ISTANA ALL OUT HADANG ANIES !!!
Presiden Jokowi mengumpulkan para mantan jubir Pilpres dan melobi Ketum Parpol.
Secara tegas Jokowi menolak revisi UU Pemilu dan Pilkada.
Jokowi ingin pilkada serentak tetap dilaksanakan tahun 2024. Tidak ada Pilkada serentak tahun 2022 dan 2023. Tidak ada Pilkada DKI Jakarta 2022.
Hal ini dianggap sebagai upaya menghadang Anies Baswedan melaju di Pilpres 2024.
Karena kalau Pilkada DKI digelar 2024, maka Anies Baswedan akan nganggur setelah selesai masa jabatan sebagai gubernur di 2022. Dengan demikian Anies akan 'mati angin' alias tidak punya panggung nasional untuk menuju Pilpres 2024.
CNN Indonesia (Jumat, 29/1/2021) melaporkan... adanya pertemuan Presiden Jokowi dengan 15 mantan juru bicara Tim Kampanye Nasional Pemenangan Pilpres Jokowi Ma'ruf Amin di Istana Negara, Kamis (28/1/2021).
Dalam pertemuan, Jokowi disebut-sebut menolak pilkada digelar pada 2022 dan 2023 seperti tertuang dalam draf Revisi UU Pemilu usulan DPR. Jokowi lebih ingin agenda Pilkada Serentak 2024 dipertahankan seperti diatur UU Pemilu dan Pilkada yang masih berlaku saat ini.
Menurut sumber CNNIndonesia.com yang hadir dalam rapat, politikus Golkar Rizal Mallarangeng menyampaikan bahwa sikap di internal Golkar terbelah.
Sebagian menginginkan revisi UU Pemilu tetap dilakukan agar pilkada digelar pada 2022 dan 2023. Namun ada sebagian kader Golkar juga setuju pemilu serentak tetap dilakukan 2024.
CNN Indonesia juga melaporkan Presiden Jokowi melakukan lobi kepada Ketum-ketum Partai agar menolak revisi UU Pemilu.
Sumber CNN Indonesia.com menyebut Jokowi mengundang beberapa Ketua Umum Partai Politik untuk dilobi agar menolak revisi UU Pemilu dan normalisasi pilkada.
Diantara partai koalisi pendukung Jokowi, hanya Partai Golkar dan Nasdem yang tetap bertahan mendorong revisi UU Pemilu dan normalisasi Pilkada.
Bukan hanya melobi partai koalisi pendukungnya, Presiden Joko Widodo juga melobi partai non koalisi. Kepada CNN Indonesia.com, salah seorang petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) menceritakan bahwqa Jokowi mengundang Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ke Istana Rabu, 20 Januari.
Jokowi mengatakan Pemerintah menyambut terbuka jika PAN bergabung ke dalam gerbong koalisi pendukung Jokowi Ma'ruf. Jokowi juga kembali menyampaikan sikapnya soal menolak revisi UU Pemilu dan normalisasi Pilkada.
Lima hari setelah pertemuan Zulhas dan Jokowi, Fraksi PAN di DPR RI menggelar diskusi webinar dengan topik yang sama. Disitu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan secara terbuka menolak revisi UU Pemilu dan normalisasi Pilkada.
👉Siasat Jokowi Bendung Hasrat DPR Demi Pilkada Serentak 2024
Peta Partai Politik
Hingga saat ini ada 4 partai yang setuju Pilkada 2022-2023: Golkar, Nasdem, P Demokrat dan PKS. Total 248 kursi DPR.
Partai yang menolak Pilkada 2022-2023: PDIP, PKB, PPP, PAN. Jumlah 249 kursi DPR.
Yang menjadi KUNCI adalah Partai Gerindra (78 kursi), yang hingga saat ini masih mengkaji terkait Pilkada 2022-2023.
Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut, Gerindra tengah mengkaji dan menghitung perlu tidaknya pemilihan kepala daerah digelar pada 2022-2023.
"Sedang kami kaji dan sedang kami minta pendapat partai partai politik lain mengenai perlu tidaknya Pilkada di 2022," kata dia, seperti dilansir merdeka.com.
SIMAK SELENGKAPNYA Analisa Hersubeno Arief di chanel Youtube yang baru saja disiarkan langsung:
