GAWAT! Hadapi Yusril, SBY Sampai Turun Gunung: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, Tapi Tidak untuk Keadilan

[PORTAL-ISLAM.ID] Sepertinya Partai Demokrat kubu AHY benar-benar dalam kondisi genting. Rongrongan Kubu Moeldoko belum selesai. Bahkan kini bisa gawat setelah Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menjadi kuasa hukum yang menggugat AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung.

Hari ini, Senin (27/9/2021), Presiden RI ke-6 yang kini menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY sampai 'turun gunung' ikut menyoroti persoalan hukum.

Lewat kicauan di akun Twitter pribadinya pada pagi ini, Senin (27/9), SBY menyinggung hubungan antara uang dan penegakan hukum.

Money can buy many things, but not everything. Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan,” kata SBY di akun twitternya.

Dalam lanjutan twitnya, SBY seakan setengah hati untuk bisa percaya dengan integritas para penegak hukum saat ini.

"Sungguhpun saya masih percaya pada integritas para penegak hukum, berjuanglah agar hukum tidak berjarak dengan keadilan," tutup twit SBY.

Permasalahan hukum memang sedang menyerang partai tempat SBY bernaung, Partai Demokrat. Di mana, kubu Moeldoko menunjuk pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum. Mereka kemudian memperkarakan AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung.

Yusril menegaskan bahwa MA harus melakukan terobosan hukum dengan menjadi lembaga yang memeriksa, mengadili dan memeriksa apakah AD/ART Demokrat yang disahkan Menkumham bertentangan dengan UU atau tidak.

Secara khusus, Yusril yang merupakan mantan Menteri Sekretaris Negara era Presiden SBY itu juga meminta MA memeriksa apakah pasal AD/ART Demokrat yang memberi kewenangan lebih kepada majelis tinggi bertentangan dengan UU Partai Politik atau tidak.