Tarli Nugroho: Wacana Pindah Ibu Kota Di Tengah Tekanan Bisnis Sawit dan Batubara


WACANA PINDAH IBUKOTA DI TENGAH TEKANAN BISNIS SAWIT DAN BATU BARA

Tren penurunan harga-harga komoditas yang selama ini menjadi andalan ekspor Indonesia kian mendatangkan dampak nyata. Ketidakpastian ekonomi global dan dampak perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina kian menekan harga komoditas andalan ekspor kita, khususnya sawit dan batu bara.

Dua bulan lalu, lembaga pemeringkat Moody's Investors Service menyatakan meski mayoritas perusahaan Indonesia menunjukkan tren kredit yang stabil dalam satu atau satu setengah tahun ke depan, tapi mereka menyebut ada sektor-sektor terkait komoditas tertentu yang bakal menghadapi tekanan. Dua komoditas yang disebut adalah batu bara dan sawit. Moody's menyebut bahwa tekanan harga batubara dapat menyebabkan rasio kemampuan membayar utang dan membayar bunga utang perusahaan melemah. Kondisi yang sama terjadi pada minyak sawit yang juga terus mengalami tekanan harga.

Perlambatan ekonomi global memang telah membuat harga batu bara terus tertekan. Di sisi lain, Cina terus menggenjot tambang batu baranya. Sepanjang semester pertama 2019, misalnya, produksi batu bara Cina mencapai 1,76 miliar ton, naik 2,6 persen dibanding produksi tahun lalu. Sebagai catatan, pada 2018 lalu produksi batu bara Cina mencapai 3,55 miliar ton, juga naik 5,2 persen dibanding 2017. Kenaikan terus menerus produksi batu bara Cina ini kian menekan harga batu bara secara global.

Sebagai salah satu produsen batu bara, Cina sebenarnya tak berkepentingan harga batu bara di pasar dunia terus jatuh. Itu sebabnya, pada tahun-tahun sebelumnya Cina berusaha mengintervensi pasar dunia melalui penetapan kuota impor yang besar guna menyerap suplai berlebih. Tujuannya tentu saja agar harga batu bara tidak jatuh, yang tentunya akan merugikan para pengusaha mereka.

Namun, di tengah perang dagang dan perang mata uang yang kian sengit, kebijakan bank sentral Cina untuk mendepresiasi Yuan tentunya akan membuat kebijakan impor batu bara besar-besaran tak lagi mudah dilakukan Cina. Intervensi pasar semacam itu kini jelas mahal harganya.

Di sisi lain, relokasi pabrik-pabrik manufaktur dari Cina juga telah mendorong berkurangnya permintaan batu bara di sana. Sebagai catatan, ada lebih dari 50 perusahaan multinasional yang telah dan tengah memindahkan sebagian kegiatan manufakturnya dari Cina, seperti HP, Dell, Sharp, Apple, Microsoft, dan lain-lain. Efeknya kini sudah terasa. Tahun ini penjualan batu bara Indonesia ke Cina turun 14,2 persen dibanding tahun 2018 lalu.

Ketidakpastian bisnis batu bara ini telah berimbas pada jaminan pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan. Itu sebabnya Moody's Investors Service memberi catatan terhadap perusahaan-perusahaan yang berbisnis komoditas ini.

Tekanan serupa juga dialami oleh industri sawit Indonesia. Penyebabnya, melemahnya permintaan global, perang dagang, dan kelebihan produksi. Dalam beberapa tahun terakhir banyak pengusaha sawit mengakui bahwa industri sawit saat ini tengah berada di ujung senja. Bisnis ini kian penuh tekanan, berbeda dengan kondisi dua puluh atau dua puluh lima tahun silam. Harga sawit secara global juga terus menerus merosot

Sampai pertengahan 2019 ini, misalnya, harga minyak sawit mentah (CPO) terus tertekan hingga ke titik terendah sejak 2011. Gejala penurunan harga sebenarnya sudah bisa diprediksi. Setelah berakhirnya era booming komoditas, yang ditandai oleh turunnya permintaan global akibat dari pelemahan ekonomi, satu per satu harga komoditas andalan ekspor kita berguguran.

