"Walaupun ada yang ngaku-ngaku, kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak. Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia."
Itulah di antara isi pidato Prabowo dalam acara Rakornas PAN, kemarin, yang bisa dijadikan tanda bahwa PDIP sudah direlakan Prabowo untuk berada di luar pemerintahan.
Isi pidato Prabowo itu tidak salah, bahwa benar Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Tapi saat disampaikan Prabowo dalam situasi saat ini maknanya menjadi lain. Mengarah dan menjadi garis pembatas antara pihak sini dan sana.
Apalagi hanya nama Megawati yang tak disebut dalam deretan nama Presiden terdahulu.
Konteks nama Megawati tak disebut Prabowo sangat wajar. Karena Prabowo berbicara soal presiden-presiden yang meng-endorse dirinya. Nama Jokowi disebut pertama kali, lalu SBY, lalu Gus Dur, bahkan Prabowo mengatakan Gus Dur mendukungnya dari langit, lalu Pak Harto dan Bung Karno yang dikatakan tak milik satu partai saja. Partai mana lagi, kalau bukan PDIP.
Masih ada waktu bagi PDIP, khususnya Ibu Megawati Soekarnoputri, mengubah sikapnya. Toh, Ibu Megawati sebetulnya juga tak setuju dengan istilah partai oposisi, koalisi-koalisian. Seperti yang sering disuarakan Fahri Hamzah, bahwa sistem presidensialisme itu sesungguhnya tak mengenal istilah partai oposisi seperti dalam sistem parlementer. Check and balance dilakukan oleh DPR, makanya istilah lainnya disebut kongresialisme.
Tapi seperti yang kita ketahui juga bahwa sistem presidensialisme kita ini meminjam istilah Hanta Yuda terlanjur dijalankan setengah hati. Istilah Burhanuddin Muhtadi sistem presidensial rasa parlementer. Memang tak akan mudah menjadi seorang Prabowo dalam situasi ini. Jiwanya pada dasarnya menyatukan, bukan memecah-belah. Putra-putri terbaik dari bangsa ini akan dipakainya dari manapun asalnya, untuk kemajuan Indonesia sesuai cita-cita para pendiri bangsa.
(Oleh: Erizal)
[VIDEO]
