat," ujar Jokowi.
Meski Jokowi mengaku tak otoriter, namun fakta yang terjadi justru sebaliknya.
Fakta bahwa ada tindakan otoriter penguasa mengingatkan publik pada pernyataan keras Fahri Hamzah beberapa waktu lalu.
Berbicara keras saat terjadi penangkapan pimpinan Forum Umat Islam (FUI) atas dugaan permufakatan makar jelang aksi 313 tahun lalu, Fahri mengatakan bahwa pemerintah seharusnya mendengar dan menerima kritikan dari rakyatnya. Bukan merespon dengan mempidanakan. Sebab, menurut Fahri, sebagai negara demokrasi, Indonesia berbeda dengan Korea Utara yang menganut sistem otoriter.
"Demokrasi memang negara ribut. Kalau negara senyap, negara otoriter, itu ada di Korea utara. Tahu-tahu orang hilang. Anda mau kaya gitu lagi? Saya enggak mau. Kalau Jokowi mau gitu lagi, silakan, saya enggak mau. Dan kalau dia mau kayak gitu, saya lawan dia," ucapnya.
Fahri meminta penguasa juga tak menggunakan pplisi sebagai alat untuk menakut-nakuti masyarakat yang aktif mengkritik pemerintah dengan cara penangkapan dan tuduhan tertentu.
"Polisi juga jangan takut sama orang pinter dan enggak usah nakut-nakutin orang yang berani bicara, yang berani kritik. Enggak usah nakut-nakutin. Yang harus ditakuti adalah perbuatan jahat. Kalau orang kritik, jangan ditakutin," tegasnya.
Di negara demokrasi, penyampaian aspirasi adalah hal wajar. Bahkan dia menyebut di negara demokrasi bakal selalu ribut karena kritikan rakyat kepada pemerintah.
"Kuping itu harus tebal kalau demokrasi. Kalau kuping tipis jangan hidup di Indonesia. Suruh ke Korea Utara sana. Jadi rakyatnya Kim Jong Un, cocok dia itu. Begitu Presiden lewat tepuk tangan. Kayak boneka orang gila," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, akhir Maret 2017 lalu.
-------
Pernyataan Fahri Hamzah ini diapresiasi warganet dengan tagar #MencariPresidenBaru.
paham kan @jokowi— mheruazima pionya ulama (@mheruazima) March 12, 2018
Sangat setuju sekali#Mencaripresidenbaru— iqbal zuma (@zuma168) March 13, 2018
Berikut video pernyataan Fahri Hamzah.
Hihaaa 😂😂😂@Fahrihamzah : Kalo Presiden tidak mau di kritik pindah aja ke Korea Utara bersama kim jong un..asyikkk berarti kami Bangsa Indonesia untuk 2019 #MencariPresidenBaru ‼️👊👊👊👊 pic.twitter.com/jnL6Fa1aL6— Ğ’é007#MCA#ℑℜ™ 🇮🇩 (@Gemacan70) March 12, 2018
