Siapa yg akan melindungi Jokowi setelah jatuh?
Siapa yg akan melindungi Luhut dan Mensesneg Pratikno ketika Jokowi jatuh?
Ini pertanyaan masyarakat sekarang dan tentu berputar dalam otak Jokowi sendiri.
Bung Karno?
- Jelas dilindungi Pak Harto ketika mau di-mahmilubkan oleh para jenderal garis keras.
Pak Harto?
- Jelas dilindungi TNI dan Golkar.
Habibie?
- Turut dilindungi Golkar dan TNI.
Gus Dur, Megawati, SBY?
- Mereka bertiga adalah pemimpin partai politik yg punya pengaruh kuat di parlemen, ormas dan masyakat.
Lalu bagaimana dengan Jokowi?
Statusnya sebelum jadi presiden cuma petugas partai.
Lalu apakah dia akan dilindungi Megawati?
Meskipun selama menjabat, banyak akses yg diberi kepada Megawati untuk mengendalikan jalannya pemerintahan, bukan berarti Jadi jaminan Jokowi akan dilindungi.
Karena sebesar apapun jaminan yg diberikan Jokowi kepada Megawati untuk mengendalikan berjalannya pemerintahan, tidak lebih besar dari akses kendali pemerintahan yg dipegang oleh Luhut dan Mensesneg Pratikno.
Dibalik sisi mesra Jokowi dan Megawati, hubungan keduanya sudah lama retak. Posisi Luhut dan Pratikno biang keladinya. Diantara seluruh persoalan keretakan, dua paling mengemuka.
Pertama, Luhut dan Pratikno adalah otak dibalik rekayasa ambisi perpanjang masa jabatannya Jokowi 3 periode.
Hal ini dinilai akan melanggengkan status quo Luhut dan Pratikno untuk terus memotong pengaruh Megawati dan PDIP sebagai pengendali utama pemerintahan jika Jokowi melanggeng 3 periode.
Kedua, Luhut dan Pratikno juga menjadi otak dibalik ambisi Jokowi untuk menjadi king maker 2024 dengan menjagokan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden.
Kurang ngajar kan?
Megawati merasa tersaingi. Lalu mengarahkan sejumlah pentolan PDIP mengecam Jokowi dan Ganjar. Sebagai kader partai, Jokowi dan Ganjar dituntut patuh terhadap ketentuan dan sikap politik PDIP dalam mengusung dan mendukung Capres-cawapres.
Akibat dimentori Luhut dan Pratikno, Jokowi jadi kacang yg lupa kulitnya. Sebagai presiden, Jokowi merasa dirinya sudah bertransformasi menjadi king maker politik yg bisa menentukan perpolitikan Indonesia, menyaingi posisi Megawati.
Jokowi seolah lupa, bahwa PDIP adalah the rulling party. partai terkuat kemarin dan hari ini. Para kader PDI juga sadar partai banteng ini selalu berjaya di bawah kepemimpinan Megawati, bukan Jokowi.
Apa jadinya jika Megawati sepenuhnya menarik dukungan dari Jokowi ? Maka Jokowi akan menjadi "sitting duck"
Seekor bebek terduduk di hamparan tanah terbuka yang menjadi sasaran empuk para pembidiknya.
Setelah menjadi sitting duck, Jangan harap TNI dan Polri akan melindungi Jokowi setelah pensiun. Karena sudah jadi rahasia umum, selama jadi presiden, Jokowi telah merusak pola karir para perwira.
Dia memilih perwira-perwira di posisi strategis hanya karena faktor kedekatan pribadi dan para penjilatnya. Ini merusak soliditas TNI dan Polri.
Setelah Jokowi pensiun, para perwira pilihan Jokowi tersebut pasti dicopot atau cari selamat sendiri. Tidak ada satupun yang berani melindunginya karena mereka orang lemah, perwira yang tidak mendapat "pengakuan" dari teman dan para prajuritnya.
Harapan terakhir Jokowi tinggal dari relawannya. Yaitu Projo dan sejenis cebong lainnya.
Tapi apa yg bisa diharapkan dari relawan seperti ini?
Mereka bukan relawan militan, melainkan gerombolan yang dimobilisi. Bergerak karena "ada apanya".
Cebong sulit digerakan tanpa iming-iming uang dan pembagian goodybag (berisi kaos dan sembako).
Relawan seperti ini mustahil mau dimobilisasi sebagai tameng hidup ketika Jokowi jadi bidikan politik setelah dia pensiun. Sejatinya mereka cuma pasukan hura-hura.
Para taipan yang selama ini mendukung pencitraan Jokowi juga pasti kabur. Karena yang namanya pengusaha pasti kutu loncat. Selalu menempel kepada siapapun yang berkuasa.
Nanti setelah pensiun, praktis Jokowi tinggal sendirian bersama Luhut dan Pratikno.
Mereka bertiga Siap jadi "sitting duck". Seekor bebek yg terduduk lemah, menjadi sasaran empuk para pembidik politik, mayoritasnya dari kalangan barisan para jenderal dan purnawirawan TNI-polri sakit hati.
Lebih rumit lagi, perilaku otoritarianisme dengan segudang prestasi atas pembatasan kritikan publik, pembubaran ormas Islam, radikakisasi Islam, persekusi ulama serta pembantaian dan pelanggaran HAM berat yg ditonjolkan selama memimpin, mendudukan jokowi sebagai public enemy number one. Musuh masyarakat nomor satu.
(By Faisal Lohy)
