Uang dan Pekerja Cina, Bisa Hancurkan Jokowi


[PORTAL-ISLAM.ID]  Isu uang dan pekerja Cina menjadi ancaman serius bagi ambisi Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya.

Dalam artikel yang ditulis di laman South China Morning Post (SCMP) edisi 12 Mei 2018, Jeffrey Hutton sudah mengingatkan dan memprediksinya.

Dengan judul artikel “A Catch-22 From China That Could Derail Indonesia’s Widodo” Hutton seorang wartawan yang memiliki spesalisasi bidang politik, ekonomi, dan HAM membuka tulisan dengan kalimat panjang yang sangat provokatif.

“Untuk memenangkan pilpres, Jokowi membutuhkan dana dari Cina untuk membangun jaringan kereta api dan pelabuhan. Dan untuk membangun jaringan kereta api dan pelabuhan itu, dia harus menerima para pekerja Cina yang menyebabkan dia kehilangan pemilih.”

Hanya kurang dari dua bulan sebelum pemilihan berlangsung, sinyalemen itu saat ini telah menjelma menjadi ancaman nyata.

Informasi datangnya pekerja Cina ke Indonesia mengalir deras di media sosial. Foto dan video rombongan pria yang disebut “tentara Cina,” berserakan di berbagai platform pertemanan. Mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, dan terutama group-group Whatsapp.

Tampilan mereka bertubuh tegap dan berambut cepak, kian meyakinkan publik bahwa benar sedang ada ekspansi pasukan kuning ke Indonesia. Kebanyakan rombongan pria yang direkam di sejumlah bandara itu tidak bisa berbahasa Indonesia.

Para pekerja Cina ini dilaporkan bekerja di berbagai sektor. Mulai infrastruktur, pertambangan, sektor pariwisata dan perhotelan, peternakan sampai di lahan pertanian, dan perkebunan.

Banyaknya pekerja Cina ini kemudian dikaitkan dengan kemungkinan kecurangan dalam pemilu. Jokowi disebut membutuhkan suara mereka untuk memenangkan Pilpres 2019.

Media massa melaporkan adanya sejumlah pekerja Cina memiliki e-KTP dan Nomor Induk Kependudukannya (NIK) masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu.

Bersamaan dengan itu di medsos juga beredar tutorial tata cara pemilihan dalam bahasa Cina. Video ini disebutkan diedarkan oleh kubu paslon 01. Ada logo 01 Jokowi-Ma’ruf dengan tagline “ orang baik, pilih orang baik.”

Informasi yang muncul di media dan medsos sesungguhnya merupakan percampuran antara rumor  dan fakta. Dengan posisi Jokowi dan para pendukungnya telah kehilangan kredibilitas, publik cenderung lebih mempercayai informasi yang beredar. Ancaman uang dan pekerja Cina itu memang nyata.

Ini bukan salah publik. Tapi salah Jokowi dan para pendukungnya. Mereka banyak mengumbar data yang salah dan melebih-lebihkan (over claimed). Antara satu pejabat dengan pejabat lainnya pernyataannya saling bertentangan. Sementara Jokowi membantah data yang pernah dikemukakannya sendiri.

Fakta telanjang yang paling telak adalah bantahannya atas pernyataan Prabowo soal dana orang Indonesia yang parkir di luar negeri.

Angka yang disebut Prabowo sebesar Rp 11.000 triliun, bersumber dari Kemenkeu dan beberapa kali disampaikan Jokowi. Bukti rekamannya ada. Situs resmi kantor Sekretaris Kabinet www.setkab.go.id juga memuatnya.

Menjadi sangat aneh ketika Jokowi membantahnya. Dia malah meminta Prabowo membuktikan dan melaporkannya bila ada datanya. Di medsos muncul meme “Jokowi melawan Jokowi!”

Soal pekerja Cina di Cianjur, Menakertrans Hanif Dakhiri juga langsung menudingnya sebagai kabar bohong alias hoax. “Saya sudah mendapat informasi. Itu hoax, hasil editan,” ujarnya.

Hanif juga mewanti-wanti agar kita tidak mudah mempercayai hoax. “ Hancur republik ini kalau kita mempercayai hoax!,” tegasnya memperingatkan.

