SINYAL MUNDURNYA SRI MULYANI
🔴Menurut sumber tersebut, perbedaan pendapat dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan salah satu pemicu munculnya keinginan Sri Mulyani untuk hengkang. Keduanya berselisih mengenai anggaran pertahanan. Teranyar, Kementerian Keuangan tak mengabulkan anggaran untuk pembelian 12 pesawat Mirage 2000-5.
Kabar pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati santer selama sepekan terakhir. Cuitan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo di akun media sosial X miliknya membuat isu ini semakin hangat.
Prastowo mengunggah pemberitahuan bahwa akunnya tidak terkait dengan institusi dan pihak mana pun. "Termasuk atribusi saya di sini hanya sebagai pribadi dan tidak mewakili siapa pun," dia menulis pada Selasa, 16 Januari lalu. Selama ini dia menggunakan akun tersebut untuk menyebarkan hingga mengklarifikasi informasi yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan.
Prastowo tak secara gamblang menyebutkan alasan di balik pengumuman ini. Dia hanya menuliskan hendak rehat sejenak. Namun sumber Tempo menuturkan cuitan tersebut merupakan tanda rencana pengunduran diri Prastowo dari Kementerian Keuangan. "Prastowo berkeinginan mundur karena Sri Mulyani juga ingin mundur," tuturnya.
Sumber Tempo yang mengetahui rencana hengkang Prastowo ini menyebutkan juru bicara Kementerian Keuangan itu sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Sri Mulyani.
Sri Mulyani sendiri, menurut sumber Tempo lainnya, masih mempertimbangkan sejumlah hal sebelum mundur. Salah satunya sosok pengganti yang bisa menjaga kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke depan.
Menurut sumber tersebut, perbedaan pendapat dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan salah satu pemicu munculnya keinginan Sri Mulyani untuk hengkang. Keduanya berselisih mengenai anggaran pertahanan. Teranyar, Kementerian Keuangan tak mengabulkan anggaran untuk pembelian 12 pesawat Mirage 2000-5.
Belanja pesawat jet bekas asal Qatar Air Force itu bernilai 733 juta euro atau setara dengan Rp 12,4 triliun dengan kurs rupiah 16.966 per euro. Kontraknya diteken Kementerian Pertahanan bersama perusahaan pertahanan Ceko Czechoslovak Group pada Januari 2023.
Namun Kementerian Keuangan tak bersedia mengucurkan dana. "Pemerintah telah menunda pembelian jet Mirage karena kapasitas fiskal kami untuk saat ini tidak dapat mendukung pembelian," ujar juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, pada 4 Januari lalu.
Pembelian pesawat ini sempat menuai kritik dari sejumlah anggota parlemen lantaran usianya yang tua. Biaya perawatannya bisa membebani anggaran negara. Padahal Presiden Joko Widodo pada 28 November 2023 telah menyetujui kenaikan anggaran pertahanan sebesar 20 persen untuk periode 2020-2024 dari US$ 20,75 miliar menjadi US$ 25 miliar, yang berasal dari pinjaman luar negeri. Dana ini ditujukan untuk belanja alutsista Tentara Nasional Indonesia.
Dalam debat calon presiden pada Ahad, 7 Januari lalu, Prabowo berkelit dari pertanyaan lawannya, calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, menggunakan alasan anggaran. Ketika Ganjar menyoroti penurunan kinerja pertahanan dan keamanan di Indonesia, dia menyatakan penyebabnya adalah minimnya dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan.
"Banyak yang kami ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan," ujarnya. Prabowo menuturkan pandemi Covid-19 membuat pemerintah mengubah prioritas belanja. Dalam kondisi tersebut, Kementerian Pertahanan, ujar Prabowo, mengalah.
Tempo berupaya meminta konfirmasi kepada Prastowo serta Sri Mulyani mengenai kabar rencana mundurnya mereka dari pemerintahan. Namun keduanya tak merespons hingga berita ini ditulis.
Dampak Signifikan pada Perekonomian
Kabar rencana mundurnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan membuat beberapa pihak khawatir. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menuturkan bakal ada dampak pada perekonomian. Pasalnya, pejabat yang satu itu memiliki peran krusial untuk menjaga kepercayaan investor. "Kredibilitas dari sisi ekonomi selama ini bukan ditopang Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, melainkan Sri Mulyani," ujarnya.
Konsekuensinya adalah muncul keraguan terhadap ekonomi Indonesia dari negara lain hingga investor. Bhima menuturkan bukan tak mungkin rencana investasi serta kerja sama yang sekarang dalam tahap negosiasi terhambat, bahkan batal, jika pemerintah tak menemukan pengganti dengan kredibilitas yang sama dengan Sri Mulyani. "Ini bisa jadi pukulan telak buat Jokowi di akhir pemerintahannya."
Menurut Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah, pukulan telak ini bakal berimbas pada pemilihan umum. Dia memperkirakan keputusan Sri Mulyani akan mempengaruhi suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. "Buat mereka yang selama ini tidak memilih 02 berpotensi makin mantap dengan keputusannya."
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal menjelaskan, keputusan pengunduran diri Sri Mulyani bakal menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat hingga investor. "Mereka membacanya pasti ada sesuatu yang tidak beres sampai mengundurkan diri," katanya. Dia memperkirakan muncul kekhawatiran soal pengelolaan ekonomi menjelang transisi kepemimpinan serta saat pemimpin baru menjabat seiring dengan keputusan Sri Mulyani mengundurkan diri.
(Sumber: Koran TEMPO, Jumat, 19 Januari 2024)
