Mereka menilai delapan program prioritas belum menunjukkan kemajuan berarti. Job fair dinilai hanya sebatas seremonial belaka, pengelolaan sampah berbasis RDF ditolak warga, dan proyek tanggul laut tetap berjalan meski sempat dijanjikan akan diganti solusi alami, perlindungan sektor informal dan akses Green Jobs belum jadi prioritas.
Penggusuran di Jakarta juga masif terjadi. Perwakilan warga Jakarta mencatat tujuh kasus penggusuran terjadi sejak awal tahun, sering kali tanpa putusan pengadilan dan tanpa solusi layak.
Warga Kampung Bayam juga belum bisa menempati hunian mereka karena perubahan skema sepihak. Pergub 207/2016 masih jadi dasar penggusuran sepihak.
Hingga hari ini Jakarta belum memiliki Perda Bantuan Hukum, meskipun sudah ada mandat dari undang-undang. Pengaduan warga kerap diabaikan, menunjukkan birokrasi yang diskriminatif.
Seratus hari adalah penentu arah, tapi arah Jakarta hari ini belum berpihak pada keadilan sosial, lingkungan, dan partisipasi warga.
RAPOR PENILAIAN HASIL KINERJA 100 HARI GUBERNUR-WAKIL GUBERNUR JAKARTA 2025-2030
Oleh Koalisi Masyarakat Sipil:
- JRMK (Jaringan Rakyat Miskin Kota)
- UPC (Urban Poor Consortium)
- LBH Jakarta
- Greenpeace Jakarta
[VIDEO]
Mau tau seperti apa rapot 100 hari Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta? Simak hasilnya π
β Mas P1yuπ (@Piyusaja2) June 3, 2025
π Senin, 2 Juni 2025, Perwakilan Warga Jakarta menyerahkan laporan evaluasi 100 hari kerja Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno di Balai Kota Jakarta.
Mereka menilai delapan⦠pic.twitter.com/MUE9XPn2zf
