Roman Revolusi; Soal Fahri Hamzah (2)


Roman Revolusi; Soal Fahri Hamzah (2)

Oleh: Agus Purwanto, SH

Beberapa kali secara langsung saya melihat Fahri Hamzah menangis, bukan tangis tentang dirinya. Terakhir, Kamis pekan lalu, dua tangisan, pertama, dia menangis seketika kala melihat potongan video terbaru eksekusi hukuman mati aktivis islam di Mesir oleh rezim Assisi. "Saya tak kuat", begitu ungkapnya, bahkan ia diam karena pilu, jeda beberapa saat, kami hening, lalu rapat dilanjutkan. Kedua, saat orasi di hadapan peserta Malam Munajat 212 di Monas yang videonya banyak tersebar itu.

FH tidak pernah bergerak untuk dirinya sendiri. Saya tak pernah menemukan itu. Hidupnya untuk jalan perjuangan yang diyakininya, untuk ummat, hatinya lembut, meski diluarnya keras. Sikap kerasnya pun karena perintah dan pembelaan pada apa yang dia perjuangkan, bukan pada perseorangan. FH selalu konsisten.

PKS harusnya memperkuat posisi FH, bahkan memperbanyak FH-FH baru, karena ia benar menjalankan perannya, mengabdi pada negara dan menjadi corong ummat. FH juga yang lantang melakukan pembelaan pada partai kala LHI ditangkap KPK. FH sendiri tidak pernah berbuat tercela, asusila apalagi korupsi. Rupanya tidak, PKS malah memecatnya. Anomali, satu sisi PKS ingin jadi partai milik ummat, disisi lain, corong ummat itu tak diakuinya.

Satu-satunya tuduhan yang menjadi pamungkas bagi alibi PKS memecat FH adalah ketidaktaatan FH pada qiyadhah. Padahal ini usulan pribadi, bukan keputusan syuro, bukan keputusan jamaah. Karena awalnya ini hanya pembicaraan FH dan Ketua Majelis Syuro, berdua, yang FH disuruhnya merahasiakan. Soal permintaan pribadi KMS agar FH mundur dari Wakil Ketua DPR RI. Lalu FH meminta mempelajari dan istikhoroh, karena bukan keputusan Lembaga, ditanya alasan pun tak jelas apa tujuannya. Dikiranya tak ada data? FH menyimpannya, yang entah kapan akan dibukanya. Terkuak misteri soal pembicaraan itu.

Saya kira ini tak lebih karena ego, bukan untuk dakwah. Setelah tahu FH melawan di pengadilan, menjelang putusan KMS meminta FH untuk tak banding jika kalah, begitupula PKS tak akan banding jika kalah, tapi rupanya janji ini diingkari pula. Saya jadi teringat orasi dan do'a FH saat Malam Munajat 212 lalu, semoga Allah tumbangkan orang-orang munafiq, yang suka berdusta, ingkar dan khianat pada amanahnya.

Yang jarang diketahui publik, dan ini menjadi bukti persidangan, Ketua Majelis Syuro (KMS) mengirim whatsapp ke Fahri Hamzah pada 14 Desember 2015; "ana tidak akan memaksa antum untuk mundur (dari Waka DPR -red), itu pilihan antum, yang penting besok kita ngobrol-ngobrol disini". Tetapi ternyata pada 16 Desember 2015 PKS melakukan Perubahan Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi serta Tata Cara Penegakan Disiplin Organisasi, dan pada 30 Desember 2015 sudah pemanggilan FH oleh BPDO. Sangat cepat. Rasa-rasa memang dipersiapkan, dicari dalil, diatur sedemikian rupa. Ada kesepakatan, ada target waktu?

Sekuel waktu diatas seperti menggambarkan serasa dirangkul-rangkulnya FH tetapi ditikam juga dibelakang, FH dilengserkan. Permintaan KMS itu tidak atas nama lembaga, bukan keputusan Majelis Syuro' sebagai institusi tertinggi partai, yang ramai diyakini kader. Juga tak ada kebijakan partai yang tertulis dan resmi dari DPTP. Berbau operasi gelap? Lalu bagaimana mungkin kita bisa percaya bahwa tidak ada kepentingan atas upaya pemecatan FH? Toh, sebelumnya Tifatul Sembiring ketika menjadi menteri pernah berbeda sikap dengan keputusan DPTP PKS soal kenaikan BBM, dia tidak dihukum, dia tidak dipecat.

