Menohok! Luhut Bilang 110 Juta Warga Ingin Pemilu Ditunda, Rocky Gerung: Artinya 160 Juta Sisanya Ingin Jokowi Mundur

[PORTAL-ISLAM.ID]  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim mengantongi big data berisi 110 juta netizen ingin Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda dengan sejumlah alasan, salah satunya ekonomi sedang bangkit.

Pengamat politik Rocky Gerung menyindir, total populasi Indonesia masih tetap ingin menjalankan konstitusi dengan menggelar Pemilu 2024.

Rocky memberikan analogi jenaka. Menurutnya, total populasi Indonesia 270 jiwa. Apabila dikurangi dengan jumlah big data yang diklaim Luhut maka 160 juta jiwa rakyat Indonesia tetap ingin Presiden Joko Widodo (Jokowi) meletakan jabatannya pada 2024.

"Itu intinya. Jadi kalau ditanya ke saya apa dasarnya presiden harus mundur, ya gampang jawabnya karena 110 juta orang menginginkan presiden untuk tetap melanjutkan, berarti sisanya 270 dikurang 110, berarti sisanya 160 juta [ingin mundur]. Lebih baik mundur kan gampang," katanya dalam akun Rocky Gerung Official, Jumat 18 Maret.

Soal perpanjangan masa jabatan presiden yang masih saja menggelinding, Rocky berharap Presiden Jokowi mengambil sikap tegas kepada anak buahnya di pemerintahan yang terus berbicara tentang wacana tersebut.

Rocky menganggap salah satu yang perlu diperingatkan Menko Luhut. Meski Luhut acap kali sering menyebut, Presiden Jokowi patuh terhadap konstitusi tetap ingin pemilu digelar pada 2024 dan menampik gagasan presiden tiga periode, kata Rocky Luhut justru terus mengkampanyekan sebaliknya.

"Ini yang harus membuat kita hati-hati, kendati Pak Luhut menganggap Pak Jokowi tidak menginginkan, tapi Pak Luhut sendiri terus-terus mengkampanyekan itu," ujar Rocky.

Namun apabila wacana pemilu ditunda terus disambung, Rocky mendorong Presiden Jokowi mencopot jabatan yang saat ini diduduki Luhut. Selain terus berbicara tentang gagasan itu, Rocky memandang Luhut kerap mengumbar pernyataan kontroversial tentang penundaan pemilihan umum yang telah diatur dalam konstitusi lima tahun sekali.

"Jadi orkestrasi dipimpin Pak Luhut, dan kalau Pak Presiden tidak setuju dengan Pak Luhut mestinya sudah ditegur juga Pak Luhut, atau direshuffle. Tapi tetap Pak Luhut, 'memang saya punya data, tapi saya tidak bisa buka'. Jadi Pak Luhut tetap ngotot bahwa perpanjangan itu engga masuk akal, yang tidak masuk akal itu percepatan. Itu kata Pak Luhut," tandasnya.

Sebelumnya, Luhut bersuara tentang penundaan pemilu 2024. Dia mempertanyakan alasan Presiden Jokowi harus turun dari jabatannya pada 2024.

"Alasan penundaan, saya mau tanya kamu, apa alasan bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?" kata Luhut kepada wartawan di Jakarta, dikutip Rabu, 16 Maret.

Luhut berdalih, banyak masyarakat mempertanyakan mengapa harus mengeluarkan anggaran begitu besar untuk penyelenggaraan Pemilu serentak 2024. Apalagi, saat ini, semua pihak masih sibuk untuk memulihkan ekonomi.

"Kenapa duit segitu besar mengenai pilpres mau dihabisin sekarang. 'Mbok nanti. Kita masih sibuk dengan COVID, keadaannya masih begini', dan seterusnya," ujar Luhut.[voi]