Dia menilai, aparat kekuasaan dimobilisasi untuk penundaan pemilu dan itu berbahaya.
Rocky turut mengaitkan mobilisasi yang dimaksud untuk penundaan pemilu itu dengan perpanjangan jabatan yang digaungkan kepala-kepala daerah beberapa waktu terakhir. Bahkan, mendapatkan dukungan dari salah satu partai di DPR RI.
"Bukan termasuk, justru itu (mobilisasinya)," ujar Rocky, di Asrama Haji Pondok Gede, Rabu (15/2/2023).
Oleh karena itu, ia menekankan, akan memberikan dukungan kepada partai-partai manapun yang ingin membawa perubahan terhadap bangsa Indonesia.
Rocky menegaskan, perubahan itu bukan cuma dari sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi), melainkan juga perubahan dari rezim.
Terkait sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka, ia mengaku sudah mendengar info-info yang menyatakan hasilnya akan tertutup. Rocky merasa, di Indonesia proporsional tertutup bisa bagus kalau sistem politiknya terbuka.
"Tapi, kalau sistem politiknya tertutup, di partai tertutup, pemilunya tertutup akan makin buruk," kata Rocky.
Hal itu disampaikan Rocky Gerung usai menjadi salah satu panelis dalam diskusi panel yang digelar dalam Rakernas I Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede. Rocky mengisi diskusi panel bersama pengamat politik lain, Chusnul Mar'iyah.
Isu penundaan pemilu belakangan juga disinggung oleh anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman saat mempertanyakan sejumlah hal kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. Salah satunya terkait kabar adanya dana besar untuk menunda pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Menjelang politik tidak tahu dana-dana ini, Pak Arsul ya, saya dengar dananya banyak sekali untuk penundaan pemilu. Pakai dana untuk menunda pemilu banyak sekali dana-dana itu, yang tidak nampung lewat bank, bisa langsung," ujar Benny dalam rapat kerja dengan PPATK, Selasa (14/2/2023).
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu juga mengungkapkan kekecewaannya kepada PPATK. Sebab, lembaga tersebut tidak membeberkan laporan secara detail terkait aliran dana kasus korupsi dan perjudian dalam rapat kerja tersebut.
"Korupsi bagaimana ini, perjudian di mana, siapa judi ini, bagaimana Bapak tahu judi. Enggak ada gambaran kita," ujar Benny.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam pemantauan tahapan Pemilu 2024. Termasuk dalam mencegah potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pelaksanaannya.
"Jadi bagaimana PPATK sangat aktif bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu terkait dengan bagaimana potensi tindak pidana pencucian uang ini agar tidak menjadi bagian dari pendanaan pemilu," ujar Ivan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR. [fajar]
