KH Ali Yafie adalah ulama besar ahli fiqih yang juga tokoh NU dan pernah menjabat sebagai pejabat sementara Rais Aam NU (1991-1992).
Hingga wafatnya , ia aktif sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darud Da'wah wal Irsyad, Pare-Pare, Sulawesi Selatan yang didirikannya tahun 1947, serta sebagai anggota dewan penasehat untuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).
KH Ali Yafie lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, pada 1 September 1926. Kiai Ali Yafie anak ketiga dari lima bersaudara, yakni As'ad, Muzainah, Munarussana, dan Amira.
Orang tuanya, Syekh Muhammad Al-Yafie dan Imacayya, seorang putri raja dari salah satu kerajaan di Tanete, sebuah desa di pesisir barat Sulawesi Selatan.
Ali Yafie telah banyak berkiprah untuk negara dan umat. Dia pernah menjadi Hakim di Pengadilan Agama Ujungpandang (Makassar) pada 1959-1962. Juga pernah menjabat Inspektorat Pengadilan Agama Indonesia Timur pada 1962-1965.
Kemudian pada 1965-1971, KH Ali Yafie menjadi Dekan di Fakultas Ushuluddin IAIN Ujungpandang.
Pada Muktamar NU di Surabaya tahun 1971) KH Ali Yafie terpilih menjadi salah seorang Rais Syuriyah PBNU. Kemudian pada Muktamar NU di Semarang tahun 1979 dan Situbondo tahun 1984, Ali Yafie kembali diberi amanah sebagai Rais Syuriyah PBNU.
Pada Muktamar NU di Krapyak 1989, KH Ali Yafie diberi amanah sebagai wakil Rais 'Aam PBNU. Selanjutnya menjadi Penjabat (Pj) Rais 'Aam PBNU 1991-1992 setelah KH Ahmad Shiddiq sebagai Rais 'Aam PBNU kala itu wafat.
KH Ali Yafie pun menjabat Ketua Umum MUI pada 1998-2000 menggantikan KH Hasan Basri.
Ulama fiqih ini pun pernah menjadi Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada 2002-2005.
KH Ali Yafie juga pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Dakwah Al Irsyad, Pare-Pare, Sulawesi Selatan.
KH Ali Yafie juga aktif menulis buku terutama tentang fiqih. Di antaranya buku Menggagas Fikih Sosial: dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah. Buku ini diterbitkan oleh Penerbit Mizan di Bandung pada 1995.
Peristiwa Mundur dari Rais Aam PBNU
Yang tidak bisa dilupakan dari KH Ali Yafie adalah pengunduran dirinya sebagai Pejabat Sementara Rais 'Am PBNU pada Musyawarah Nasional di Bandar Lampung, 21 Januari 1992.
Peristiwa ini jadi legendaris karena pengunduran diri dari posisi paling puncak adalah tindakan langka di NU.
Mundurnya Ali Yafie juga makin dikenang karena berkaitan langsung dengan Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU.
Apa yang menyebabkan Ali Yafie memilih mundur?
Semua bermula ketika Ghafar Rachman, saat itu Sekjen PBNU, menerima bantuan dari Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB). Bantuan senilai Rp50 juta itu diberikan kepada sebuah madrasah kecil milik Kiai Junaidi di Tuban, Jawa Timur. Ali Yafie bereaksi keras terhadap bantuan ini.
Ali Yafie tidak mau menoleransi hubungan dengan institusi yang kegiatannya berisi perjudian.
Sementara Gus Dur terkesan tidak terlalu memperhatikan kasus bantuan ini.
Seperti yang diutarakan K.H. Ilyas Ruhiat, PBNU telah mengambil sikap tegas dengan meminta Sekjen PBNU Ghafar Rachman mundur, memberi peringatan kepada Gus Dur, meminta maaf, dan mengembalikan uang sumbangan dari SDSB.
“Tetapi hasil rapat PBNU rupanya tidak mengubah keputusan Kiai Ali Yafie untuk mundur kalau Abdurrahman Wahid tidak dibebastugaskan (dari Ketum PBNU -red),” tulis Ilyas dalam esai berjudul "Setelah Kasus SDSB Itu" yang dimuat di buku 70 Tahun KH. Ali Yafie (1996).
