pengantar:Setelah issue Neolib yang mulai mereda muncul issue baru 'Utang Luar Negeri' turut meramaikan perhelatan Pilpres 2009. Beberapa kalangan menyoroti Utang Negara RI yang semakin bertambah dan juga rumor kalau dana BLT berasal dari Utang Luar Negeri. Rumor ini dipakai untuk menyerang pemerintahan SBY sebagai capres incumben.
Agar pembaca (kader, simpatisan, atau siapapun) lebih 'dong' atau 'ngeh' terhadap problematika indonesia (negara tercinta yang ingin kita perbaiki) dan juga biar tidak kuper serta itung-itung buat nambah tsaqofah baru, berikut kami nukilkan seputar masalah Utang Negara yang kami comot dari tempointeraktif.com.[admin]
---
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto sejak 1999 hingga sekarang terus menurun.
Pada 2000, rasio utang terhadap produk domestik bruto sebesar 89 persen, tapi tahun lalu turun menjadi 33 persen. Untuk tahun ini, rasio itu diproyeksikan turun lagi menjadi 32 persen.
Sri Mulyani kemarin (Sabtu, 13/6) menjelaskan posisi utang Indonesia kepada pers di gedung Direktorat Jenderal Pajak. Utang yang bertambah, menurut dia, tetap aman selama produk domestik bruto meningkat.
Sejak 1997, ia menambahkan, pemerintah melakukan diversifikasi instrumen utang untuk mengurangi risiko melalui pinjaman bilateral, multilateral, dan Surat Utang Negara. Pinjaman-pinjaman itu memiliki persyaratan lunak dan tidak ada agenda politik yang dipersyaratkan pihak kreditor.
Adapun lembaga yang paling banyak memberikan pinjaman ke Indonesia adalah Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Pembangunan Islam, serta Japan Bank for International Cooperation.
Menurut Sri Mulyani, pinjaman itu masuk ke satu rekening pemerintah di Bank Indonesia, bercampur dengan penerimaan negara lainnya, misalnya pajak.
"Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara nanti yang akan mengeluarkan penerimaan itu untuk kegiatan negara setiap bulan yang rata-rata mencapai Rp 16 triliun," katanya.
Utang, menurut Menteri Sri, merupakan instrumen utama pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk menutup defisit dan untuk membiayai kembali utang sebelumnya yang jatuh tempo.
Pembiayaan melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan yang lazim dilakukan oleh setiap negara.
"Pembiayaan defisit anggaran dengan utang juga merupakan keputusan politik antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat," ujar Sri Mulyani.
Ditanya tentang penghapusan utang, Menteri Sri mengatakan Indonesia tidak bisa meminta opsi itu karena hanya disediakan untuk negara dengan pendapatan kurang dari US$ 600 per kapita atau highly indebted poor countries. Pendapatan Indonesia saat ini US$ 2.246 per kapita.
Sri Mulyani kemarin juga membantah pernyataan yang menyebutkan bantuan langsung tunai (BLT) berasal dari pinjaman luar negeri. Sejak 2005, BLT menggunakan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak. Untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, barulah pemerintah memakai komponen utang.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu di DPR pada Rabu lalu sudah membantah pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution sehari sebelumnya bahwa pembiayaan bantuan langsung tunai berasal dari utang luar negeri.
Ia menjelaskan, pemerintah tidak bisa membedakan asal uang yang berada di anggaran negara. Sebab, dana dari utang dan penerimaan negara berkumpul dalam satu rekening. Tapi program seperti BLT tidak diambil dari dana pinjaman proyek yang berasal dari lembaga donor internasional.
Calon wakil presiden dari Partai Demokrat, Boediono, juga membantah tudingan bahwa dana bantuan langsung tunai berasal dari utang luar negeri. "Dana itu diambilkan dari dana kompensasi subsidi bahan bakar minyak," katanya di Malang, Kamis lalu.
