Anies Baswedan, Kristen dan Islam

[PORTAL-ISLAM.ID]  Smith Alhadar, Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education (IDe) 

Di mata jemaat Kristiani Jakarta, Anies Baswedan adalah gubernur DKI Jakarta paling fenomenal. Ia mendengar keluhan para pendeta dan mencari solusinya. Memang sejak awal dilantik sebagai gubernur, Anies sudah memberi perhatian pada kebutuhan peribadatan semua agama resmi di negeri ini. Bukan hanya peduli, Anies juga memperlakukan semua agama secara adil meskipun dalam pilgub Jakarta 2017, umumnya komunitas agama minoritas mencoblos untuk gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sebagai balasan atas apresiasi gereja, pada 5 April lalu Anies mengucapkan terima kasih melalui rekaman video. Di antara tokoh gereja itu adalah Pdt. Horas Sianturi, SH, M.Th dari Gereja Injili Seutuh Internasional (GISI), Pdt. Robert Sibarani, S.Th dari Gereja Bhetel Indonesia (GBI), dan Pdt. Fredi Hutabarat, S Th. Mereka mengaku berkat Anies perizinan mendirikan rumah ibadah — yang selama ini sering memunculkan masalah — semakin mudah. Hal ini mereka ketahui dari pengakuan rekan sesama pendeta yang berdomisili di Jakarta. 

Sikap dan kebijakan Anies ini terkesan mengagetkan mereka karena, dari berita yang mereka dengar, Anies tidak nasionalis dan intoleran (Sumutpost.id, 5 April 2022). Surprise para pendeta ini mengungkapkan beberapa hal. Pertama, belum pernah jemaat Kristiani Jakarta diperlakukan sedemikian baiknya oleh para gubernur sebelum Anies, termasuk Ahok, pengikut Kristus yang taat, yang kepadanya suara komunitas Kristen diberikan dalam pilgub silam. Pengabaian terhadap aspirasi Kristiani oleh gubernur sebelumnya sangat mungkin disebabkan mereka, tak seperti Anies, tak melihat pentingnya peran agama dalam pembangunan masyarakat. 

Kedua, sejak awal telah muncul salah faham atau kecurigaan gereja terhadap Anies. Mungkin mereka tak bisa disalahkan begitu saja. Pilgub Jakarta berlangsung di tengah panasnya skandal Ahok yang oleh sebagian umat Islam dianggap bersikap pejoratif terhadap Al-Qur’an. Skandal itu berujung pada protes akbar umat Islam Jakarta dipimpin Habib Rizieq Sihab yang difasilitasi fatwa MUI. Sebelumnya, Habib Rizieq diketahui menolak Ahok memimpin Jakarta menggantikan Jokowi berdasarkan pemahaman bahwa umat Islam tak boleh dipimpin non-Muslim. 

Dalam situasi panas itu, Anies menemui Habib Rizieq. Dalam politik elektoral, manuver Anies ini tergolong wajar, yang dilakukan hampir semua calon pemimpim di negara-negara sekuler dan demokrasi yang sudah maju. Di AS, Donald Trump mendatangi gereja-gereja Evangelis — pendukung eksistensi Israel sesuai nubuat kitab suci — untuk meraih dukungan. Di Israel, para pemimpim partai sekuler, seperti Benjamin Netanyahu dari partai Likud, malah membangun koalisi dengan partai-partai agama yang sangat diskriminatif terhadap Palestina. Tapi berbeda dengan Trump dan Netanyahu, Anies tidak mengakomodasi agenda kaum Islamis. Bagaimanapun, kecurigaan pada Anies sebagai Muslim fanatik dan intoleran diperkuat oleh pandangan sebagian kaum Muslim sendiri. Anies dituduh mengusung politik identitas, tuduhan yang masih dilakukan sampai sekarang meskipun tak ada satu pun bukti yang dapat mendukung klaim mereka. Memang sesungguhnya tuduhan itu lebih bermotif politik, ideologi, dan dendam kesumat menyaksikan kekalahan Ahok yang mereka dukung habis-habisan. Bukan lantaran Ahok gubernur luar biasa, tapi ia jadi sarana dalam mendukung pandangan liberal mereka. 

Ketiga, kendati Habib Rizieq penganut ahl sunnah wal jamaah, PBNU di bawah Ketua Umum Said Aqil Siroj dan Gerakan Ansor di bawah Yaqut Cholil Qoumas (menteri agama saat ini) memperlihatkan resistensi keras terhadap pandangan dan kiprah Habib Rizieq dan organisasinya. Itu terlihat dari sikap Said Aqil yang mendiskredit protes akbar di Monas dan seringnya aksi Ansor menghadang pawai-pawai FPI menentang rezim Jokowi. Sebaliknya, Ansor menawarkan diri mengawal gereja dari kemungkinan ancaman Muslim “radikal” dan “intoleran”. Meskipun kontroversial, sikap ini dalam pandangan Yaqut merupakan praksis faham Islam wasahtiyah (moderat) dan tsasamuh (toleran). Sikap NU struktural ini bisa jadi menguatkan kecurigaan gereja terhadap Anies yang memang bukan dari kalangan NU. Bagaimanapun, seperti juga gereja yang berbalik arah, Kementarian Agama di bawah Yaqut pun memberi award kepada Anies sebagai gubernur yang paling berhasil membangun keharmonisan hubungan antarumat beragama.

Keempat, mungkin sekali gereja tak terlalu faham terhadap hakikat pandangan Islam terhadap agama-agama di luar Iskam. Memang Islam memandang agama-agama samawi — Yahudi dan Kristen — yang diturunkan sebelumnya menjadi batal setelah muncul risalah yang dibawa Nabi Muhammad Saw. Namun, dalam Al-Qur’an, Allah berfirman: “La Ikraha fi Dini” (tidak ada paksaan dalam agama). Dalam ayat yang lain, dikatakan “Lakum Dinukum Waliadin (Bagimu agamamu, bagiku agamaku). Artinya, pengikut Nabi Muhammad diperintahkan menoleransi eksistensi agama lain karena hal itu telah menjadi takdir dari Allah yang menyatakan Dia sengaja menciptakan manusia secara berbeda agar mereka saling mengenal. 

Ajaran ini dipegang teguh kaum Muslim sejak awal. Para orientalis yang paling tidak bersimpati pada Islam pun mengakui, para pengikut Nabi Muhammad Saw tak pernah mengkonversi kaum Yahudi dan Nasrani, bahkan Majusi, ketika kaum Muslim berhasil menaklukkan Imperium Persia dan Romawi. Itu sebabnya, penganut Yahudi, Kristen dari berbagai denominasi, dan pemeluk Zaratustra, masih eksis di Timur Tengah hingga hari ini. 

Ketika mendirikan negara di Madinah, Nabi Muhammad terlebih dahulu melakukan deal politik dengan non-Muslim (Yahudi, Kristen, dan Pagan) di sana — dikenal sebagai Piagam Madinah — di mana semua komunitas agama mendapat hak dan kewajiban yang sama. Inilah dokumen politik tertua di dunia berbasis pularisme, penegakan hukum, dan HAM, yang bahkan dianggap modern untuk ukuran hari ini. Berikut, dokumen “Perjanjian Najran” — sebuah kota di Arab Saudi bagian selatan — antara Nabi Muhammad Saw dengan pemimpin kaum Nasrani. Dalam dokumen itu, Nabi berjanji akan membantu kaum Nasrani mendirikan gereja tanpa kompensasi apa pun. 

Di era Dinasti Abbasiyah, para khalifah merekrut cendekiawan Yahudi dan Nasrani ke dalam pemerintahan. Di Andalusia (Spanyol), Dinasti Umayyah melakukan hal yang lebih luas dari itu. Hari ini para sejarawan Spanyol menangisi tindakan Raja Charle Magne dan Ratu Isabela memusnahkan dinasti yang membangun peradaban tiga agama itu, di mana kaum Muslim, Yahudi, dan Kristen bekerja sama menghadirkan kemakmuran bersama dan kemajuan ilmu. 

