[PORTAL-ISLAM.ID] Debat Perdana Capres 2019, Kamis, 17 Januari 2019 di mata Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono berjalan cukup baik. Meskipun AHY, panggilan akrab putra sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai ada pertanyaan yang tak substantif dari pihak Capres petahana.
"Berjalan dengan fair. Tapi saya berharap tentunya bisa lebih fokus terhadap substansi. Kalau tadi ada beberapa pertanyaan kok ditanyakan tentang partai. Padahal ini capres, calon kepala negara, calon kepala pemerintahan, seharusnya pertanyaan dan tanggapan difokuskan pada hal-hal berkait negara dan pemerintahan," kata AHY kepada wartawan setelah menyaksikan debat di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.
AHY yang bersama SBY siap all out mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menilai pertanyaan Jokowi mengenai partai Gerindra tak relevan.
"Saya pikir, nggak relevan jika bertanya tentang partainya. Setelah itu tanya temannya, keluarganya, bagi saya nggak relevan. Bagi saya, seharusnya pertanyaan lebih membuka pemahaman publik terhadap calon-calon mereka, tentang isu-isu, hukum, HAM, korupsi, terorisme," kata AHY di Hotel Bidakara.
Dalam debat, Jokowi memang sempat mempertanyakan mengenai 6 calon legislatif dari Partai Gerindra yang disebut merupakan mantan narapidana kasus korupsi. Jokowi mungkin lupa bahwa sebelumnya pernah menegaskan, mantan narapidana kasus korupsi punya hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif.
Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi rencana Komisi Pemilihan Umum melarang mantan napi korupsi untuk menjadi caleg dalam Pemilu 2019.
"Kalau saya, itu hak. Hak seseorang berpolitik," kata Jokowi di Jakarta, Selasa, 29 Mei 2018 seperti dirilis KOMPAS.
Jokowi mengatakan, konstitusi sudah menjamin untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk berpolitik, termasuk mantan napi kasus korupsi.
Jokowi mengakui adalah wilayah KPU untuk membuat aturan. Namun, Jokowi menyarankan agar KPU melakukan telaah lagi.
"Silakan lah KPU menelaah. KPU bisa saja mungkin membuat aturan. Misalnya boleh ikut tapi diberi tanda 'mantan koruptor'," kata Jokowi.
Berikut video pernyataan AHY.
Warganet berkomentar ramai.Debat antara "Petugas Partai" vs Negarawan— BP™ (@BangPino_) January 18, 2019
Hrsnya yg ditanyakan ttg substansi masalah negara bkn masalah Partai
Wajar, orang menjuluki doi sbg Petugas Partai kan?
Pikirannya msh seputar partai blm sampai bahasan seorang Negarawan#2019PrabowoPresidenRIpic.twitter.com/jBjAbWGX7q
"Mulyono ilmune cekak bro #2019PrabowoPresidenRI," cuit @yugooslavia.
"Aduh mas @AgusYudhoyono ... kalo meledek kok sampe panas ke ubun ubun sih...," cuit @deviozair.
"Maklum yg nanya sekelas kepala RT/ RW," cuit @NJKamka.
"Petugas partai ya nanyanya ttg partai.... Beda sama negarawan.... yg dipikir Rakyatnya... bangsa dan negaranya," cuit @Koe74852137.
Pertanyaan Paling odoB pic.twitter.com/sf9W1LkRPE— Anime Army (08) (@Valkyryess) January 18, 2019
