Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Terus Membengkak
🔴Biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diperkirakan terus membengkak, dengan tambahan hingga US$ 1,9 miliar atau sekitar Rp 27,2 triliun.
🔴Selain karena kendala pembebasan lahan dan relokasi bangunan, pembengkakan biaya terjadi akibat tambahan ongkos yang diajukan kontraktor serta pelbagai jenis pajak baru.
🔴Karena suntikan dana negara tahun lalu sudah tandas, PT Kereta Api Indonesia kembali meminta dana segar hingga Rp 4,1 triliun.
*****
Gangguan lalu lintas di sekitar jembatan Antelope di Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam satu pekan terakhir ternyata dipicu oleh pemasangan balok girder jalur kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Bentangan beton itu mengimpit jembatan jalan raya yang menghubungkan kawasan Permata Timur dengan Jatiwaringin. Akibatnya, ruang atas jembatan menyempit menjadi hanya setinggi 1,7 meter.
Meski masih bisa dilintasi kendaraan kecil, jembatan Antelope nantinya harus dibongkar. Sebagai gantinya, pengelola KCJB, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), menyiapkan jembatan pengganti yang dijadwalkan rampung pada 10 Agustus mendatang.
👉Keberadaan jembatan Antelope sebelumnya telah terdeteksi menjadi salah satu masalah mayor dalam pembangunan jalur layang kereta cepat. Selain keberadaan jembatan penyeberangan, kontraktor proyek menghadapi keberadaan sejumlah menara saluran udara tegangan tinggi, pipa air dan drainase, sekolah, masjid, serta berbagai fasilitas publik lainnya di ratusan lokasi di sepanjang trase.
Tak hanya membangun ulang, Direktur Utama PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, saat berkunjung ke kantor Tempo beberapa waktu lalu, mengatakan pihaknya juga harus merelokasi. Akibatnya, KCIC mesti membeli lahan baru sebagai tempat pembangunan fasilitas umum yang direlokasi.
Jumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial yang harus direlokasi pun meningkat. Proyeksi awal, kontraktor hanya perlu memindahkan dan membangun ulang di 200 titik.
“Kenyataannya, jumlah itu meningkat menjadi lebih dari 500 titik,” kata Dwiyana. Hal ini menjadi satu dari sekian banyak pemicu pembengkakan biaya KCJB.
👉Akibat pembengkakan biaya atau cost overrun tersebut, pada Kamis, 16 Juni lalu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Didiek Hartantyo, kembali mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 2,5-4,1 triliun.
Bila anggaran itu tak dikabulkan pada tahun ini, target pengoperasian komersial kereta cepat pada Juni 2023 berpotensi molor. Padahal target itu merupakan penundaan dari rencana awal pada Desember 2022.
“Jika tidak didukung PMN 2022, memang bisa mengganggu target operasi pertama kereta cepat,” ucap Didiek saat dihubungi Tempo, Sabtu, 18 Juni lalu.
👉Proyek kereta berkecepatan maksimum 350 kilometer per jam ini sudah dihantui cost overrun (Pembengkakan biaya) sejak paruh pertama 2021.
Dalam evaluasi pertama, nilai proyek melar hingga 23 persen dari estimasi awal sebesar US$ 6,071 miliar atau sekitar Rp 86,5 triliun.
Proyek ini dihadang berbagai biaya tak terduga pada masa pembangunannya, dari perubahan harga lahan sampai soal biaya relokasi fasilitas. Saat itu pun ditemukan potensi kekurangan biaya alias cash deficiency akibat molornya rencana pengoperasian perdana.
Meski diawali sebagai proyek business to business yang tak memakan uang negara, pemerintah akhirnya membongkar celengan negara untuk menambal masalah KCJB. Dari PMN sebesar Rp 6,9 triliun yang diterima manajemen KAI pada akhir 2021, terdapat Rp 4,3 triliun yang dipakai untuk pemenuhan modal dasar konsorsium BUMN Indonesia.
Modal Dasar Hampir Habis
Dalam rapat di ruang Komisi BUMN DPR pada Kamis lalu, Didiek menyebutkan PMN untuk keperluan KCJB itu sudah terserap 83 persen. “Membayar berbagai keperluan, terutama outstanding payment kontraktor,” ucap dia. Perlu diketahui bahwa operator kereta api pelat merah ini sejak akhir 2021 memimpin konsorsium badan usaha milik negara (BUMN) pemegang saham mayoritas KCIC.
Belakangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diminta pemerintah ikut andil dalam pemeriksaan pembengkakan biaya pun melaporkan potensi cost overrun KCJB hingga US$ 1,176 miliar, atau setara dengan Rp 16,8 triliun.
Didiek, saat bertemu dengan para anggota Dewan, menyebutkan hitungan BPKP belum mencakup tambahan eksposur pajak, baik dari pajak pertambahan nilai (PPN) atas cost overrun, perubahan kebijakan nilai PPN 10 persen menjadi 11 persen, maupun eksposur pajak atas pengadaan tanah. Ada pula usulan untuk menambah dana cadangan sebesar 5-8 persen dari nilai engineering, procurement, construction (EPC) proyek sepur kilat yang tercatat US$ 0,6-1,2 miliar.
Beban proyek pun muncul dari perubahan biaya yang diajukan grup kontraktor High Speed Railway Contractor Consortium (HSRCC). Namun besarannya masih akan bergantung pada penilaian Dewan Penyelesaian Sengketa, sebagaimana diatur dalam kontrak konstruksi. “Masih berjalan penilaiannya,” kata Didiek.
Dari rangkuman perhitungan itu, pemelaran biaya bisa menyundul angka US$ 1,9 miliar atau sekitar Rp 27,2 triliun.
(Sumber: Koran TEMPO, 20 Juni 2022)
