Menlu Mevlüt Çavuşoğlu menambahkan bahwa duta besar Turki tidak diizinkan untuk mengunjungi wilayah Uighur meskipun telah dilakukan beberapa upaya.
Berbicara pada jumpa pers akhir tahun di ibu kota Ankara, Çavuşoğlu mempertanyakan:
“Mereka (otoritas China) mengatakan bahwa delegasi kemanusiaan dari Turki dapat datang dan memeriksa (wilayah). Sudah lima tahun sejak (Presiden Cina) Xi (Jinping) mengusulkan ini. Mengapa Anda mencegah kunjungan delegasi ini selama lima tahun, mengapa Anda tidak bekerja sama?”
“Hubungan Turki-Cina telah menderita karena Beijing terganggu oleh sikap kami terhadap masalah Uighur. Mereka memiliki permintaan ekstradisi untuk orang-orang yang merupakan warga negara kami, yang tinggal di Turki sepanjang waktu. Kami tidak akan mengabulkan permintaan semacam itu,” tambah Menlu Turki Çavuşoğlu.
Menolak klaim bahwa Uighur sedang diekstradisi ke Cina, Çavuşoğlu menyebut klaim semacam itu sebagai “kebohongan total”.
“Kami membela hak-hak Uighur di arena internasional dan ini mengganggu Cina. Tapi ini adalah masalah kemanusiaan,” katanya, mengutip laporan Dewan Hak Asasi Manusia PBB tentang Uighur di Cina yang dirilis pada September.
Laporan itu “mengungkapkan semua pelanggaran (hak asasi manusia). Kita harus bereaksi,” tambahnya.
Menekankan bahwa Turki ingin bekerja sama dengan Cina secara transparan, Çavuşoğlu menyatakan: “Duta Besar kami belum ada di sana (Xinjiang), mereka tidak mengizinkannya.”
Pihak berwenang Cina tidak mengizinkan duta besar di Beijing untuk secara bebas mengunjungi wilayah tempat tinggal orang Uighur, sebaliknya ingin dia mengikuti “program yang mereka sediakan”.
“Mengapa kami harus menjadi alat propaganda Cina? Kami ingin bekerja sama, kami tidak melihat ini sebagai masalah politik. Kami jelas bukan anti-Cina. Kami selalu mengatakan bahwa kami mendukung kebijakan Satu Cina,” kata Çavuşoğlu, merujuk pada perselisihan tentang China-Taiwan.
Pada September, PBB merilis sebuah laporan tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Cina, menyimpulkan bahwa negara tersebut mungkin telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Laporan tersebut menemukan bahwa penahanan massal di wilayah Xinjiang Cina dari 2017 hingga 2019 ditandai dengan dokumentasi penyiksaan, kekerasan seksual dan kerja paksa yang kredibel, serta aborsi paksa dan sterilisasi.
Laporan setebal 48 halaman itu menyimpulkan bahwa “pelanggaran hak asasi manusia yang serius” dilakukan oleh pemerintah Cina terhadap Uighur dan Muslim lainnya di bawah kebijakan Cina untuk memerangi terorisme dan ekstremisme.
(arrahmah)