Meminta Soeharto Mundur
Saat Presiden Soeharto di ambang kejatuhan karena tuntutan rakyat dan mahasiswa, ia mendatangkan para tokoh agama. Pada 19 Mei 1998 sepuluh tokoh Islam diminta pendapatnya oleh Soeharto di Istana. Mereka adalah Gus Dur, Ahmad Bagdja, Ma'ruf Amin, Malik Fadjar, Sumarson, Emha Ainun Nadjib, Nurcholish Madjid, Cholil Baidowi, Yusril Ihza Mahendra, dan Ali Yafie. Dalam foto-foto yang beredar di media, saat Soeharto berbicara, Ali Yafie, yang mengenakan setelan baju sari berwarna abu-abu, tampak berdiri di tengah. Di samping kirinya ada Ma’ruf Amin dan Gus Dur. Di samping kanannya ada Malik Fadjar dan Emha Ainun Nadjib.
Menurut penuturan Helmi Aly (putra KH Ali Yafie), bapaknya datang ke istana dengan dijemput langsung oleh Probosutedjo, adik tiri Soeharto. Dua hari sebelum ada undangan resmi, Ali Yafie secara informal sudah diberi tahu oleh Helmi melalui telepon. Helmy sendiri mengaku mendapat informasi dari Masykur Maskub, yang waktu itu Direktur Lakpesdam NU. Hampir bisa dipastikan, informasi ini bersumber dari PBNU. Dalam perbincangan lewat telepon, selain memberi informasi, Helmy juga menanyakan kira-kira apa yang akan disampaikan bapaknya di depan Soeharto.
Helmi Aly: "Nanti mau ngomong apa kalau ketemu Soeharto?"
Ali Yafie: "Ya, nanti kita lihat situasinya."
Helmi Aly: "Mungkinkah diminta turun saja?"
Mendengar usulan itu, Ali Yafie tertawa kecil sambil berkata, "Ya, nanti kita lihat."
Besoknya, pemberitaan di televisi ramai melaporkan kedatangan tokoh-tokoh agama tersebut. Nurcholish Madjid sebagai juru bicara menyampaikan telah bertemu Soeharto dan menyampaikan perkembangan situasi genting secara, meminjam istilah Nurcholish, "detik per detik."
“Bahkan Kiai Ali Yafie, ulama dari Sulawesi Selatan, meminta agar Pak Harto turun,” kata Nurcholish seperti diceritakan Helmi Aly kepada saya.
Riwayat di atas senada dengan kesaksikan Malik Fadjar yang juga mengatakan Ali Yafie lah satu-satunya tokoh yang mengemukakan dengan lugas bahwa demonstrasi mahasiswa 1998 menginginkan Soeharto lengser. “Menurut Malik, para tamu yang lain diam, kecuali Ali Yafie yang mengatakan bahwa gerakan mahasiswa saat itu sebenarnya meminta Soeharto untuk turun,” tulis CNN dalam artikel "Cerita Malik Fadjar Saat Soeharto Merapuh di Ujung Orde Baru".
Menurut Helmi Aly, pernyataan Ali Yafie itu adalah jawaban dari pertanyaan Soeharto: “Bagaimana pandangan Kiai tentang persoalan ini?”
“Bapak Presiden, reformasi itu mempunyai dua makna. Pertama, seperti yang kita bicarakan di sini [perubahan sistem]. Yang kedua, reformasi itu artinya 'bapak turun', seperti yang dimaksudkan para mahasiswa di luar sana," jawab Ali Yafie.
Sejenak ruangan senyap. Kemudian Soeharto berkata, ”Iya, Kiai, saya paham.” Setelah diam sejenak, Soeharto melanjutkan, “Tetapi saya tidak mau ini inkonstitusional.” Tak lama Ali Yafie meminta pembahasan dilakukan saat itu juga. Soeharto pun setuju. Selepas itu Panglima ABRI Jenderal Wiranto diminta bergabung dalam pertemuan.
Bisa dipahami ketika yang berani bicara terus terang adalah Ali Yafie. Latar belakang sebagai orang Makassar yang lazim berbicara blak-blakan pasti memengaruhinya. Umur Ali Yafie yang waktu itu sudah 72 tidak memengaruhi sifat bicaranya yang apa adanya, sama seperti ketika ia berseberangan dengan Gus Dur di NU. Meskipun hanya beberapa patah kata, betapa penting dan bersejarah seorang ulama menyatakan Soeharto sebaiknya mundur langsung di depan mukanya. Dua hari kemudian Soeharto benar-benar lengser.
*Referensi:
