Kartun Menghina Nabi Dibolehkan Dalih Kebebasan Berekspresi, Tapi Pendemo yang Menggambarkan Wajah Macron Sebagai Hitler Didenda Rp 167 Juta

[PORTAL-ISLAM.ID]  Seorang pemilik papan reklame, yang menggambarkan Presiden Emmanuel Macron sebagai Hitler selama demonstrasi anti Covid pada Juli lalu, didakwa dengan pasal penghinaan publik dan divonis membayar denda sebesar 10.000 euro (sekitar 167,3 juta rupiah).

Keputusan pengadilan di Toulon pada Jumat (17/9/2021) waktu setempat itu menampar terdakwa Michel-Ange Flori dengan jumlah yang besar yang menurut jaksa gambar tersebut menunjukkan keinginan yang jelas untuk menyakiti.

Flori telah menyatakan keputusannya untuk mengajukan banding, mengecam keputusan tersebut karena telah mengubur hak untuk karikatur yang selama ini digembar-gemborkan Pemerintah Macron.

Russian Today melaporkan, Macron menggugat Flori pada akhir Juli setelah poster dirinya dipasang di dua papan reklame besar di sepanjang rute masuk ke kota Toulon. Gambar tersebut menggambarkan Macron mengenakan seragam dan kumis mirip pemimpin Nazi.

Tak hanya itu, akronim dari partai tempat Macron bernaung LREM (Republik Bergerak) juga dimanipulasi dalam gambar menyerupai lambang swastika.

"Jadi, di Macronia, Anda bisa mengolok-olok Nabi dengan karikatur, tetapi tidak boleh menggambar presiden seperti diktator karena itu adalah penghujatan," sindir Flori di Twitter pada akhir Juli lalu.

Flori memiliki sekitar 600 papan reklame di département Var selatan dan menyimpan dua di antaranya untuk penggunaan pribadinya di mana ia memasang "tweet dalam 4X3", sesuai ekspresinya.

Sejak digugat, Flori telah meluncurkan dua poster baru Macron yang menyamakannya dengan Louis XVI, raja terakhir Prancis yang dieksekusi dengan guillotine, dan Marsekal Pétain, yang merundingkan penyerahan Prancis kepada Hitler pada 1940 dan memimpin pemerintahan yang bekerja sama dengan rezim Nazi.

Pengacara Flori, Béranger Tourné, mengatakan setelah Macron telah melanggar keputusannya sendiri tentang kebebasan karikatur.

Aksi demo Flori dan masyarakat Prancis dipicu atas keputusan pemerintah tentang wajib vaksin dan kartu kesehatan yang wajib dimiliki untuk akses masuk ke ruang publik.  

Mengenai penghinaan kepada presiden, Prancis telah membatalkan undang-undang penghinaan presiden pada 2013 setelah menghadapi kritik dari Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Sebelumnya, setiap pernyataan negatif dapat mengakibatkan hukuman finansial dan hukuman pidana.

Namun begitu, tetap, kepala negara harus dilindungi dari fitnah publik dan pencemaran nama baik. [RMOL/RussianToday]