Pajak Bumi & Bangunan
Oleh: Tere Liye*
Saya dari dulu tidak kunjung paham soal PBB (Pajak Bumi & Bangunan) ini. Saya itu waktu kuliah di FEUI, menulis skripsi tentang pajak. Maka saya belajar banyak soal pajak ini (maaf, nyombong dikit).
Apa sih argumen terhebat sehingga harus ada PBB? Seriusan. Saya tidak nemu.
Pajak penghasilan, okelah, karena ada penghasilan di dalamnya. PPN, PPnBM, baiklah, karena ada transaksi. Cukai, yes, ada yang dikendalikan, nah, PBB? Ngapain rumah dan tanah yang sudah selesai transaksinya, sudah ditinggali penghuninya, mendadak kamu pungut pajaknya puluhan tahun teruuus dipungut?
Pajak mobil/motor, baiklah, karena itu dipakai seliweran, jadi memanfaatkan jalan raya, dll. PBB? Itu rumah dan tanah kan diam doang disitu.
Argumennya cuma: karena bangunan dan tanah memberikan keuntungan dan kedudukan sosial. Astaga. Banyak orang-orang itu cuma ngontrak, numpang, dan dia tetap bayar PBB. Apanya yang kedudukan sosial?
Lagipula, PBB ini hanya 20 trilyun, cuma 1,5% dari total pendapatan seluruh Indonesia.
Jadi, ayolah, hapus saja PBB ini. Buat gubernur2, pejabat2, dan beberapa daerah sudah mulai menyadari soal ini, PBB ini mulailah dienyahkan. Rakyat itu tidak harus dipungut semuanya. Terutama jika itu rumah sendiri, mau BERAPA PUN nilainya, bebaskan saja semua. Kalau itu gedung kantor, tempat bisnis, nilainya ratusan milyar, silahkan dipajaki PBB, mungkin memang ada status sosial dan keuntungan ekonomi.
Tapi kalau cuma rumah penduduk, dia tinggali. Aduh. Kasihan loh lihat rakyat, ujung ke ujung kena pajak. Jadi cukuplah PPh, PPN, cukai, dan pajak2 yg memang memberikan nilai ekonomi. Kalau sesuatu itu cuma di situ doang, jadi tempat tinggal, ngapain elu pajakin?
Semoga semakin banyak daerah yg tergerak hatinya membebaskan PBB. Dan jangan kasih batas atas. Semua rumah, yg ditinggali penduduk, bebaskan saja. Aturan2 lama itu dihapus. Ini bukan jaman VOC, kerajaan, dll.
Nah, kalau kamu butuh PAD (Pendapatan Asli Daerah) banyak, kreatif dikit gitu loh. Jangan cuma ngandelin majakin rumah orang. Itu teh kagak kreatif sama sekali. Jadi pejabat rebutan, disuruh mikir sumber pendapatan asli daerah, eeh, mentok.
*fb penulis