Di tengah tren penurunan tersebut, restriksi perdagangan yang kini diterapkan Uni Eropa cukup jelas kian membuat kita kalang kabut. Mereka melarang produk sawit Indonesia masuk, padahal Eropa mengimpor sekitar 5 juta ton sawit Indonesia. Jika produk sawit benar-benar dilarang masuk ke Eropa, harga sawit Indonesia akan kian jatuh.

Masalahnya, restriksi perdagangan bukan hanya datang dari Eropa saja. Produk sawit kita bahkan menghadapi hambatan tarif di mana-mana. Amerika Serikat, misalnya, menerapkan bea masuk tinggi terhadap produk biodiesel sawit dari Indonesia. India juga melakukan hal sama. Mereka menaikkan bea masuk CPO dan produk turunannya jauh lebih tinggi dari produk serupa asal Malaysia. Tak tanggung-tanggung, India memberlakukan kenaikan tarif bea masuk CPO hingga batas maksimum, yaitu 54 persen.

Celakanya, pada saat yang sama produksi minyak sawit kita justru terus meningkat. Pada 2018, misalnya, berdasarkan data BPS, total produksi sawit kita mencapai 47 juta ton. Peningkatan produksi ini adalah imbas dari maraknya pembukaan lahan perkebunan sawit dalam satu dekade terakhir. Padahal, dari jumlah produksi tadi, sekitar 12 persennya sudah pasti tak akan bisa diserap oleh pasar. Inilah yang membuat sejumlah pengusaha sawit mengakui jika bisnis ini tengah berada di ujung senja.

Semua ini masih belum memperhitungkan tumbuhnya perkebunan sawit di Afrika yang dalam dua atau tiga tahun ke depan akan segera berproduksi. Jika produksi sawit Afrika masuk ke pasar dunia, tekanan terhadap harga sawit tentu akan kian menjadi.

Sebagaimana hal yang terjadi dalam bisnis batu bara, ketidakpastian bisnis dalam industri sawit ini juga telah berimbas pada jaminan pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan. Tanpa strategi dagang dari pemerintah, komoditas ini akan mengikuti jejak senja kala bekas komoditas-komoditas andalan kita lainnya, seperti cengkeh, pala, atau karet, yang pernah jadi anak emas pada zamannya namun kini merana.

Sayangnya, sulit bagi Pemerintah untuk menolong pelaku usaha pertambangan dan sawit. Tak berkembangnya industri manufaktur di dalam negeri telah membuat pasar domestik sulit diandalkan untuk menggantikan ekspor. Sejak krisis 1997/1998, bisa dikatakan kita telah meninggalkan industri manufaktur.

Dalam bisnis sawit, misalnya, Indonesia gagal mengembangkan industrialisasi sawit dan terjebak hanya menjadi pengekspor bahan mentah saja. Akibatnya, kita hanya jadi tukang tanam. Paling banter, kita baru membangun industri hulu yang menghasilkan CPO, belum bisa membangun industri hilir yang bernilai tambah tinggi.

Tapi, Pemerintah tentu tak akan membiarkan para pengusaha bisnis batu bara dan sawit di tanah air jatuh terjerat utang dan gagal bayar. Mereka harus ditolong. Salah satunya mungkin dengan cara memindahkan ibukota. Dengan rencana pemindahan ibukota, para pengusaha itu kini bisa menyusun proposal bisnis baru.

Bahkan, bukan hanya pengusaha batu bara dan sawit yang akan tertolong, beberapa pengusaha properti besar yang peringkat utangnya kini tengah melorot juga bisa mendapat suntikan nafas baru. Dan tak ada yang ganjil dengan semua itu. Bukankah sudah menjadi tugas Pemerintah untuk menolong rakyatnya yang sedang kesusahan?!

Entahlah. Barangkali ini hanya pikiran usil saya yang sedang ngantuk saja. Hoahmmm…

By Tarli Nugroho [fb]

Loading...