Beban Kas Negara demi IKN

Beban Kas Negara demi IKN

*Foto: Alat berat beroperasi membangun jalur logistik di lahan yang akan menjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 15 Maret 2022. (ANTARA)

Pemerintah akan menggeber pengembangan proyek penunjang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur mulai bulan depan hingga 2024. Menjadi beban bagi kas negara.

Pemerintah akan menggeber pengembangan proyek penunjang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur mulai bulan depan hingga 2024. Menjadi beban bagi kas negara.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, mengatakan infrastruktur perdana IKN memang harus diinisiasi dengan dana pemerintah. Namun dia tak memungkiri munculnya beban baru bagi keuangan pemerintah demi IKN. “Untuk keamanan dan pride (kehormatan) pemerintah, IKN memang harus dimulai dengan APBN. Tapi, jangan lupa, penggunaannya terbatas. Sisanya dari swasta,” kata dia, kemarin.

Bila merujuk ke peta pembangunan infrastruktur IKN Nusantara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan 34 paket kerja senilai total Rp 23 triliun di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) pada 2022-2024. 

Dari jumlah tersebut, ada 23 proyek bidang cipta karya, 6 proyek bidang bina marga, 3 paket infrastruktur sumber daya air, serta 2 proyek perumahan. Dari jumlah itu, terdapat 20 paket pekerjaan senilai Rp 4,02 triliun yang sudah dilelang. 

Ketua Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan berbagai proyek infrastruktur di KIPP seluas sekitar 6.600 hektare, maupun beberapa proyek di kawasan luar KIPP, masih akan didanai dengan kas negara. 

“Sudah banyak yang dilelang. Tentu pembangunan tahap awal dimulai oleh pemerintah,” ucapnya kepada Tempo.

Menurut Danis, sejumlah pekerjaan pertama dimulai pada akhir Juli dan awal Agustus 2022. Di area pertama KIPP, dia melanjutkan, Satgas IKN sedang mengebut pembagian kluster lahan yang akan menjadi lokasi berdirinya fasilitas krusial, dari istana kepresidenan hingga gedung kementerian. Pekerjaan itu sudah mencakup penentuan kaveling, pembangunan jalan logistik dalam kawasan, pembuatan drainase banjir, serta permukiman pertama.

“Semuanya bertahap, ada juga paket yang baru dimulai pada September dan Oktober nanti,” tutur Danis. “Kita siapkan dulu tanahnya, karena paketnya terpisah dengan bangunan yang akan berdiri.”

Danis pun membenarkan soal 25 paket infrastruktur senilai Rp 11,32 triliun yang disiapkan pemerintah di luar KIPP untuk 2022-2024. Jalan tol adalah salah satu jenis proyek yang pembangunannya didahulukan.

Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Budi Harimawan, mengatakan dua dari enam seksi jalan tol penyokong inti IKN akan diutamakan oleh lembaganya. Keduanya adalah ruas penghubung titik kilometer (KM) 11 jalan tol Balikpapan-Samarinda dengan Jembatan Pulau Balang, serta ruas penghubung Jembatan Pulau Balang dan bandara VVIP baru yang sedang dirancang pemerintah. “Tol BalSam (Balikpapan-Samarinda) sudah final, bisa kita gunakan sebagiannya,” ucap dia,

Kepada Tempo, seorang pegiat lingkungan menceritakan pengalamannya berkunjung ke KIPP dan melihat proyek duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, awal pekan ini. Tak ingin namanya disebut, dia mengatakan jembatan sepanjang 480 meter yang pendanaannya mencapai Rp 314 miliar itu baru selesai separuh jalan. Menurut dia, masyarakat lokal kerap memasuki sebagian ruas jembatan yang belum jadi, namun mereka dilarang menembus hingga Pulau Balang.

“Malah jadi tempat rekreasi dan lapak pedagang asongan,” katanya. Dari peta proyek IKN, proyek itu dikerjakan dengan periode tahun berjalan (multiyear) sejak tahun ini hingga Agustus 2024.
Direktur Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Airlangga Mardjono, mengatakan Bendungan Sepaku Semoi adalah proyek tunggal yang disiapkan unitnya untuk penyokong IKN. 

“Baru itu saja di sektor bendungan. Sudah dibangun hingga 56 persen dan mulai kami isi air pada Februari 2023,” katanya.

Bernilai Rp 676,73 miliar, waduk yang dibangun di Desa Tengin Baru, Kabupaten Penajam Paser Utara, itu berdaya tampung 11,6 juta meter kubik dan berdebit air 2.400 liter per detik. 

Menurut Airlangga, proyek bendungan IKN berikutnya baru akan dibangun pada 2030, yaitu Bendungan Batu Lepek di Kabupaten Kutai Kartanegara.

(Sumber: Koran TEMPO, 28-6-2022)