POLITIK CINTA

POLITIK CINTA

Mantan pimpinan DPR RI, Fahri Hamzah menyoroti biaya politik di Indonesia yang dinilainya mahal. Hal ini menjadi penyebab terjadinya praktik korupsi dan rusaknya demokrasi.

Lalu apa yang ditawarkannya agar biaya politik menjadi lebih murah. Agar perilaku korup para pejabat penyelenggara negara bisa diminimalisir.

Fahri mengajak agar partai politik kembali kepada khittahnya sebagai mesin ide, bukan mesin kekuasaan. Agar yang terjadi adalah pertarungan ide dan gagasan. Pertarungan kapasitas, bukan isi tas.

Lebih lanjut, ia menyampaikan sosialisasi ide bisa dilakukan secara virtual. Hal ini akan menekan biaya dibanding melalui pertemuan tatap muka. 

Lalu, apakah tawaran Fahri ini cukup efektif untuk memutus mata rantai mahalnya demokrasi di Indonesia? 

*

Politik adalah jalan perebutan kekuasaan, dimana partai politik adalah kendaraannya. Sementara kekuasaan adalah puncak penguasaan sumber daya. Posisi yang terbatas jumlahnya, maka wajar bila kekuasaan selalu menjadi rebutan. 

Mereka yang mampu duduk di kekuasaan tentu telah melalui sejumlah seleksi, kompetisi atau pertarungan. Tidak ada kekuasaan yang didapatkan secara gratisan, tanpa pertempuran. Oleh karenanya wajar bila untuk meraih kekuasaan diperlukan biaya yang tidak sedikit. Namanya juga pertempuran, pasti mengorbankan segala hal untuk meraih kemenangan. 

Hanya saja, sistem yang berbeda membuat cara perebutan yang berbeda pula. Pada sistem monarki, dimana tahta diwariskan kepada anak turun raja, maka perebutan terjadi pada lingkaran keturunan raja. 

Anak raja yang merasa berhak, namun tidak dinobatkan sebagai raja biasanya akan melakukan pemberontakan. Dalam hal ini, kemudian melibatkan rakyat untuk mendapatkan legitimasi. Pertempuran terjadi secara fisik, saling bunuh membunuh. Siapa yang menang peperangan, ia akan menduduki tahta. Dialah yang paling berani, paling kuat dan bisa bertahan hingga akhir pertarungan.

Ketika sistem kekuasaa berganti menjadi demokrasi, perebutan tetap terjadi. Hanya saja perebutan dilakukan dengan mendapatkan dukungan mayoritas dari rakyat. One man, one vote. 

Bagaimana mendapatkan dukungan signifikan dari rakyat inilah pekerjaan yang harus diselesaikan seorang politisi yang hendak merebut kekuasaan. Lalu, apakah bisa murah? 

Selagi kekuasaan masih menjadi puncak kendali sumber daya, sepertinya perebutan kekuasaan tidak akan pernah menjadi murah. Meskipun telah berubah menjadi sistem demokrasi sekalipun. 

Hanya saja ia tidak selalu identik dengan jumlah uang. Dalam arti pragmatis, membeli suara rakyat. Dimana yang kuat secara finansial akan memenangkan pertarungan. 

Praktek politik pragmatis dengan membeli suara rakyat memang terhitung mahal bagi politisi. Namun sebenarnya ia terlalu murah bagi rakyat, sang pemilik kedaulatan.

Sekedar ilustrasi, untuk satu kursi DPR RI misalnya dibutuhkan 200 ribu suara. Untuk membeli suara, misalnya diperlukan 100 ribu rupiah tiap suara. Maka seorang politisi membutuhkan biaya 20 Milyar

Angka tersebut tentu tidak akan tertutup dari gaji dan tunjangan resmi sebagai anggota DPR RI. Meski kita semua tahu bahwa penghasilan dari yang tidak resmi bisa jauh lebih besar. Itu yang disinyalir Fahri memicu terjadinya korupsi. 

Dalam perpektif rakyat sebagai pemilik suara, ia hanya mendapatkan 100 ribu rupiah dari menjual kedaulatannya selama lima tahun. Harga yang sangat murah. Bahkan dengan angka itu, rakyat diminta untuk memaklumi bila pejabat melakukan korupsi. Toh sebagai pemilih, ia sudah lunas dibeli.

 *

Lalu, apakah untuk meraih dukungan mayoritas dari rakyat mungkin dilakukan tanpa transaksi? 

Bila transaksi dimaknai lebih umum sebagai perjanjian atau deal, maka transaksi menjadi syarat. Bagaimana mungkin sebuah dukungan terjadi tanpa adanya deal atau perjanjian. 

Namun bila transaksi dimaknai sempit sebagai jual beli dengan sejumlah uang, maka semestinya hal demikian harus diminimalisir. Bukan karena mahal bagi politisi, namun lebih karena terlalu murah bagi rakyat. 

Kalau kita bandingkan dengan sistem monarki, dimana transaksinya adalah darah dan nyawa penguasa. Sebenarnya bagi rakyat itu lebih berharga daripada sekedar uang 100 ribu per kepala.

Namun bukan berarti, kita harus kembali ke sistem monarki. Hanya saja semestinya transaksi politik meningkat kualitasnya. Misalnya dari harta benda kepada transaksi cinta. 

Terdengar sedikit melow. Namun, bukankah cinta adalah puncak transaksi antar manusia. Disana ada pengertian, penghormatan, penjagaan dan juga pengorbanan. Dan namanya cinta, maka terjadi interaksi yang intens, hangat dan dekat. Tidak hanya sepihak, bertepuk sebelah tangan. Namun saling cinta. 

Rasa-rasanya tidak terlalu sulit untuk kita temukan dalam sejarah, bagaimana para pemimpin yang bekerja dengan cinta kepada rakyatnya. Lalu rakyat menyambut cinta itu dengan berbondong-bondong mengorbankan apa yang mereka miliki. Harta benda, bahkan jiwa raga mereka. Politik cinta itu ada pada nama-nama seperti Pangeran Diponegoro, panglima besar Jendral Soedirman, Soekarno dan lainnya.

Persoalannya, adakah para politisi mau benar-benar mencintai rakyatnya. Bukankah sebagian besar yang dipilih adalah cara instan. Tebar pesona dengan rumus matematika tentang popularitas lalu berharap elektabilitas. Kemudian bila khawatir suara tidak cukup, dikeluarkanlah jurus pamungkas: bagikan isi tas!

(Penulis: Setiya, Sekjen Gelora DI Yogyakarta)