Dr. Mulyanto PKS: Rezim Jokowi jelas-jelas melanggar UU, karena telah menugaskan Menteri Bahlil untuk mencabut RIBUAN IUP, yang bukan wewenangnya

[PORTAL-ISLAM.ID] Anggota DPR RI dari PKS Dr. Mulyanto di akun twitternya:

- Rezim Jokowi jelas-jelas melanggar UU, karena telah menugaskan Menteri Bahlil untuk mencabut RIBUAN IUP (Izin Usaha Pertambangan), yang bukan wewenangnya.

- Kewenangan mencabut IUP itu Menteri terkait (Menteri ESDM), bukan Menteri Investasi.

- Presiden MELANGGAR UU No. 3/2020 tentang Minerba dengan memberikan mandat kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM untuk mencabut ribuan IUP.

- KEPRES No. 1/2022 tentang SATUAN TUGAS PENATAAN PENGGUNAAN LAHAN DAN PENATAAN INVESTASI. Ini biang keladi kisruh soal pencabutan ribuan IUP oleh Menteri Bahlil.

- Kepres kok bertentangan dengan UU.

Simak selengkpanya vido pernyataan Dr. Mulyanto yang diunggah di akun twitternya...

[VIDIO]

Bubarkan SATGAS Menteri Bahlil, karena melanggar UU.
.@FPKSDPRRI @PKSejahtera pic.twitter.com/mSANT9Pri7
— Mulyanto (@pakmul63) March 20, 2024

Rezim Jokowi jelas-jelas melanggar UU, karena telah menugaskan Menteri Bahlil untuk mencabut RIBUAN IUP, yg bukan wewenangnya.
.@FPKSDPRRI @PKSejahtera pic.twitter.com/hwmbIs4cqa
— Mulyanto (@pakmul63) March 19, 2024

KEPRES
No. 1/2022
TENTANG
SATUAN TUGAS PENATAAN PENGGUNAAN LAHAN DAN PENATAAN INVESTASI
.
Ini biang keladi kisruh soal pencabutan ribuan IUP oleh Menteri Bahlil.
.
Kepres kok bertentangan dgn UU.
.@FPKSDPRRI @PKSejahtera pic.twitter.com/43eu8ZWiJp
— Mulyanto (@pakmul63) March 19, 2024