Hilang Kesempatan Indonesia Dipimpin Negarawan


[PORTAL-ISLAM.ID]  Wakil ketua DPR, Fadli Zon, menyebut bangsa Indonesia kehilangan kesempatan dipimpin oleh negarawan. Pernyataan tersebut disampaikan merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan Jokowi-Ma’ruf pada Kamis malam (27/6/2019).

“Bangsa ini telah kehilangan kesempatan dipimpin oleh seorang berkualitas negarawan, bukan ‘salesman’, amatiran, atau politikus yang sering bicara ngawur atau mengancam-ancam anak bangsanya sendiri,” kata Fadli dikutip akun resminya, Jumat (28/6).

Dia menegaskan, Gerindra bersama Prabowo Subianto berkomitmen menjaga demokrasi di Indonesia. Menjaga Indonesia salah satunya bisa dilakukan dengan cara membuat lembaga parlemen tetap berfungsi.

“Kita tidak ingin kembali ke zaman otoritarian dan hegemoni kekuasaan Pemerintah yang minus kontrol. Itu komitmen Gerindra dan Pak Prabowo menjaga demokrasi untuk Indonesia,” katanya.

Berikut selengkapnya twit @fadlizon:

1) Tadi malam, Kamis, 27 Juni 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai membacakan putusan sengketa Pilpres (Pemilihan Presiden) 2019. Kita telah sama-sama mendengarkan bagaimana putusan akhir Mahkamah.

2) Sejak sebelum putusan itu dibacakan, saya melihat publik telah memiliki dua sikap atas putusan yg bakal dibacakan Mahkamah.

3) Pertama, sebagian dari mereka sudah bisa menebak hasilnya. Dan kedua, sebagian yg lain berharap akan ada kejutan sikap dari majelis hakim.

4) Sikap pertama umumnya berangkat dari ‘conventional wisdom’ bahwa MK memang tak akan pernah keluar dari koridor hukum acara mereka dalam menyelesaikan sengketa Pilpres.

5) Bagi mereka, obyek sengketa Pilpres adalah hasil Pemilu, dan itu artinya hasil rekapitulasi KPU (Komisi Pemilihan Umum).

6) Meskipun Tim Kuasa Pemohon telah menyampaikan argumen bhw Hasil Pemilu dalam konteks naskah konstitusi bukanlah semata hasil rekapitulasi suara, tp menyangkut dua elemen penting, yaitu “Proses Pemilu” n “Hasil Suara”, namun argumen ini ternyata tak dpt diterima oleh Mahkamah.

7) Sementara, sikap kedua umumnya berangkat dari optimisme bhw mungkin akan ada di antara hakim Mahkamah yg menyimak kegelisahan publik yg berharap agar MK benar-benar bertugas menegakkan konstitusi, bukan sekadar mnjd penjaga undang-undang.

8) Sebab, MK memang punya kewenangan untuk membatalkan undang-undang yg bertentangan dgn konstitusi. Dan dalam kaitannya dgn Pemilu, tugas konstitusional @Humas_MKRI adlh menjaga kemurnian asas Pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

9) Tapi tadi malam kita sudah sama-sama mendengar putusan MK. Mereka telah menolak seluruh permohonan tim kuasa hukum kami. Jadi, harapan sebagian masyarakat kepada hakim Mahkamah ternyata bertepuk sebelah tangan.

10) Sebagai bagian dari BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandi, juga sebagai salah satu pimpinan @Gerindra, saya tentu saja kecewa mendengar putusan tersebut.

11) Bukti-bukti kecurangan yg kami sampaikan tak satupun yang diterima Mahkamah. Namun demikian, dalam konteks hukum dan ketatanegaraan, saya menghormati putusan tsbt.

12) Tadi malam Pak @prabowo juga sudah menyampaikan pernyataan resmi menghormati putusan tersebut, meskipun keputusan tersebut sebenarnya mengecewakan.

13) Sy kira pernyataan Pak @prabowo tadi malam itu sangat baik. Pertama, Pak Prabowo mengungkapkan simpatinya atas kekecewaan yg dialami oleh para pendukungnya.

14) Namun, beliau juga menyampaikan bahwa kita bagaimanapun harus patuh pada konstitusi. Terkait dgn soal keadilan, beliau menyerahkan sepenuhnya soal kebenaran dan keadilan yg hakiki kepada Allah SWT.

15) Selanjutnya Pak @prabowo juga mengimbau agar para pendukungnya tetap bersemangat dalam berjuang untuk Indonesia. Kita ingin mewujudkan Indonesia yg adil dan makmur.

16) Kita ingin mewujudkan Indonesia yang sungguh-sungguh merdeka, merdeka secara politik, merdeka secara ekonomi, dan merdeka secara budaya. Kita ingin kekayaan Indonesia dinikmati seluruh rakyat Indonesia.

17) Kita ingin menghentikan mengalirnya kekayaan Indonesia lari ke luar negeri. Semua itu harus tetap diperjuangkan meskipun tidak berada di dalam pemerintahan.

18) Sy kira itu adlh pernyataan seorang negarawan. Sayangnya, bangsa ini telah kehilangan kesempatan dipimpin oleh seorang berkualitas negarawan, bukan ‘salesman’, amatiran, atau politikus yg sering bicara ngawur atau mengancam-ancam anak bangsanya sendiri.

19) Ke depan, apapun posisinya, saya kira kita semua harus sama-sama menjaga Indonesia. Dan untuk menjaga Indonesia kita bisa melakukannya dengan cara membuat lembaga parlemen kita tetap berfungsi.

20) Kita tidak ingin kembali ke zaman otoritarian dan hegemoni kekuasaan Pemerintah yang minus kontrol. Itu komitmen @Gerindra dan Pak @prabowo menjaga demokrasi untuk Indonesia.

-End-

loading...
Loading...