Menurut Boediono, BLT dirumuskan saat pemerintah menaikkan harga bahan bakar untuk mengurangi subsidi. Hasil dari pengurangan subsidi itulah yang dipakai untuk program BLT.
----
posted by: pkspiyungan.blogspot.com
Agar pembaca (kader, simpatisan, atau siapapun) lebih 'dong' atau 'ngeh' terhadap problematika indonesia (negara tercinta yang ingin kita perbaiki) dan juga biar tidak kuper serta itung-itung buat nambah tsaqofah baru, berikut kami nukilkan seputar masalah Utang Negara yang kami comot dari tempointeraktif.com.[admin]
---
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto sejak 1999 hingga sekarang terus menurun.
Pada 2000, rasio utang terhadap produk domestik bruto sebesar 89 persen, tapi tahun lalu turun menjadi 33 persen. Untuk tahun ini, rasio itu diproyeksikan turun lagi menjadi 32 persen.
Sri Mulyani kemarin (Sabtu, 13/6) menjelaskan posisi utang Indonesia kepada pers di gedung Direktorat Jenderal Pajak. Utang yang bertambah, menurut dia, tetap aman selama produk domestik bruto meningkat.
Sejak 1997, ia menambahkan, pemerintah melakukan diversifikasi instrumen utang untuk mengurangi risiko melalui pinjaman bilateral, multilateral, dan Surat Utang Negara. Pinjaman-pinjaman itu memiliki persyaratan lunak dan tidak ada agenda politik yang dipersyaratkan pihak kreditor.
Adapun lembaga yang paling banyak memberikan pinjaman ke Indonesia adalah Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Pembangunan Islam, serta Japan Bank for International Cooperation.
Menurut Sri Mulyani, pinjaman itu masuk ke satu rekening pemerintah di Bank Indonesia, bercampur dengan penerimaan negara lainnya, misalnya pajak.
"Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara nanti yang akan mengeluarkan penerimaan itu untuk kegiatan negara setiap bulan yang rata-rata mencapai Rp 16 triliun," katanya.
Utang, menurut Menteri Sri, merupakan instrumen utama pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk menutup defisit dan untuk membiayai kembali utang sebelumnya yang jatuh tempo.
Pembiayaan melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan yang lazim dilakukan oleh setiap negara.
"Pembiayaan defisit anggaran dengan utang juga merupakan keputusan politik antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat," ujar Sri Mulyani.
Ditanya tentang penghapusan utang, Menteri Sri mengatakan Indonesia tidak bisa meminta opsi itu karena hanya disediakan untuk negara dengan pendapatan kurang dari US$ 600 per kapita atau highly indebted poor countries. Pendapatan Indonesia saat ini US$ 2.246 per kapita.
Sri Mulyani kemarin juga membantah pernyataan yang menyebutkan bantuan langsung tunai (BLT) berasal dari pinjaman luar negeri. Sejak 2005, BLT menggunakan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak. Untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, barulah pemerintah memakai komponen utang.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu di DPR pada Rabu lalu sudah membantah pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution sehari sebelumnya bahwa pembiayaan bantuan langsung tunai berasal dari utang luar negeri.
Ia menjelaskan, pemerintah tidak bisa membedakan asal uang yang berada di anggaran negara. Sebab, dana dari utang dan penerimaan negara berkumpul dalam satu rekening. Tapi program seperti BLT tidak diambil dari dana pinjaman proyek yang berasal dari lembaga donor internasional.
Calon wakil presiden dari Partai Demokrat, Boediono, juga membantah tudingan bahwa dana bantuan langsung tunai berasal dari utang luar negeri. "Dana itu diambilkan dari dana kompensasi subsidi bahan bakar minyak," katanya di Malang, Kamis lalu.
Menurut Boediono, BLT dirumuskan saat pemerintah menaikkan harga bahan bakar untuk mengurangi subsidi. Hasil dari pengurangan subsidi itulah yang dipakai untuk program BLT.
----
posted by: pkspiyungan.blogspot.com
