Luhut menjelaskan bahwa besaran pinjaman untuk biaya pembengkakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung senilai USD560 juta atau Rp8,34 triliun dengan asumsi kurs Rp14.900 per dolar. Luhut mengatakan, kedua negara telah menyepakati cost overrun atau pembengkakan biaya sebesar USD1,2 miliar atau sekitar Rp 18,2 triliun.
Terkait dengan skema pembayaran atau penjaminan utang tersebut masih dalam proses negosiasi. Luhut menyebutkan bahwa China Development Bank (CDB) meminta pembayaran utang tersebut dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Akan tetapi Luhut menjelaskan bahwa pihak Indonesia menginginkan adanya pembayaran melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII. Pembayaran cicilan lewat APBN akan memakan waktu lebih panjang.
"Memang masih ada masalah psikologis ya, mereka maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat Pemerintah Indonesia sejak 2018. Tapi kalo dia (China) mau tetap APBN ya dia akan mengalami panjang dan itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir," kata Luhut.
Nantinya struktur pinjaman tersebut akan dialirkan ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang kemudian menyetorkannya ke PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai operator kereta cepat.
Sementara itu, Luhut menambahkan menyatakan bahwa Indonesia sanggup untuk membayar utang tersebut.
"Nggak ada masalah. Kok ragu dengan negara kita. Jangan under estimate, negara kita semakin baik lho. Kamu lihat penerimaan pajak kita naik 48,6% karena Indonesia ini banyak batu bara segala macam tadi. Kita gak sadar keuangan kita dengan hilirisasi itu," pungkasnya.
