Ubedilah mengatakan, ketidakkonsistenan itu terlihat dari bagian awal pidato yang dianggap seperti langsung curhat dan menjelaskan bahwa ia adalah seorang presiden, bukan lurah yang sering disebut-sebut para politikus. Dengan posisi sebagai presiden itu, Jokowi mengatakan bahwa capres-cawapres itu bukan urusan presiden, tetapi urusan ketua partai politik.
Ubedilan menilai pernyataan Jokowi itu tidak konsisten dengan pernyataan pada akhir bulan Mei lalu.
“Pernyataan tersebut tidak konsisten dengan pernyataan Jokowi pada akhir bulan Mei lalu yang mengatakan soal capres-cawapres akan ikut cawe-cawe demi bangsa dan negara,” ujar Ubedilah, Rabu, 16 Agustus 2023.
Selain tidak konsisten, menurut Ubedilah, pidato kenegaraan Jokowi juga terlihat tidak merespons isu-isu penting yang sangat krusial. Misalnya soal pemberantasan korupsi. Pidato selama 27 menit itu sama sekali tidak ada kata pemberantasan korupsi, tetapi hanya menyebut pencegahan korupsi. "Padahal indeks korupsi Indonesia terpuruk anjlok hanya mendapat skor 34," ujarnya.
Selain dari hal–hal yang disebutkan di atas, kata Ubedilah, masih banyak lagi hal yang tidak konsisten dari pidato Jokowi.
"Padahal isu–isu ini juga merupakan isu yang sangat krusial bagi negara," ucapnya.
Misalnya saja soal demokrasi dan pemilu 2024, soal perkembangan atau nasib Ibu Kota Negara (IKN), soal hilangnya budi pekerti di Indonesia, dan usul MPR & DPD yang hanya dianggap parsial serta tidak penting.
Politikus PDIP Effendi Simbolon Sebut Pidato Presiden Jokowi Kurang Gereget
Politikus PDIP Effendi Simbolon menilai pidato kenegaraan Presiden Jokowi tidak gereget atau kurang bersemangat pada Sidang Tahunan MPR bersama DPR dan DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Dia menuturkan ingin melihat Presiden Jokowi bisa lepas berpidato dan berkomunikasi dengan Wakil Rakyat di rumah rakyat.
"Ini soal pidato, saya jelaskam ke kalian, kan. Saya pengin saja tuh Jokowi yang tidak ada telepromternya itu. Buang saja itu. Dia ngomong saja sama kita," kata Effendi.
Effendi mengatakan Presiden Jokowi tampak menahan emosi yang selama ini dipendam dan enggan diungkapkan.
Menurutnya, selama memimpin Indonesia selama sembilan tahun, Presiden Jokowi semestinya bisa melepaskan pidato yang lebih bersemangat.
"(Gereget seperti, red) ya, ini, kan, kompilasi 9 tahun dia menjadi presiden. Bayangin nggaknsih, masak kalian nggak bayangin," jelasnya.
Oleh karena itu, Effendi menuturkan Presiden Jokowi semestinya tidak melewatkan momen sidang tahunan MPR tersebut.
"Dia enggak bilang ini tahun terakhirnya. Dia nggak bilang, tapi masak dilewatkan begitu saja. Kalau saya sih udah pulahan tahun di sini, saya ikutin. Dia kan yang men-drive kita. Dia driver kita, nakhoda kita. Baik buruknya bangsa ini tergantung nakhoda," tambahnya.
"Nakhodanya ke kanan, kiri, salah jalan, kebentur karang, kan kita korbannya. Masak kalian nggak fokus. Sosok seorang pemimpin yang dia merasakan betapa sulitnya. Nah, itu seharusnya dia bicara di podium rakyat ini tempat musyawarah ya di sini," pungkasnya.
(Sumber: RMOL, tvOnenews)
