[PORTAL-ISLAM.ID] Publik heboh dengan terkuaknya info Lelang Pengadaan Tas Sembako Bantuan Presiden Tahun Anggaran 2018.
Dalam situs resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.lpse.kemenkeu.go.id), ditemukan suatu fakta bahwa ada lelang Pengadaan Tas Sembako Bantuan Presiden Tahun Anggaran 2018 senilai Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).
Keterangan di situs LPSE:
Nama Lelang: Pengadaan Tas Sembako Bantuan Presiden
Tanggal Pembuatan: 20 April 2018
Instansi: Kementerian Sekretariat Negara
Satuan Kerja: ISTANA KEPRESIDENAN JAKARTA
Tahun Anggaran: APBN 2018
Nilai Pagu Paket: Rp 3.000.000.000,00
Penetapan Pemenang: 26 April 2018
Link:
https://www.lpse.kemenkeu.go.id/eproc4/lelang/23246011/pengumumanlelang
https://www.lpse.kemenkeu.go.id/eproc4/lelang/23246011/jadwal
***
Untuk Tas Sembako Rp 3 Miliar, lalu berapa untuk Sembakonya?
TERNYATA.. dalam situs LPSE juga terkuak pengadaan untuk sembako yang akan dibagikan saat kunjungan Presiden pakai duit rakyat (APBN) senilai hampir Rp 13 Miliar!
Link: https://www.lpse.kemenkeu.go.id/eproc4/lelang/22957011/pengumumanlelang
Keterangan di situs LPSE:
Nama Lelang: Pengadaan Paket Bahan Pokok Bantuan Presiden
Tanggal Pembuatan: 26 Maret 2018
Instansi: Kementerian Sekretariat Negara
Satuan Kerja: ISTANA KEPRESIDENAN JAKARTA
Tahun Anggaran: APBN 2018
Nilai Pagu Paket: Rp 12.831.000.000,00
***
Padahal, bagi-bagi sembako oleh Presiden mendekati Pilpres 2019 ini menjadi sorotan Bawaslu. Bahkan Bawaslu sudah memperingatkan Jokowi untuk hentikan kegiatan bagi-bagi sembako.
Bawaslu Minta Jokowi Hentikan Kegiatan Bagi-bagi Sembako
Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja meminta Presiden Joko Widodo menghentikan program bagi-bagi sembako saat kunjungan kerja ke daerah. Hal itu untuk menghindari anggapan bahwa pembagian sembako yang dilakukan merupakan upaya kampanye menjelang Pemilihan Presiden 2019.
"Kami harapkan sekarang tidak bagi-bagi sembako," ujar Bagja ketika ditemui di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (10/4/2018).
Apalagi, kata Bagja, saat ini tidak semua masyarakat Indonesia miskin dan butuh bantuan sembako dari Jokowi.
Menurut Bagja, Jokowi cukup menyampaikan program-program yang telah dilakukan pemerintah selama ini.
"Tapi menyampaikan saja apa yang sudah diwujudkan, misal jalan tol, lalu pelabuhan dan lain-lain," kata dia.
Bagja mengakui, Bawaslu telah mendapatkan laporan masyarakat mengenai pembagian sembako yang dilakukan Jokowi.
"Ini temuan masyarakat dan bukan temuan Panwas. Temuan Panwas, kami belum dapat," kata Rahmat Bagja.
Saat ini, Bawaslu tengah mengkaji laporan tersebut. "Prinsipnya kan adil dan setara," ucap dia.
Link: https://nasional.kompas.com/read/2018/04/10/18535821/bawaslu-minta-jokowi-hentikan-kegiatan-bagi-bagi-sembako
***
Netizen juga ramai menanggapi hal ini yang dianggap upaya pencitraan tapi pakai dana APBN.
"Weleehh... nipu2 aja tnyataa.. lha pake apbn buat pencitraan..😭," komen akun @akukanayamira.
Weleehh... nipu2 aja tnyataa.. lha pake apbn buat pencitraan..😭 https://t.co/NYVBCeie3E— 💞 Naaayyy 🌻 🌻 (@akukanayamira) 24 April 2018
Ngomongnya gak mau direpotkan elektabilitas......PREEEEEEETTTT https://t.co/qKb6kUa6jc— Bharata (@BrataRobinto) 24 April 2018
Klo program bantuan pangan utk orang miskin itu sdh ada dr dulu, namanya Raskin, ini dari Kemensos dn Bulog disalurkan ke rakyat melalui pemda, ini program murni bansos.
— #2019GantiPresiden. (@ab_ham0906) 24 April 2018
Klo bagi2 beras seperti itu jelas punya tujuan lain dn dekat pemilu lagi, KPK/bawaslu perlu turun tangan.
