[PORTAL-ISLAM.ID] YOGYAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang pejabat pemerintah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggelar buka bersama selama Ramadhan. Kebijakan itu mendapatkan tanggapan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir.
Menurut Haedar, pemerintah dalam membuat kebijakan harus dilakukan secara koheren dan konsisten. Ia menambahkan jika buka bersama dilarang seharusnya konser musik juga ikut dilarang.
"Kalau ada larangan buka bersama, seharusnya juga ada larangan konser. Lalu acara massal tingkat nasional. Jadi orang tidak akan bertanya konsistensi itu," ujar dia saat ditemui setelah membagi takjil di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (24/3/2023).
Haedar menegaskan kebijakan larangan ataupun pembatasa buka bersama sah-sah saja diberlakukan tapi juga harus diikuti dengan kebijakan yang koheren.
"Tidak ada masalah dilarang atau dibatasi tetapi harus koheren (serasi/selaras) dengan kebijakan lain," ujar dia.
Dia mengatakan pemerintah perlu membuat kebijakan yang konsisten dan koheren. Hal ini untuk mematahkan anggapan masyarakat bahwa kegiatan agama dibatasi, sedangkan yang lainnya dibebaskan.
"Silakan pemerintah buat kebijakan yang koheren dan objektif. Ini untuk mematahkan anggapan kegiatan agama dibatasi sedangkan kegiatan pariwisata, ekonomi justru tidak," pungkasnya.
[Sumber: KOMPAS]