Sejak semula FH melihat gelagat kurang bagus itu, maka tak salah jika ia mencatat dan mendokumentasi semua peristiwa. Seakan dia tahu akan ada akhir buruk baginya. Rupanya benar, dan dokumentasi itu menjadi bagian penyelamatannya. Dengar-dengar isinya lebih luas daripada soal ganti-mengganti, ada yang lain, FH hingga hari ini masih enggan mengungkapnya.

Dua kutub, satu sisi PKS menganggap bahwa FH membangkang perintah KMS sebagai qiyadhah. Sisi lain, FH tidak menilai itu sebagai perintah, karena kalimatnya adalah permohonan pribadi, disuruh untuk mempertimbangkan. Deadlock.

Maka negara yang dipilih FH untuk menyelesaikannya. Ia ajukan gugatan, karena ia tahu, kran penyelesaian internal sudah final, ditutup. Pengadilan jalan terakhirnya, tidak boleh ada kekuasaan lebih tinggi dari negara, jika tak mau tunduk, ini bisa mengarah pada tindakan subversi, tak mengakui negara sebagai kekuasaan resmi. Jika ada, mirip-mirip gerakan NII, negara dalam negara.

***

Ini soal surat pemecatan Fahri Hamzah yang ditandatangani Presiden dan Wasekjend. Bukan Sekjend, Alm Taufiq Ridho (TR). Ya, TR tak mau menandatangani surat pemecatan itu, lalu setelahnya mengundurkan diri. Pada kami, ia bercerita hampir 2 jam, padahal direncanakan cuma 15 menit, karena faktor kesehatannya. Ia bilang sudah cukup melihat keanehan-keanehan itu. Hatinya berkecamuk. Saat menceritakan itu, ia melepas kacamatanya, menyeka air mata yang turun deras, melanjutkan cerita sambil terbata-bata disela tangisnya yang tertahan. Berat guncang jiwanya. Ia sedih melihat komunitas dakwahnya bisa begini, tak terpikir olehnya akan ada orang-orang yang dianggapnya berlaku jahat, sejahat-jahatnya pada saudara seperjuangan sendiri. Perbedaan disikapi dengan penyingkiran. Dakwah tidak begini.

TR bercerita, sebelum mundur dari Sekjend, ia merasa ditelikung, apa yang diputuskan dalam rapat, berubah setelahnya, dan ia tetap teken surat-surat itu, demi lancarnya dakwah meski dalam hatinya menentang cara demikian. Ada rapat diluar rapat resmi. Puncaknya soal pemecatan FH, ia tak mau lagi terlibat, ia tak tahu apa-apa, ia juga tak mau melihat kerusakan yang jauh lebih besar.

Mundurnya TR pun dipelintir, dibilang karena untuk konsentrasi bisnis, padahal tidak, justru resiko kehilangan berbagai channel bisnis dan pekerjaan ia sudah alami saat pertama kali memangku jabatan sekjend dikala badai OTT LHI terjadi. Ia korbankan berbagai kenikmatan dunianya saat itu, demi menyelamatkan partai. Lalu ada yang berani menuduh mundur karena bisnis? Luka ini dalam, tuduhan menyakitkan. Saya merasakan bagaimana keluarga TR terpukul oleh tuduhan itu, keluarganya yang merasakan betul roller coaster hidup TR selama jadi sekjend partai, bukan orang lain.

TR mundur bukan karena bisnis. Dua minggu menjelang meninggal, saya dan kawan-kawan masih sempat menjenguk TR yang terbaring lemah di RS, meski dokter melarang kami untuk mengajak bicara, justru TR yang berulang-ulang bertanya pada kami dengan suara lirih, hampir tak terdengar; "bagaimana dakwah kita, akhi... bagaimana dakwah kita ?", dan air mata kami pun sama-sama tak bisa dibendung....


(bersambung)

[BACA: Roman Revolusi; Soal Fahri Hamzah (1)]