Pemerintah Bakal Tarik Biaya Akses NIK Rp1.000
CNN Indonesia, Rabu, 13 Apr 2022
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan selama ini biaya akses digratiskan.
Selanjutnya, biaya akses akan diterapkan agar pemerintah memiliki dana untuk perawatan sistem data kependudukan. Selama ini, server data kependudukan belum pernah diperbaiki karena tak ada anggaran.
Zudan menyampaikan bahwa perangkat keras server data kependudukan sudah berusia sepuluh tahun dan sudah tidak punya garansi. Suku cadang perangkat keras itu pun sudah tak ada di pasaran.
"Memang sudah saatnya server-server ini diremajakan agar pelayanan publik menjadi lebih baik dan menjaga Pemilu Presiden dan Pilkada Serentak 2024 agar bisa berjalan baik dari sisi penyediaan daftar pemilih," tuturnya.
Sebelumnya, Zudan mengungkap server data kependudukan tak pernah diperbarui karena tak ada anggaran. Kemendagri sudah empat kali mengajukan anggaran, tetapi selalu ditolak Kementerian Keuangan.
Terlalu kebanyakan GAYA.
— pengagum ulama (@Ridho76190701) April 14, 2022
Pake Sok-sokan mau pindah ibukota segala..
Urusin rakyat jangan ngurusin proyek pencitraan aja..
Hapuskan aja anggaran buzzer yg milyarn itu.
— 2@h (@Zahrafaiza) April 14, 2022
Sok2an mau pindahin ibukota negara, untuk biaya perawatan sistem data kependudukan aja nga ada. Dibebani lagi ke rakyat. Apes benar jadi rakyat dipajakin kiri kanan! https://t.co/N236mmg5Ga
— #RepublikDagelan (@panca66) April 13, 2022