Siapa sebenarnya yang sedang menebar hoax? Media, publik, atau pemerintah?

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Depdagri Zudan Fakhrullah membenarkan bahwa WNA termasuk dari Cina boleh memiliki e-KTP. Sudah banyak WNA yang memiliki e-KTP. Aturan itu bahkan telah berlaku sejak 2006.

Sebelumnya seorang warga di Cianjur dilaporkan namanya tercantum dalam DPT, namun NIK-nya ternyata milik seorang warga negara Cina.Temuan ini viral. Mendagri Tjahjo Kumolo juga menyatakan info itu palsu, karena nama dan NIK beda. Benarkah?

Ternyata temuan itu benar adanya. Bukan info palsu seperti dikatakan Mendagri atau hoax seperti kata Menakertrans. KPU Cianjur mengakui mereka memasukkan nama seorang warga Cianjur ke DPT, namun NIK-nya atas nama warga Cina. Mereka berkilah ada kesalahan input data.

Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Jabar juga menemukan fakta ada dua orang WNA yang masuk DPT. Tidak tertutup kemungkinan ditemukan fakta yang lebih banyak WNA masuk ke dalam DPT.

Berbagai bantahan dan temuan di lapangan yang menunjukkan fakta sebaliknya, semakin menghancurkan kredibilitas pemerintah. Mereka semakin tidak percaya kepada ucapan para pejabat. Publik akan menafsirkan sebaliknya, apapun ucapan pejabat (public distrust).

Manakertrans misalnya pernah membantah jumlah pekerja Cina mencapai jutaan. Mengutip data BPS, Hanif mengatakan sampai awal tahun 2018 jumlah pekerja asing hanya sebanyak 126.000 orang. Mayoritas berasal dari Cina.

Namun publik cenderung mempercayai jumlahnya lebih besar. Apalagi dengan fasilitas Visa bebas kunjungan, diduga banyak pekerja Cina yang memanfaatkan celah ini untuk bekerja di Indonesia.

Di Bali diketahui banyak pekerja Cina yang menjadi pemandu wisata, juga juru masak di beberapa hotel. Seorang netizen yang mempunyai restoran langganan di sebuah hotel di kawasan Nusa Dua terkejut ketika suatu hari mengaku makanan favoritnya berubah rasa.

Karena penasaran, dia mencoba mengecek ke dapur. Ternyata juru masaknya sudah ganti. Dia menemukan warga Cina yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan Inggris. Pekerja Cina juga diketahui banyak bekerja sebagai bell boy. Mereka bertugas membantu mengangkat tas tamu hotel.

Sejumlah netizen juga melaporkan menemukan fakta beberapa penerbangan ke Kendari, Sultra setiap hari selalu penuh dengan TKA Cina. Salah satu video yang sempat viral diambil oleh Ifan vokalis Group Band Seventeen . Dia terbang bersama mereka.

Dilema Jokowi

Dengan berbagai simpang siurnya info, uang dan pekerja Cina kini menjadi dilema bagi Jokowi. Di satu sisi dia sangat membutuhkannya. Di lain pihak menjadi ancaman yang sangat serius bagi elektabilitasnya.

Pembangunan infrastruktur meliputi jalan tol, jalur kereta api, pelabuhan merupakan jualan utama Jokowi. Namun jualan utama itu sekarang justru berbalik menjadi beban utama.

Pembangunan Infrastruktur yang massif pada era Jokowi pada awalnya berhasil dikapitalisasi. Secara sadar dan terencana Jokowi memanfaatkannya untuk mendongkrak elektabilitas. Dia bahkan sampai membeli jam tayang ( blocking time) beberapa stasiun tv. Tayangan pada episode infrastruktur itu merupakan iklan terselubung yang dikemas dalam format acara “Visi Presiden.”

Sejumlah survei menunjukkan infrastruktur merupakan sektor yang dinilai publik sangat berhasil. Jokowi sangat unggul di sektor ini.

Seiring berjalannya waktu, sektor ini mulai kehilangan pesonanya. Bank Dunia menilai infrastruktur Jokowi tidak direncanakan dengan baik, dan kualitasnya sangat rendah.

Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghasilkan kesimpulan yang hampir sama. Proyek infrastruktur Jokowi banyak yang tidak termanfaatkan dengan baik (idle).

Dalam laporan audit BPK Semester I Tahun 2018 banyak temuan yang merugikan keuangan negara dengan modus dan penyebab yang berulang.

Media massa melaporkan jalan tol Trans-Jawa kebanggaan Jokowi sangat mahal. Truk pengangkut barang menghindarinya. Sementara para pengusaha di sepanjang Pantai Utara (Pantura) mulai dari Brebes, Tegal, sampai Pekalongan, Jateng mengeluh karena dagangan menjadi sepi. Mereka terancam bangkrut. Para pengusaha gulung tikar dan ratusan ribu pekerja menganggur.

Barangkali banyak yang tidak memperhatikan. Dalam debat capres kedua dengan Prabowo, Jokowi sama sekali tak menyinggung soal tol Trans-Jawa. Padahal bersama para pendukungnya, Jokowi sangat membanggakan proyek ini.

Ada yang menyamakan prestasi Jokowi setara dengan penguasa kolonial Daendels. Dia berhasil membangun jalan dari ujung Barat sampai ujung Timur Jawa. Tidak boleh ada kritik terhadap proyek Jokowi. Walikota Semarang asal PDIP Hendrar Prihadi bahkan sampai memperingatkan para penentang Jokowi tidak melewati jalan tol.

Semakin mendekati pilpres semangat Jokowi mulai mengendor. Dia menyadari isu uang maupun datangnya ribuan pekerja Cina sangat sensitif. Infrastruktur tidak lagi bisa menjadi jualan utama yang membuai publik.

Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 Km yang semula juga sangat dibanggakan, terkendala. Lambatnya pembangunan proyek ini membuat pejabat Cina frustrasi. Mereka membandingkan dengan pembangunan jalur kereta api cepat di Cina sepanjang 3.500 Km dan bisa selesaikan dalam 1 tahun saja.

Seperti ditulis Hutton, dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat Cina, Jokowi menjelaskan probematika yang dihadapinya. Mereka bisa memahami keterlambatan realisasi proyek ini.

Tahun 2019 rencananya proyek kereta cepat ini akan kembali digenjot. Ribuan pekerja Cina masuk untuk mempercepat proyek ambisius ini. Dari total 33 ribu orang pekerja, sekitar 20 persen atau 6.600 orang pekerja asal Cina.

Serbuan tenaga kerja cina menjadi sangat krusial  bila dikaitkan dengan isu lapangan kerja, dan ekspansi Cina. Apalagi bila dikaitkan dengan ketimpangan ekonomi, berupa penguasaan aset dan kekayaan etnis Cina di Indonesia.

Belum lagi dengan fakta banyak negara-negara di Afrika dan Asia yang terjebak hutang Cina (Chinesse debt trap). Mereka dibantu membangun berbagai infrastruktur, mulai gedung, jalan, jembatan, pelabuhan, dan Bandara.

Ketika mereka gagal membayar utangnya, sebagai gantinya Cina mendapat kontrol atas berbagai infrastruktur tersebut. Banyak diantaranya merupakan proyek  strategis. Di Asia beberapa negara masuk dalam perangkap utang Cina, termasuk negara tetangga Papua Nugini, Malaysia, dan Srilanka.

Malaysia di bawah Mahathir membatalkan beberapa proyek infrastruktur Cina. Tiga diantaranya adalah pembangunan jalur kereta api di pantai Timur, dan dua pembangunan pipa gas alam. Proyek-proyek itu dinilai tidak memberi keuntungan bagi rakyat Malaysia.

Jokowi tampaknya sedang mencoba mencari titik keseimbangan, antara uang dan pekerja Cina dengan kepentingan menjaga para pemilihnya. Bila tidak hati-hati isu ini bisa berubah menjadi gelombang besar yang meluluh-lantakkan “Istana Pasir.” Istana Pasir yang susah payah dibangunnya itu bernama Infrastruktur. End

Penulis: Hersubeno Arief