Dus, pelayanan Anies terhadap gereja bukan hanya sekadar pemenuhan amanat Pancasila, Kobstitusi, dan Bhineka Tunggal Ika, tapi juga mengejawantahkan substansi ajaran Islam. Berbeda dengan Conquistadores (penakluk Spanyol dan Portugis) yang menyebarkan agama dengan segala cara berdasarkan perintah kitab suci, kaum Muslim awal tidak keluar dari gurun dengan pedang di tangan kanan dan kitab suci di tangan kiri sebagaimana dilakukan para pastor di Amerika Latin, Afrika, dan Asia.

Memang benar para penakluk Muslim menyerbu Persia dan Bizantium (Romawi Timur) dimulai di masa Khalifah Umar bin Khathab. Tapi itu lebih pada motif ekonomi, politik, dan pelepasan energi agama baru, bukan dalam rangka mengkonversi umat agama lain. Radikalisme dan intoleransi yang muncul di segelintir kaum Muslim hari ini tidak berakar pada agama, melainkan gejala global yang muncul pada semua agama, terkait globalisasi yang menantang keyakinan dan ideologi semua etnis dan masyarakat di dunia. Jihad Al-Qaedah dan ISIS tidak berakar pada agama Islam, melainkan jawaban segelintir anak muda Muslim yang putus asa terhadap hegemoni budaya asing. 

Fakta bahwa kaum Muslim Jakarta tidak keberatan, bahkan mengapresiasi kebijakan menegakkan keadilan bagi semua agama yang dilakukan Anies, menunjukkan tidak terjadi perbedaan faham antara Anies dan kaum Muslim, termasuk dengan Habib Rizieq. Hasil survey baru-baru ini yang memperlihatkan tingginya tingkat kepuasan warga Jakarta (lebih dari 80 persen) terhadap kinerja Anies menguatkan asumsi itu. 

Memang berbeda dengan pandangan kaum Katolik abad pertengahan sampai munculnya reformasi gereja abad ke-17, Islam tidak memandang agama lain sebagai musuh yang harus dihancurkan, melainkan lawan dalam debat untuk mencari kebenaran, persis sama dengan apa yang selalu dikatakan dan dilakukan Anies. Dalam debat pun kaum Muslim diperintahkan untuk melakukannya secara bijak. Karena itu, tak usah heran kalau sepanjang sejarah Islam, hampir tak pernah ada peristiwa pemaksaan terhadap umat agama lain untuk memeluk Islam. 

Sebagai seorang cendekiawan yang mendalami substansi agama dan sejarah Indonesia, tentu Anies faham bahwa Pancasila sebagai ideologi ataupun falsafah negara adalah hasil konsensus semua komponen bangsa, khususnya komunitas-komunitas agama. Dus, negara berkewajiban melindungi, mengayomi, dan mengembangkan semua agama secara fair. Tidak boleh ada agama yang didiskriminasi. Dengan demikian, yang dilakukan Anies merupakan sipirit Pancasila. Dalam konteks wawasan kebangsaan, Anies melihat Indonesia hanya akan menjadi negara yang kuat dan makmur bilamana semua komponen bangsa bersatu untuk tujuan yang sama. Ia memaknai “Bhineka Tunggal Ika” bukan sebagai ajakan merayakan perbedaan, melainkan merayakan kesatuan tujuan dalam perbedaan yang harus diterima sebagai takdir sesuai ajaran Islam. 

Apresiasi para pendeta terhadap kinerja Anies mestinya membuka cakrawala baru dalam hubungan Islam-Kristen. Umat Kristiani punya kesempatan untuk mengkaji ulang pandangan mereka — kalau kebetulan ada salah faham — terhadap Islam yang belakangan ini citranya dikotori segelintir kaum bigotry. Berkat kerja yang tulus-ikhlas dan bertanggung jawab untuk menghadirkan keharmonisan hidup antarkomunitas agama yang dinamis dan produktif, Anies meruntuhkan tembok fanatisme agama, yang sering jadi penghambat kemajuan sebuah masyarakat dan bangsa. Ini modal sosial yang sangat berarti dalam memajukan Jakarta yang kompleks secara sosiologis. Tak heran, para pendeta itu mendoakan agar Anies menjadi presiden Indonesia pada 2024. [suaranasional]

Tangsel, 6 April 2022